Penghargaan tersebut secara resmi disampaikan oleh Manajer Hubungan Pemerintah SnackVideo Indonesia Tsarina Maharani kepada Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BPPSDM KP) KP I Nyoman Radiarta pada ajang bergengsi yang digelar baru-baru ini.

“Kami berkomitmen untuk terus menyampaikan informasi yang akurat, edukatif dan bermanfaat bagi masyarakat,” ujar I Nyoman Radiarta dalam siaran resmi di Jakarta, Kamis (15/1).

Kepala Hubungan Pemerintah SnackVideo Indonesia Yulika Satria Daya mengatakan, penghargaan tersebut diberikan karena akun BPPSDM KP dinilai konsisten menyajikan konten informatif dan beragam.

“Ini merupakan bentuk apresiasi SnackVideo atas kolaborasi dan kerja sama strategis yang telah dibangun demi mendukung pemberdayaan masyarakat serta peningkatan literasi digital baik di tingkat nasional maupun daerah,” ungkapnya.

Dalam sambutannya, Direktur Operasional SnackVideo Indonesia Yugo Prabowo menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada seluruh pengguna SnackVideo, terutama para content creator dan streamer, yang terus berkarya dan menghasilkan kreativitas melalui SnackVideo.

Sebagai informasi SnackVideo adalah platform media sosial untuk berbagi video pendek, yang didirikan di Tiongkok pada 2011 dan masuk ke Indonesia pada akhir 2020. BPPSDM KP sejak 2023 telah memiliki akun resmi BPPSDM KKP dengan user id bppsdm_kp di SnackVideo untuk menyampaikan berbagai program dan kegiatan KKP dan BPPSDM KP serta informasi lainnya di sektor kelautan dan perikanan untuk masyarakat. 

Demikian juga dengan Satuan-Satuan Kerja di bawah BPPSDM KP telah menggunakan aplikasi ini, di samping juga aplikasi-aplikasi lainnya, dalam menyampaikan beragam informasi kepada masyarakat sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing. Informasi yang disampaikan khususnya terkait pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) di sektor kelautan dan perikanan, melalui penyuluhan, pendidikan, pelatihan, standardisasi, dan sertifikasi, dalam mendukung program prioritas KKP.

Sebelumnya diberitakan, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menegaskan, SDM yang berkualitas merupakan salah satu kunci dalam memajukan sektor kelautan dan perikanan. Menurutnya, BPPSDM KP berperan besar dalam menghasilkan SDM yang unggul bagi pembangunan kelautan dan perikanan.(IMH)

“Hari ini, saya bersama Pak Menko Pangan selaku Ketua Satgas Penanganan Kontaminasi Cs-137 melepas secara simbolik ekspor udang bebas Cs-137 ke Amerika serikat, yang menjadi bukti nyata bahwa Negara hadir untuk melindungi masyarakat Indonesia dari kontaminasi bahan berbahaya radioaktif, dan lebih penting lagi memastikan keberlanjutan industri udang nasional dengan pulihnya aktivitas ekonomi hulu – hilir industri udang kita,” tutur Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono di lokasi pelepasan ekspor.

Jumlah udang yang diekspor ke Amerika Serikat sebanyak 10 kontainer. Empat di antaranya melalui Pelabuhan Tanjung Priok dan enam sisanya lewat Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya, dengan tujuan sejumlah pelabuhan masuk di Amerika seperti Los Angeles, Houston, Savannah, serta Miami.

“Sejak diberlakukannya Import Alert #99-52 oleh Amerika per 31 Oktober lalu, saya telah instruksikan kepada jajaran bahwa pada tanggal itu juga proses bisnis sertifikasi bebas Cs-137 harus siap. Hasilnya sejak 31 Oktober sampai hari ini 3 Desember KKP telah berhasil mensertifikasi dan mengkapalkan 313 kontainer udang ke Amerika dengan volume 5,4 ribu ton senilai USD 58,68 juta atau sekitar Rp974,04 Miliar,” rinci Menteri Trenggono.

Akan ada ekspor lanjutan

Menteri Trenggono menambahkan bahwa KKP juga sedang bersiap melepas kembali ekspor udang ke Amerika Serikat pada tanggal 4, 5 dan 6 Desember 2025 sebanyak 79 kontainer, dengan volume 1,6 ribu ton senilai USD 14,58 Juta. Sedangkan sampai 31 Desember nanti total ekspor diperkirakan mencapai 292 kontainer dengan volume 5,07 ribu ton senilai USD 54,74 juta atau Rp908,71 milyar

Sementara itu Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan yang dikonfirmasi oleh awak media menjelaskan, pelepasan ekspor ini menandakan keberhasilan sinergi lintas sektor dalam menangani persoalan Cesium 137.

