Ketahanan Nasional – Jejak News

Pimpin Sidang Kabinet Paripurna Dua Tahun Pemerintahan, Presiden Prabowo Tekankan Penguatan Ketahanan Nasional hingga Penindakan Tegas Karhutla

admin — Thu, 22 Oct 2026 13:21:10 +0000

JEJAK-NEWS.COM-Presiden Prabowo Subianto memimpin Sidang Kabinet Paripurna (SKP) bertajuk “Dua Tahun Pertama Pemerintahan Kerja Nyata untuk Negeri” di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta. Dalam kesempatan tersebut, Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya menyampaikan bahwa Kepala Negara memberikan apresiasi penuh atas kerja keras, dedikasi, serta kekompakan seluruh jajaran Kabinet Merah Patuh selama dua tahun pertama masa pengabdian pemerintahan.

Seskab Teddy mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo memberikan penekanan penting mengenai perlunya memperkuat ketahanan nasional, melindungi kekayaan alam Indonesia, serta menjaga persatuan bangsa di tengah dinamika ketidakpastian global dan meningkatnya persaingan geopolitik. Pemerintah berkomitmen memastikan seluruh kebijakan strategis berorientasi langsung pada perlindungan kedaulatan negara dan kesejahteraan rakyat.

Selain isu ketahanan nasional, Presiden Prabowo menaruh perhatian serius terhadap penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Kepala Negara menginstruksikan agar aparat dan instansi berwenang mengusut tuntas dugaan keterlibatan individu maupun korporasi, serta menindak tegas pihak-pihak yang terbukti melanggar hukum tanpa kompromi guna melindungi kelestarian lingkungan hidup.

Di bidang ekonomi, pangan, dan energi, Presiden menekankan pentingnya mempertahankan pencapaian swasembada pangan serta mendorong kemandirian energi nasional melalui optimalisasi sumber daya dalam negeri, termasuk percepatan pengembangan biodiesel dan etanol. Seskab Teddy menegaskan, seluruh jajaran kabinet diminta menjalankan mandat rakyat dengan berani, tegas, dan penuh tanggung jawab guna mewujudkan Indonesia yang mandiri, tangguh, dan sejahtera.(Yusuf)

Membangun Jiwa Korsa dan Kemandirian: Hari Ketiga KKRI Fokus pada Penguatan Mental dan Pelatihan Bisnis Kadet

admin — Tue, 08 Sep 2026 11:39:10 +0000

JEJAK-NEWS.COM-Rangkaian kegiatan Kuliah Kerja Dalam Negeri (KKRI) pada hari ketiga resmi memasuki sesi krusial yang menitikberatkan pada pembentukan ketahanan mental, kedisiplinan tingkat tinggi, serta pembekalan keterampilan kewirausahaan bagi para kadet. Program komprehensif ini dirancang khusus guna mencetak calon-calon pemimpin masa depan bangsa yang tidak hanya tangguh secara fisik dan taktis, tetapi juga memiliki kemandirian ekonomi serta mental juang yang kokoh dalam menghadapi berbagai tantangan zaman.

Agenda hari ketiga diawali dengan sesi pembinaan mental dan motivasi (mental building) yang dipandu oleh para instruktur profesional serta pakar psikologi militer. Dalam sesi ini, para kadet diberikan pemahaman mendalam mengenai pentingnya kecerdasan emosional, manajemen stres di bawah tekanan ekstrem, serta pentingnya menjaga integritas dan loyalitas terhadap institusi negara. Evaluasi lapangan menunjukkan bahwa ketahanan mental merupakan fondasi utama sebelum seorang kadet diterjunkan ke dalam dinamika tugas operasional yang sesungguhnya di lapangan.

