Konflik Agraria – Jejak News

Sinergi Tata Ruang dan Kesejahteraan: Wamendagri Bima Arya Dorong Penguatan Peran Aktif Pemda dalam Akselerasi Reforma Agraria

admin — Tue, 08 Sep 2026 10:17:03 +0000

JEJAK-NEWS.COM-Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya secara tegas mendorong seluruh jajaran pemerintah daerah di berbagai wilayah Indonesia untuk memperkuat peran dan keterlibatannya dalam menyukseskan program strategis nasional Reforma Agraria. Penegasan ini disampaikan dalam forum koordinasi nasional lintas sektoral yang membahas sinkronisasi kebijakan pertanahan, penataan ruang wilayah, serta penyelesaian berbagai konflik agraria yang kerap menjadi hambatan di tingkat lokal.

Dalam arahannya, Kementerian Dalam Negeri memandang bahwa pemerintah daerah memiliki posisi yang sangat krusial sebagai garda terdepan dalam mengeksekusi kebijakan redistribusi tanah dan legalisasi aset. Kepala daerah bersama perangkat pertanahan di tingkat kabupaten/kota diminta untuk lebih proaktif melakukan pendataan, memetakan potensi konflik secara akurat, serta memastikan bahwa program pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL) terintegrasi secara mulus dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Langkah kolaboratif ini dinilai mendesak agar aset tanah yang diberikan kepada masyarakat tidak hanya sekadar memberikan kepastian hukum hak milik, tetapi juga mendongkrak produktivitas ekonomi lokal dan kesejahteraan rakyat secara berkelanjutan.

Selain itu, Wamenagri juga menyoroti pentingnya penyelesaian sengketa lahan antara masyarakat dan korporasi melalui pendekatan dialogis yang melibatkan kearifan lokal tanpa mengabaikan koridor hukum yang berlaku. Penguatan kapasitas kelembagaan di tingkat desa dan kelurahan turut menjadi perhatian utama agar pengawasan pemanfaatan ruang berjalan transparan dan akuntabel. Melalui sinergi yang solid antara pemerintah pusat, kementerian teknis terkait, dan pemerintah daerah, pelaksanaan reforma agraria diharapkan mampu menghadirkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia sekaligus menciptakan iklim investasi yang sehat dan berkeadilan di daerah.(Yusuf)

Diplomasi Tanah Abang, Antara Hunian Rakyat dan Konsesi Ormas

admin — Wed, 08 Apr 2026 16:48:56 +0000

JAKARTA, Jejak News – Kawasan Tanah Abang kembali menjadi pusat gravitasi politik dan sosial. Kali ini, bukan soal sengketa lapak, melainkan tentang “reklamasi daratan” milik negara yang selama ini berada dalam dekapan organisasi masyarakat. Peninjauan lahan oleh Menteri PKP, Maruarar Sirait, pada Senin (06/04/2026), menjadi potret nyata bagaimana negara harus bernegosiasi dengan kekuatan lokal untuk mengembalikan hak Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

Dialog antara Ara dan Rosario de Marshall alias Hercules memberikan pelajaran penting tentang dialektika kepemilikan lahan di Jakarta. Pengakuan Hercules bahwa lahan tersebut berstatus Hak Pengelolaan Lahan (HPL) dan kesiapannya menyerahkannya kembali kepada negara adalah sebuah “kemenangan simbolis” bagi pemerintah.

Namun, publik tetap bertanya dengan nada sinis, Apakah ini murni kerelaan sosial, ataukah sebuah bentuk akomodasi politik baru? Di panggung depan, kita melihat harmoni, namun di panggung belakang, kita melihat bagaimana “negara” seringkali harus meminta izin kepada “penguasa lahan” untuk membangun di atas tanahnya sendiri.