“Ini pesan kuat bahwa Indonesia mampu memenuhi standar global dan terus memperkuat sistem jaminan mutu dari hulu hingga hilir. Ada masalah segera kita tangani dengan cepat,” tegasnya.

Kalangan pelaku usaha yang diwakili Asosiasi Produsen Pengolahan dan Pemasaran Produk Perikanan Indonesia mengapresiasi Pemerintah dalam hal ini Kemenko Bidang Pangan, KKP, BAPETEN, BRIN, serta Gegana Polri yang telah bekerja keras bahu membahu dalam memfasilitasi terselenggaranya sertifikasi udang bebas Cs-137 untuk memenuhi persyaratan baru Amerika.

“Pelepasan ekspor hari ini mengirimkan pesan positif tidak saja bagi masyarakat konsumen di dalam negeri terlebih kepada USFDA dan masyarakat konsumen di pasar global khususnya AS. Dengan demikian, aktivitas ekonomi hulu – hilir industri udang secara bertahap kembali bergerak normal,” ujar Ketua AP5I Saut Hutagalung.

Saut juga menyatakan, pelaku usaha dan stakeholders di bawah AP5I berkomitmen untuk mengikuti aturan yang ditetapkan Pemerintah demi kelangsungan dan kemajuan industri perikanan Indonesia.(IMH)

Serah terima yang dilakukan oleh Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Pung Nugroho Saksono (Ipunk) ini menandai secara resmi pemanfaatan dua unit kapal ikan, yakni KM. SLFA 3763 (45,41 GT) dan KM. PKFA 7541(33,93 GT) untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan di Kabupaten Deli Serdang

“KKP telah menetapkan kebijakan dalam pemanfaatan kapal tangkapan illegal fishing yaitu tangkap-manfaat. Kapal-kapal tangkapan tersebut tidak lagi dimusnahkan atau ditenggelamkan, melainkan dimanfaatkan bagi kepentingan ekonomi nelayan,” ungkap Ipunk.

“Proses peneakan hukum di laut tidak hanya berhenti pada penindakan, tetapi juga bagaimana kapal ikan asing dirampas negara dan dapat memberikan nilai tambah kepada nelayan. Dengan diserahkannya kedua kapal tersebut kepada Pemkab Deli Serdang, kami berharap kapal ini dapat dimanfaatkan seoptimal mungkin kepentingan kelompok nelayan setempat,” ujar Ipunk.

Bupati Deli Serdang, Asri Ludin Tambunan menyampaikan apresiasi dari nelayan Deli Serdang setinggi-tingginya kepada KKP atas kepercayaan yang diberikan. Hibah ini bentuk keberpihakan KKP dalam pemberdayaan nelayan untuk memanfaatkan sumber daya ikan di daerah.

“Bantuan dua unit kapal ikan ini merupakan solusi pemberdayaan nelayan yang selama ini kesulitan untuk membeli kapal ikan. Kami berkomitmen untuk merawat dan mengelola aset serta mengurus izinnya agar manfaatnya dirasakan langsung oleh para nelayan kami, serta mendukung program ketahanan pangan daerah,” ungkap Asri.

Sebelumnya, kedua kapal tersebut merupakan kapal asing berbendera Malaysia KM. SLFA 3763 ditangkap oleh KP. HIU 16 pada 14 Juni 2023, sementara KM. PKFA 7541 ditangkap oleh KP. HIU 01 pada 17 Agustus 2023. Nilai masing-masing barang sebesar Rp. 212.750.000 (KM. SLFA 5323) dan Rp. 281.778.000 (KM. PKFA 7541).

Ipunk menekankan bahwa kedua kapal tersebut telah melalui prosedur hukum mulai penyidikan, penuntutan, putusan yang berkekuatan hukum tetap (inkracht) dan proses administrasi Barang Milik Negara sebelum proses hibah ke pemerintah daerah. Pemanfaatan kapal rampasan juga dilakukan secara selektif dengan telah mempertimbangkan kebutuhan riil serta kesiapan operasional penerima, agar benar-benar bisa dimanfaatkan untuk peningkatan kesejahteraan penerima.