Selain penguatan karakter dan mental juang, hari ketiga KKRI juga diisi dengan program pelatihan bisnis dan literasi keuangan praktis. Para kadet mendapatkan materi langsung mengenai dasar-dasar kewirausahaan, manajemen risiko, pengelolaan usaha mandiri, serta pemanfaatan teknologi digital untuk pengembangan bisnis modern. Pembekalan ini dinilai sangat penting agar para kadet kelak memiliki wawasan ekonomi yang luas, mandiri secara finansial, dan mampu mendorong inovasi kreatif di lingkungan penugasan masing-masing. Melalui kombinasi pelatihan mental yang disiplin dan edukasi bisnis yang aplikatif, Kementerian Pertahanan berharap para kadet tumbuh menjadi perwira yang tangguh, adaptif, serta siap menjadi teladan bagi masyarakat luas.(Yusuf)

Daulat Pangan di Tengah Prahara Global, Tekad Prabowo Sudahi Kebocoran Kekayaan Negara

admin — Sat, 23 May 2026 15:08:33 +0000

Jejak News | KEBUMEN — Kedaulatan sebuah bangsa tidak hanya diukur dari kokohnya benteng pertahanan militer, melainkan dari kemampuan negara tersebut dalam memberi makan rakyatnya secara mandiri dan mengamankan aset kekayaannya dari tangan-tangan tak bertanggung jawab. Di tengah dunia yang sedang dicengkeram ketidakpastian geopolitik dan konflik global, Indonesia memilih jalan untuk memperkuat fondasi domestiknya.

Pesan kuat tersebut ditegaskan kembali oleh Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, dalam kunjungan kerjanya di kawasan tambak Budi Daya Udang Berbasis Kawasan (BUBK) Kebumen, Jawa Tengah, Sabtu (23/05/2026). Di sela-sela kegiatan panen raya udang dan peninjauan sortir hasil bumi, Kepala Negara merefleksikan 19 bulan masa pemerintahannya yang fokus pada pemulihan hak-hak ekonomi rakyat melalui swasembada komoditas strategis.

Pangan Relatif Aman, Target Daging Menyusul

Presiden Prabowo menyampaikan dengan penuh optimisme bahwa kerja keras lintas sektor mulai membuahkan hasil nyata. Indonesia perlahan namun pasti telah melepaskan ketergantungan impor pada sejumlah komoditas pangan utama yang selama ini mendikte pasar domestik.

“Kita sekarang sudah swasembada pangan. Sudah swasembada beras, jagung, kemudian protein kita, telur, ayam, daging kita masih belum. Ini sudah kita kerjakan mungkin kita 4 tahun lagi, 5 tahun lagi kita swasembada daging. Pangan relatif kita aman,” ujar Presiden Prabowo.

Bagi Kepala Negara, capaian swasembada bukan sekadar angka di atas kertas statistik, melainkan tameng sosiologis bagi masyarakat bawah. Ketika rantai pasok global terganggu akibat peperangan di berbagai belahan dunia, ketahanan pangan lokal menjadi juru selamat yang menjaga stabilitas nasional.

“Di dunia banyak sekarang pertikaian, perang di mana-mana. Kita bersyukur ke Yang Mahakuasa kita masih tidak terlibat, tapi kita waspada. Kita harus punya kekuatan, makanya kita bangun kekuatan pertahanan kita untuk jaga kekayaan kita,” ucapnya mengingatkan pentingnya kewaspadaan nasional.

Amanat Konstitusi: Menghentikan Kebocoran Sistematik

Lebih dari sekadar memproduksi pangan, Presiden Prabowo menyoroti pekerjaan rumah terbesar bangsa ini, yaitu pengelolaan kekayaan alam secara adil sesuai amanat Pasal 33 UUD 1945. Ia menegaskan, era di mana kekayaan Indonesia dieksploitasi untuk kemakmuran segelintir kelompok atau entitas asing harus segera diakhiri.

“Dan sekarang kekayaan-kekayaan kita, kita kelola sendiri. Kita tidak mau kekayaan kita terus-menerus dipermainkan oleh orang-orang tertentu, oleh negara-negara tertentu. Dan ini sudah kita lakukan. Harus kita lakukan, ini perintah dari Undang-Undang Dasar. Dan ini untuk kemakmuran seluruh rakyat Indonesia, bukan segelintir,” tegas mantan Menteri Pertahanan tersebut dengan nada lugas.

Pidato di Kebumen ini sekaligus memperkuat pernyataan politik yang sebelumnya ia sampaikan di hadapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI pada 20 Mei 2026. Kala itu, Prabowo secara terbuka mengakui adanya paradoks besar: Indonesia adalah negara yang sangat kaya, namun kesejahteraan rakyatnya kerap tergerus oleh kebocoran sumber daya yang masif.