Di tengah hiruk-pikuk nasional terkait Revisi UU Agraria dan konflik lahan di berbagai wilayah Indonesia (seperti kasus Rempang atau sengketa lahan IKN) yang terus menghiasi deretan informasi publik Di saat banyak rakyat kecil digusur dengan kekerasan atas nama investasi, pendekatan “meja makan” yang dilakukan Ara di Tanah Abang tampak seperti oase humanis—meskipun tetap mengundang perdebatan tentang supremasi hukum versus konsensus ormas.

Kontras Tangerang dan Pandeglang

Jika di Pandeglang kita melihat tukang ojek menggugat Gubernur untuk aspal, dan di Tangerang kita melihat pensiunan menggugat nurani publik karena selamat pada akhir jabatan, maka di Tanah Abang kita melihat negara sedang mencoba merebut kembali kedaulatannya atas lahan produktif. Benang merahnya jelas bahwa Keadilan sosial hanya bisa terwujud jika penguasa punya keberanian (seperti Ara) dan rakyat punya keberanian (seperti Al Amin Maksum).

Komitmen Hercules untuk menyerahkan lahan adalah satu hal, namun realisasi pembangunan hunian tanpa intervensi pengembang komersial adalah hal lain. Rakyat Tanah Abang tidak butuh tontonan kemesraan antara Menteri dan tokoh ormas; mereka butuh kunci unit apartemen murah yang terjangkau.

Jangan sampai lahan yang lepas dari tangan ormas, justru jatuh ke tangan mafia tanah berbaju korporat. Karena pada akhirnya, keberhasilan menteri bukan diukur dari berapa kali ia berdiskusi dengan tokoh kuat, melainkan berapa banyak rakyat miskin yang bisa tidur nyenyak di jantung ibu kota.

Penulis: Mira Fitrianingsih Lesmana | Editor: Armand

Kemenko Polkam Mediasi Konflik Tata Ruang Pertahanan demi Stabilitas Nasional

admin — Sun, 01 Mar 2026 08:03:52 +0000

JN-Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) menggelar rapat koordinasi strategis untuk membahas sinkronisasi rencana tata ruang wilayah dengan kawasan pertahanan yang terindikasi mengalami konflik pemanfaatan lahan. Langkah ini diambil untuk memastikan titik temu antara kepentingan pertahanan negara, pembangunan ekonomi, dan hak masyarakat.

Dalam rapat tersebut, ditekankan bahwa ketidakselarasan antara Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kawasan Strategis Nasional (KSN) dari sudut pandang pertahanan dapat menghambat kesiapan operasional TNI serta memicu sengketa agraria di berbagai daerah.

Kemenko Polkam mengidentifikasi beberapa titik krusial yang memerlukan penanganan segera, antara lain:

Validasi Data Spasial: Melakukan pemutakhiran peta digital pertahanan agar selaras dengan peta tata ruang pemerintah daerah guna menghindari tumpang tindih perizinan.
Kepastian Hukum: Memberikan payung hukum yang jelas bagi kawasan latihan militer dan obyek vital nasional agar tidak terganggu oleh pembangunan pemukiman atau industri di masa depan.
Mediasi Konflik: Mengedepankan pendekatan persuasif dan kolaboratif dalam menyelesaikan indikasi konflik lahan antara institusi pertahanan dengan aktivitas warga atau badan usaha.

“Tata ruang pertahanan adalah instrumen vital kedaulatan. Sinkronisasi ini bertujuan agar tidak ada lagi benturan antara agenda pembangunan ekonomi daerah dengan kebutuhan penguatan pertahanan nasional,” ujar perwakilan Kemenko Polkam dalam arahannya.

Kemenko Polkam berkomitmen untuk terus mengawal koordinasi antara Kementerian Pertahanan, Kementerian ATR/BPN, serta Pemerintah Daerah. Sinergi ini diharapkan dapat melahirkan solusi permanen yang mampu mengakomodasi kepentingan strategis militer tanpa mengabaikan aspek kesejahteraan dan investasi di daerah.(Yonex)