Sebelumnya Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menyebut program ini menjadi model pengelolaan barang rampasan negara yang berasal dari tindak pidana perikanan yang akuntabel dan bermanfaat, sekaligus mempererat sinergi antara KKP dan Pemerintah Daerah dalam meningkatkan perekonomian daerah menjaga keberlanjutan sumber daya laut Indonesia.(IMH)

Penghentian sementara dilakukan tim Polisi Khusus Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Polsus PWP3K),  Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) pada Senin, (17/11) terhadap aktivitas pemanfaatan ruang laut oleh PT. TMN seluas 3,7 hektar dan PT. GBU seluas 0,7 hektar di Konawe Selatan. Keduanya melakukan pelanggaran pemanfaatan ruang laut tanpa dilengkapi dokumen perizinan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL).

Dua hari berselang, KKP menghentikan sementara satu lokasi lainnya di Konawe Utara terhadap aktivitas pemanfaatan ruang laut oleh PT. DMS seluas 5,9 hektar, yang juga melakukan pelanggaran pemanfaatan ruang laut tanpa PKKPRL disertai pelanggaran izin reklamasi.

“Pemanfaatan ruang laut di ketiga lokasi tersebut dihentikan sementara, karena jelas hasil pengawasan oleh Polsus PWP3K bahwa ketiganya melanggar ketentuan pemanfaatan ruang laut,” kata Pung Nugroho Saksono, Direktur Jenderal PSDKP saat terjun langsung memimpin penghentian sementara di lokasi PT. DMS, Rabu (19/11)

Selain itu, Ia mengungkapkan bahwa selain hasil pengawasan mandiri, upaya pengawasan yang ditindaklanjuti dengan penghentian sementara juga merupakan respon atas pengaduan masyarakat terhadap KKP mengenai adanya kegiatan pemanfaatan ruang laut yang diduga tak berizin.

“Upaya ini bentuk KKP hadir menjaga sumber daya laut dan pesisir Indonesia dari kegiatan yang tidak sesuai ketentuan dan berpotensi menimbulkan kerusakan,” ungkap Ipunk.

Ipunk menambahkan, tindakan yang diambil pihaknya dilakukan berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 30 Tahun 2021 yang memberikan kewenangan tindakan lain oleh Polsus PWP3K berupa penghentian sementara kegiatan.

Ia juga menjelaskan setiap usaha pemanfaatan ruang laut harus memiliki PKKPRL dan untuk reklamasi harus dilengkapi dengan izin reklamasi. Hal ini sesuai Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 28 tahun 2021, serta ditegaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Dalam hal telah memiliki perizinan keduanya, kegiatannya pun harus mematuhi terhadap ketentuan yang terdapat dalam perizinan termasuk kesesuaian luasan area usaha.

“Terhadap pelanggaran ketiga perusahaan tersebut, jajaran PSDKP akan melakukan pemeriksaan secara mendalam, dan sanksi akan dikenakan sesuai ketentuan yang berlaku,” pungkas Ipunk.

Sebelumnya Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengimbau agar pemanfataan ruang laut secara menetap dilakukan sesuai aturan. Langkah ini untuk menjaga harmonasi usaha di ruang laut, sekaligus untuk memastikan keberlanjutan ekosistem.(IMH)

Teknologi yang disebarluaskan kali ini yakni Lampu Ri Tallangang (LARITA) dan Crab Drum untuk budi daya kepiting, yang dihasilkan oleh penyuluh Balai Riset Perikanan Budidaya Air Payau dan Penyuluhan Perikanan (BRPBAP3) Maros. Kedua inovasi tersebut telah ditetapkan sebagai teknologi terekomendasi berdasarkan Keputusan Kepala BPPSDM KP Nomor 320 Tahun 2025, yang dapat diadopsi oleh masyarakat pesisir dan pelaku usaha perikanan untuk meningkatkan efisiensi produksi serta keberlanjutan lingkungan.

”Keberhasilan inovasi teknologi seperti LARITA dan Crab Drum dapat ditunjukkan dari mudahnya teknologi tersebut diadopsi masyarakat karena memiliki kriteria murah untuk dicoba serta mudah atau tidak rumit untuk diterapkan,” terang Kepala Pusat Penyuluhan KP, Yayan Hikmayani dalam siaran resmi di Jakarta, Selasa (18/11).