Presiden berkomitmen mengerahkan seluruh instrumen penegak hukum dan jajaran kabinetnya untuk melakukan pembersihan birokrasi secara total.

“Indonesia sungguh-sungguh sangat kaya, tapi terlalu banyak kekayaan kita bocor. Dan kebocoran ini harus kita hentikan. Dan saya bertekad, saya akan berusaha sekeras tenaga saya, dan tenaga semua pembantu saya, kita akan berbuat apa saja yang diperlukan untuk menghentikan kebocoran kekayaan rakyat Indonesia,” pungkas Presiden Prabowo menutup arahannya.

Melalui penegasan di lumbung pangan pesisir Kebumen ini, pemerintah sedang mengirimkan sinyal kepada publik dan dunia internasional bahwa Indonesia tengah bertransformasi menjadi negara tangguh yang mandiri, bersih secara struktural, dan menempatkan kesejahteraan rakyat jelata sebagai hukum tertinggi.

Pewarta: Mira Fitrianingsih Lesmana
Editor: Ismail Saleh

Wujudkan Semangat Kebangkitan Nasional, Kementerian Pertahanan Gelar Aksi Donor Darah Kemanusiaan

admin — Wed, 13 May 2026 12:13:23 +0000

JN-Dalam rangka memperingati Hari Kebangkitan Nasional, Kementerian Pertahanan (Kemhan) menyelenggarakan aksi sosial donor darah yang melibatkan seluruh pegawai dan personel di lingkungan kementerian. Kegiatan ini digelar sebagai manifestasi nyata dari semangat kebangkitan nasional yang diimplementasikan melalui tindakan kepedulian terhadap sesama dan penguatan solidaritas bangsa.

Aksi donor darah ini bertujuan untuk membantu memenuhi ketersediaan stok darah nasional melalui Palang Merah Indonesia (PMI). Selain sebagai bentuk pengabdian kepada masyarakat, kegiatan ini diharapkan dapat memupuk jiwa patriotisme dan kepedulian sosial di kalangan aparatur sipil negara dan personel militer, sesuai dengan semangat perjuangan para tokoh kebangkitan nasional dalam membangun kemandirian dan kekuatan bangsa.

Pihak Kemhan menekankan bahwa kesehatan nasional merupakan bagian integral dari ketahanan nasional. Dengan tubuh yang sehat dan jiwa yang peduli, setiap warga negara, khususnya para pegawai di lingkungan pertahanan, diharapkan mampu berkontribusi lebih maksimal dalam menjaga kedaulatan serta memajukan bangsa di era modern.

Antusiasme peserta terlihat cukup tinggi sejak pagi hari. Prosedur donor darah dilaksanakan dengan standar kesehatan yang ketat untuk memastikan keamanan baik bagi pendonor maupun penerima. Aksi ini menjadi pengingat bahwa kebangkitan nasional dapat dirayakan melalui kontribusi nyata yang bermanfaat langsung bagi nyawa sesama manusia.(Yonex)

Menhan RI Pertegas Sinergi Pusat-Daerah dalam Pengarahan Presiden di KPPD Magelang

admin — Wed, 22 Apr 2026 14:03:35 +0000

JN-Dalam rangka memperkokoh struktur pemerintahan yang responsif dan terintegrasi, Menteri Pertahanan Republik Indonesia (Menhan RI) menghadiri agenda pengarahan Presiden RI kepada jajaran kepala daerah dan aparatur sipil di Kantor Pelayanan Pajak Daerah (KPPD) Magelang, Rabu (22/4/2026). Pertemuan strategis ini menekankan bahwa keberhasilan pembangunan nasional sangat bergantung pada kualitas sinergi antara kebijakan pusat dan eksekusi di tingkat daerah.

Menhan RI dalam kesempatan tersebut menggarisbawahi bahwa stabilitas nasional bermula dari tata kelola daerah yang kuat. Menurutnya, sinergi lintas sektoral bukan hanya soal koordinasi administratif, melainkan prasyarat mutlak untuk menjaga resiliensi bangsa dalam menghadapi dinamika global yang kian kompleks.

“Kita tidak boleh berjalan sendiri-sendiri. Pembangunan di daerah, termasuk optimalisasi pendapatan dan pelayanan publik di KPPD, adalah bagian integral dari upaya kita membangun kekuatan nasional. Daerah yang mandiri secara ekonomi dan tertib secara administrasi adalah fondasi pertahanan negara yang paling hakiki,” tegas Menhan di sela-sela kegiatan.

Presiden dalam arahannya juga menyoroti pentingnya digitalisasi dan transparansi pelayanan publik sebagai wujud kehadiran negara yang humanis bagi masyarakat. Menhan menambahkan bahwa aspek keamanan dan kenyamanan masyarakat dalam mengakses layanan publik merupakan indikator penting dari keberhasilan sistem pertahanan non-militer.

Kegiatan ini diharapkan mampu memicu akselerasi program-program strategis nasional yang sedang berjalan, serta memastikan bahwa setiap rupiah yang dikelola di tingkat daerah memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan rakyat dan kedaulatan bangsa secara luas.(Yonex)

Usai Pertemuan Strategis di Kremlin, Presiden Prabowo Bertolak ke Paris Pertegas Kedaulatan Nasional

admin — Thu, 16 Apr 2026 10:07:44 +0000

JN-Menegaskan posisi Indonesia sebagai kekuatan penyeimbang yang berdaulat, Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, resmi melanjutkan rangkaian kunjungan kerja diplomatiknya menuju Paris, Prancis. Langkah ini dilakukan sesaat setelah Presiden menyelesaikan pertemuan bilateral yang sangat strategis dengan Presiden Vladimir Putin di Kremlin, Moskow.

Misi maraton ini menjadi manifestasi nyata dari doktrin politik luar negeri “bebas aktif” yang dijalankan secara dinamis dan presisi. Di Moskow, Presiden Prabowo memfokuskan pembicaraan pada stabilitas rantai pasok pangan dan penguatan kerja sama energi di tengah tantangan global. Kini, transisi menuju Paris diharapkan akan melengkapi agenda nasional, terutama dalam penguatan industri pertahanan berbasis transfer teknologi dan investasi pada infrastruktur hijau.

Keberhasilan Presiden dalam menjembatani dialog dengan para pemimpin dunia di tengah tensi geopolitik yang tinggi menjadi topik hangat yang mendominasi tren Google News. Kepemimpinan yang inklusif dan berintegritas di level internasional ini memberikan sinyal optimisme bagi stabilitas ekonomi domestik serta kepastian investasi di wilayah-wilayah penyangga strategis nasional.

Presiden Prabowo menegaskan bahwa Indonesia tidak memihak, namun berteman dengan semua negara demi kesejahteraan rakyat. “Kepentingan nasional Indonesia adalah panduan utama kami. Kerja sama dengan Rusia dan Prancis memiliki nilai strategis yang berbeda namun saling melengkapi dalam memperkuat kemandirian bangsa,” ungkap Presiden sebelum bertolak dari Moskow.

Rangkaian kunjungan ini memperlihatkan profil kepemimpinan yang berwibawa, di mana Indonesia aktif berperan dalam memitigasi risiko global sekaligus mengamankan akses terhadap inovasi teknologi masa depan. Keberhasilan diplomasi ini diharapkan membawa dampak nyata pada percepatan pembangunan di daerah, sejalan dengan visi transformasi tata kelola yang profesional di seluruh lapisan pemerintahan.(Yonex)

Presiden Prabowo dan Presiden Macron Pertegas Kemitraan Komprehensif Indonesia–Prancis

admin — Thu, 16 Apr 2026 09:48:27 +0000

JN-Dalam upaya memperkokoh kedaulatan bangsa dan memperluas cakrawala ekonomi di kancah global, Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, mengadakan pertemuan bilateral tingkat tinggi dengan Presiden Prancis, Emmanuel Macron. Pertemuan ini menandai babak baru dalam hubungan diplomatik kedua negara, melalui kesepakatan penguatan kemitraan strategis yang mencakup sektor pertahanan, energi terbarukan, dan transformasi teknologi.