Inovasi Lahir dari Kebutuhan Masyarakat

Kepala BRPBAP3 Maros, A. Indra Jaya Asad, menyampaikan bahwa kedua inovasi ini merupakan hasil pengembangan yang dekat dengan kebutuhan masyarakat. “Kami berangkat dari persoalan nyata di masyarakat, bagaimana nelayan dan pembudi daya bisa tetap produktif dengan biaya operasional rendah namun ramah lingkungan. LARITA dan Crab Drum adalah wujud nyata transfer teknologi yang sederhana tapi berdampak besar bagi kesejahteraan pesisir,” ujar Indra.

LARITA (Lampu Ri Tallangang) merupakan lampu celup hemat energi yang digunakan nelayan kecil untuk meningkatkan hasil tangkapan ikan pelagis pada malam hari. Dibandingkan dengan lampu halogen konvensional 500 watt, LARITA hanya memerlukan daya 10–30 watt dan mampu menurunkan konsumsi bahan bakar hingga 80 persen.

Uji coba di Kepulauan Selayar menunjukkan peningkatan hasil tangkapan hingga 150 persen, dengan penggunaan energi yang jauh lebih efisien dan dampak lingkungan yang minim. Lampu ini juga bisa dijalankan menggunakan aki bekas atau panel surya, sehingga cocok untuk nelayan kecil di daerah terpencil.

Sementara itu, inovasi Crab Drum merupakan wadah berbentuk silinder fleksibel dari bahan plastik kuat yang dirancang untuk budidaya kepiting bakau (Scylla spp.). Teknologi ini mampu mencegah kanibalisme antarkepiting, meningkatkan efisiensi pakan, dan mempermudah proses pemeliharaan hingga panen. Dari hasil uji lapang di berbagai daerah seperti Wakatobi, Konawe, dan Sidoarjo, Crab Drum terbukti mampu meningkatkan pertumbuhan kepiting hingga 40–60 persen, dengan masa balik modal usaha kurang dari dua tahun.

Lahirnya teknologi terekomendasi ini menjadi contoh sinergi antara fungsi riset, pengembangan teknologi, dan penyuluhan perikanan BPPSDM KP. Melalui forum seperti ini, inovasi yang lahir dari lapangan dapat disebarluaskan sehingga diadopsi secara luas oleh masyarakat dengan pendampingan penyuluh perikanan di lapangan.

Dengan potensi penerapan yang terus diperluas ke berbagai daerah pesisir di Indonesia, LARITA dan Crab Drum menjadi simbol transformasi teknologi perikanan yang sederhana, hemat, berkelanjutan, mendukung terwujudnya ekonomi biru yang inklusif dan tangguh.(R/SDA)

Menteri Agus menyampaikan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada KKP atas terjalinnya kerja sama ini. Melalui penandatanganan nota kesepahaman, momen ini menjadi tonggak penting dalam perjalanan pembangunan Indonesia, khususnya dalam implementasi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2025-2029.

“Saat ini kami berupaya untuk merubah Pulau Nusakambangan, yang sebelumnya hanya sebagai tempat pengasingan, kini juga menjadi tempat pelaksanaan program ketahanan pangan yang menjadi prioritas utama Bapak Presiden. Berkat dukungan dan kolaborasi yang baik, kita bisa mewujudkan berbagai program ketahanan pangan,” kata Menteri Agus.

Penandatangan nota kesepahaman tersebut dilakukan bersama sejumlah mitra strategis, sebagai bentuk sinergi Kemenimipas dengan berbagai pihak. Program ini menjadi salah satu wujud nyata transformasi pemasyarakatan yang lebih produktif, berdaya saing, dan sejalan dengan agenda nasional di sektor pangan.

Saat ini, Kemenimipas berfokus pada pemanfaatan potensi laut dan perikanan dengan total luas lahan 48,7 hektare di Pulau Nusakambangan. Fokus utama pengelolaan mencakup budidaya ikan lele, bawal, bandeng, sidat, udang vaname, serta udang windu. Semua potensi laut dan perikanan tersebut dioptimalkan langsung oleh Warga Binaan di 13 Lapas yang tersebar di Pulau Nusakambangan.

“Program ini diharapkan dapat memberikan sarana dan wadah bagi Warga Binaan untuk mendapatkan bekal keterampilan, pengetahuan, bahkan premi yang nantinya bisa dikirimkan kepada keluarganya di rumah. Harapannya ketika mereka bebas nanti juga memiliki modal untuk melanjutkan aktivitasnya berdasarkan keterampilan yang mereka pelajari,” ujar Menteri Agus.

Kerja sama ini diharapkan mampu mentransformasi Nusakambangan menjadi kawasan pembinaan produktif yang turut mendukung agenda Asta Cita Presiden, khususnya dalam mewujudkan kemandirian ekonomi berbasis sumber daya lokal. Kerja sama ini juga menjadi simbol bahwa inovasi dan kemandirian dapat tumbuh di mana pun, bahkan dari balik tembok lembaga pemasyarakatan.(IMH)

“Relatif perekonomian dari berbagai indeks angkanya cukup baik dan beberapa indikator-indikator terkait dengan konsumsi misalnya indeks konsumen juga masih di atas 100 (sampai) 115. Ritel juga baik 5,8 (persen), PMI (Purchasing Managers Index) 50,4,” ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto usai mengikuti rapat terbatas (ratas) yang dipimpin Presiden Prabowo di Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Rabu (29/10/25).

Airlangga menjelaskan bahwa tren positif juga terlihat pada sektor investasi dan konsumsi masyarakat. Airlangga menjelaskan bahwa realisasi investasi nasional telah mencapai Rp1.434,3 triliun, sementara Mandiri Spending Index naik hingga 297 menjelang akhir tahun, sejalan dengan kinerja perbankan yang juga meningkat.

Dari sisi produksi, Airlangga menjelaskan bahwa pemerintah telah mencatat adanya peningkatan pada utilisasi kapasitas industri yang menandakan kegiatan ekonomi terus bergerak. Hal ini menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga momentum pertumbuhan ekonomi nasional hingga akhir tahun.

“Kemudian dari segi produksi, utilisasi produksi juga meningkat,” ujar Airlangga.

Dalam ratas tersebut, Airlangga mengatakan bahwa dibahas juga kelanjutan berbagai program unggulan lintas sektor yang akan diterapkan pada tahun 2026. Regulasi pendukung telah disiapkan untuk memastikan kesinambungan program prioritas nasional.

“Ini relatif regulasinya sudah disiapkan seperti PPH final untuk UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) sampai 2027. Kemudian PPH 21 (Pajak Penghasilan-21) untuk pariwisata dan padat karya. Kemudian PPN DTP (Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah) untuk sektor perumahan dan juga penerima diskon Iuran JKK (Jaminan Kecelakaan Kerja) dan JKM (Jaminan Kematian),” jelasnya.

Airlangga mengatakan Kepala Negara juga memberikan perhatian khusus terhadap sejumlah program strategis di sektor pertanian, kelautan, dan perikanan. Pemerintah menegaskan pentingnya kesinambungan hilirisasi dan peningkatan nilai tambah sumber daya alam.

“Bapak Presiden juga melihat dan mendengarkan program-program di berbagai sektor termasuk di sektor pertanian misalnya untuk program terkait dengan hilirisasi. Di KKP (Kementerian Kelautan dan Perikanan) terkait dengan revitalisasi tambak pantura yang 20 ribu hektare. Pengembangan tambak udang terintegrasi di NTT (Nusa Tenggara Timur). Modernisasi kapal dan juga terkait dengan program MBG (Makan Bergizi Gratis),” kata Airlangga.

Airlangga menegaskan bahwa seluruh kementerian telah menyampaikan laporan mengenai program unggulan masing-masing dan akan terus memantau pelaksanaannya hingga akhir tahun. Pemerintah berkomitmen memastikan bahwa setiap kebijakan memberikan dampak nyata bagi masyarakat dan perekonomian nasional.

“Jadi hampir seluruh kementerian berbicara untuk terkait dengan program-program yang diandalkan oleh Bapak Presiden dan program ini juga dimonitor untuk sampai akhir tahun 2025 ini (AL\ARM)

Pertemuan yang digelar di atas kapal itu membahas berbagai persoalan pesisir dan menghasilkan sejumlah langkah konkret bagi kesejahteraan nelayan.

“Hari ini saya berdialog langsung di atas kapal. Kita tidak hanya mendengarkan keluhan, tetapi juga membahas harapan dan gagasan dari nelayan. Kegiatan seperti ini akan terus saya lakukan secara berkala agar aspirasi dan permasalahan di lapangan dapat segera ditindaklanjuti,” ujar Gubernur Andra Soni di pesisir Kronjo, Kamis (16/10/2025).