Presiden Prabowo menegaskan bahwa sinergi dengan Prancis bukan sekadar kerja sama antarnegara, melainkan sebuah langkah visioner untuk membangun ketahanan nasional yang mandiri dan kompetitif. “Indonesia dan Prancis memiliki visi yang selaras dalam menjaga stabilitas kawasan dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Kami berkomitmen untuk mentransfer teknologi dan memperkuat kemandirian industri dalam negeri,” ungkap Presiden Prabowo dalam keterangannya.

Kesepakatan ini menjadi tren populer di Google News, bersanding dengan isu transisi energi global dan kerja sama maritim. Hal ini mencerminkan bagaimana kebijakan pusat mampu memberikan dampak turunan (trickle-down effect) bagi daerah, termasuk Kota Tangerang yang kini tengah gencar melakukan tata kelola pemerintahan yang bersih dan peningkatan kualitas infrastruktur berbasis standar internasional.

Presiden Macron menyambut hangat inisiatif Indonesia dan menyatakan komitmennya untuk menjadikan Indonesia sebagai mitra utama Prancis di Asia Tenggara. Fokus kerja sama pada pengembangan SDM dan inovasi teknologi diharapkan dapat membuka pintu kolaborasi yang lebih luas bagi pelaku industri lokal di daerah-daerah strategis Indonesia.

Upaya diplomasi ini menjadi bukti nyata bahwa kepemimpinan yang berintegritas di tingkat pusat merupakan fondasi penting dalam membangun kepercayaan global, yang pada gilirannya akan menarik investasi serta mempercepat pembangunan berkelanjutan di seluruh penjuru tanah air.(Yonex)

inkronisasi Program, Kemhan dan Kemensos Lakukan Audiensi dengan DPD RI Terkait Regulasi Kesejahteraan.

admin — Wed, 08 Apr 2026 11:27:40 +0000

JN-Kementerian Pertahanan (Kemhan) bersama Kementerian Sosial (Kemensos) melakukan audiensi strategis dengan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Rabu (8/4/2026). Pertemuan ini difokuskan pada upaya penguatan regulasi serta sinkronisasi program kesejahteraan sosial guna memastikan distribusi bantuan pemerintah lebih merata dan tepat sasaran di seluruh pelosok tanah air.

Delegasi dari Kemhan dan Kemensos diterima langsung oleh jajaran Komite terkait di DPD RI. Poin utama yang dibahas adalah perlunya penguatan landasan hukum yang mendukung program perlindungan sosial bagi keluarga prajurit di daerah terpencil serta integrasi data kemiskinan dengan sistem pertahanan wilayah.

“Kolaborasi ini penting untuk memastikan bahwa regulasi yang kita susun memiliki jangkauan hingga ke tingkat daerah. Kami ingin program kesejahteraan sosial, baik bagi masyarakat umum maupun komunitas pertahanan, didukung oleh legislasi yang kuat dan aplikatif di lapangan,” ujar perwakilan delegasi dalam keterangan resminya.

Dalam audiensi tersebut, DPD RI memberikan catatan mengenai pentingnya peran pemerintah daerah dalam validasi data penerima manfaat. Pihak Kemensos memaparkan rencana digitalisasi sistem bansos yang lebih transparan, sementara Kemhan menekankan pada aspek pemberdayaan ekonomi masyarakat di wilayah perbatasan sebagai bagian dari ketahanan nasional.

Melalui pertemuan ini, ketiga lembaga bersepakat untuk membentuk tim kerja kecil guna menyusun draf rekomendasi kebijakan yang akan diajukan dalam program legislasi nasional. Sinergi ini diharapkan dapat memutus kendala administratif yang selama ini menghambat penyaluran bantuan di daerah-daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).(Yonex)

Perkuat Pertahanan Nasional, Kementerian PU Dukung Pembelajaran Strategis Perwira Siswa TNI.

admin — Fri, 27 Mar 2026 13:18:12 +0000

JN-Kementerian Pekerjaan Umum (PU) terus memperkuat sinergi antara pembangunan infrastruktur nasional dengan sistem pertahanan negara. Sebagai wujud nyata kolaborasi tersebut, Kementerian PU memberikan dukungan penuh terhadap program pembelajaran strategis bagi para Perwira Siswa (Pasis) di lingkungan Tentara Nasional Indonesia (TNI).

Langkah ini diambil guna menyelaraskan visi pembangunan infrastruktur fisik dengan kebutuhan strategis pertahanan wilayah. Dalam berbagai sesi pembelajaran, Kementerian PU memaparkan bagaimana pembangunan jalan tol, jembatan bentang panjang, hingga bendungan tidak hanya berfungsi sebagai penggerak ekonomi, tetapi juga sebagai komponen vital dalam mobilisasi logistik pertahanan dan ketahanan nasional.

Sekretaris Jenderal Kementerian PU menekankan bahwa infrastruktur yang tangguh adalah fondasi bagi kedaulatan negara. Pengetahuan mengenai tata ruang pertahanan dan manajemen infrastruktur strategis menjadi materi krusial bagi para perwira untuk memahami konektivitas wilayah dari sudut pandang keamanan nasional.

“Pembangunan infrastruktur di daerah perbatasan dan pulau-pulau terluar adalah bukti sinergi kita. Kami memastikan setiap proyek PU juga mempertimbangkan aspek dual-use, yakni untuk kesejahteraan rakyat sekaligus mendukung mobilitas pasukan dan logistik pertahanan jika sewaktu-waktu dibutuhkan,” jelas pihak Kementerian PU di Jakarta, Jumat (27/03/2026).

Selain aspek konektivitas, kementerian juga menyoroti pentingnya infrastruktur sumber daya air, seperti bendungan Sabo dan waduk, sebagai bagian dari mitigasi bencana yang berdampak langsung pada stabilitas wilayah. Pembelajaran ini diharapkan dapat memberikan perspektif komprehensif bagi para perwira dalam merancang strategi pertahanan yang terintegrasi dengan pengembangan fisik wilayah.

Melalui kolaborasi pendidikan dan pembangunan ini, Pemerintah berharap tercipta kesamaan pandangan antara birokrat dan militer dalam menjaga keutuhan NKRI. Pembangunan infrastruktur yang merata dan berkelanjutan diyakini akan memperkuat daya tangkal bangsa terhadap berbagai potensi ancaman di masa depan.(Yonex)

Percepat Proyek Vital, Wamenhan Minta Satgas P2SP Potong Jalur Birokrasi yang Menghambat

admin — Sat, 21 Mar 2026 13:46:55 +0000

JN-Wakil Menteri Pertahanan (Wamenhan) RI menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Satuan Tugas Percepatan Pembangunan Strategis Pemerintah (Satgas P2SP). Dalam pertemuan tersebut, Wamenhan menekankan pentingnya akselerasi dan sinkronisasi kerja antar-instansi guna memastikan seluruh program strategis nasional dapat terealisasi sesuai target yang telah ditetapkan.

Satgas P2SP memiliki peran krusial dalam mengawal proyek-proyek vital, mulai dari ketahanan pangan, infrastruktur pertahanan, hingga hilirisasi industri yang berdampak pada kedaulatan negara. Wamenhan menyatakan bahwa hambatan birokrasi harus segera dipangkas demi efektivitas di lapangan.

“Kehadiran Satgas P2SP harus menjadi motor penggerak. Kita tidak boleh terjebak dalam prosedur yang berbelit jika itu menghambat kemajuan program prioritas Presiden. Kementerian Pertahanan siap memberikan dukungan penuh, terutama pada aspek-aspek yang berkaitan dengan penguatan ketahanan nasional,” ujar Wamenhan dalam arahannya.

Dalam rakor tersebut, dibahas pula mengenai evaluasi capaian triwulan serta pemetaan kendala teknis di berbagai wilayah. Wamenhan mengingatkan bahwa setiap program strategis memiliki dimensi keamanan, sehingga koordinasi dengan unsur TNI dan Polri di daerah juga menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari pengawalan Satgas ini.

Melalui koordinasi yang lebih intensif ini, Pemerintah optimistis bahwa berbagai proyek strategis yang sedang berjalan dapat memberikan dampak ekonomi dan pertahanan yang signifikan bagi masyarakat luas dalam waktu dekat.(Yonex)