Dalam dialog tersebut, para nelayan menyampaikan sejumlah persoalan yang mereka hadapi sehari-hari. Salah satu isu utama adalah keberadaan tongkang batu bara milik PLTU Lontar yang kerap berlabuh tanpa memperhatikan keselamatan di perairan Kronjo.

Menurut Khaerus, perwakilan nelayan, tongkang-tongkang tersebut kerap menimbulkan kerusakan pada jaring nelayan dan mencemari laut akibat sisa batu bara yang tercecer.

Ia juga menyebut belum pernah ada program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) dari PLTU bagi masyarakat nelayan sekitar.

“Semenjak PLTU berdiri belum ada CSR untuk nelayan. Kadang tongkang berlabuh di malam hari tanpa lampu, sehingga sulit terlihat dan berisiko menabrak kapal nelayan,” ungkap Khaerus.

Nelayan juga mengeluhkan kondisi Tempat Pelelangan Ikan (TPI) yang dinilai belum higienis serta penataan yang kurang nyaman.

Mereka berharap pemerintah melakukan pendataan ulang terhadap nelayan, menyediakan asuransi bagi korban kecelakaan laut, dan membangun fasilitas docking kapal di kawasan pelabuhan.

Permasalahan serupa disampaikan oleh Sukardi, perwakilan nelayan Kecamatan Pakuhaji, yang menyoroti kondisi TPI Cituis.

Lokasi pelelangan berdekatan dengan area parkir dan kurang mendukung aktivitas bongkar muat ikan.

“Kami juga sangat membutuhkan ambulans khusus nelayan agar penanganan kecelakaan di laut bisa lebih cepat,” ujar Sukardi.

Menanggapi aspirasi tersebut, Andra Soni memastikan bahwa Pemprov Banten bersama Pemkab Tangerang akan menindaklanjuti kebutuhan mendesak para nelayan.

Langkah cepat akan dilakukan melalui penyediaan ambulans khusus nelayan, perbaikan fasilitas TPI agar lebih higienis, serta penataan ulang alur tambat kapal dan ruang laut.

Pemkab Tangerang juga telah menyiapkan program penyediaan ambulans untuk lima wilayah pesisir, termasuk Kronjo dan Pakuhaji.

Selain itu, tengah disusun Peraturan Bupati untuk melibatkan pihak ketiga dalam pengelolaan TPI agar lebih profesional dan berdampak pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

“Saya berharap kunjungan ini tidak hanya seremonial. Setelah kita datang, harus ada perubahan nyata. Minimal para kepala dinas bisa menindaklanjuti langsung kebutuhan seperti BBM, sanitasi TPI, dan layanan darurat bagi nelayan,” tegas gubernur.

Gubernur juga menugaskan akan memperluas akses Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih (KDKMP) agar dapat menjangkau nelayan kecil serta mempercepat pendataan ulang nelayan secara menyeluruh.

Upaya ini diharapkan memperkuat posisi ekonomi nelayan melalui skema pembiayaan, tabungan, serta perlindungan usaha dan sosial.

“Kita ingin kebijakan kelautan dan perikanan benar-benar menyentuh masyarakat. Nelayan harus merasa terlindungi, mendapatkan akses yang mudah, dan bisa bekerja dengan tenang,” papar Andra Soni.

Ketua DPD Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Banten Neneng Sri Hastuti Handayani mengapresiasi kepedulian gubernur Banten yang turun langsung menemui nelayan Kabupaten Tangerang.

“Nelayan di Tangerang sangat berharap perhatian dari Pemprov Banten. Kehadiran langsung gubernur di lapangan memberi semangat baru bagi kami,” ungkap Neneng.

Sebagai informasi, dalam kunjungan tersebut Gubernur Andra Soni hadir bersama Ketua HNSI Provinsi Banten, jajaran Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Ditjen Perhubungan Laut Kemenhub, Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Ciliwung Cisadane, Dirpolairud Polda Banten dan Metro Jaya, HNSI Kabupaten Tangerang, serta Sekda Kabupaten Tangerang Soma Atmaja.

Gubernur Andra Soni juga membawa sejumlah kepala dinas terkait. Di antaranya Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Lingkungan Hidup, dan Dinas Sumber Daya Alam yang menangani kebutuhan bahan bakar bagi nelayan.

Kehadiran jajaran teknis ini dimaksudkan agar setiap permasalahan dapat langsung ditindaklanjuti di lapangan.(IMH/ARMY)