Menhub menyampaikan bahwa pengemudi ojek online merupakan salah satu bagian penting dari ekosistem transportasi publik dan penggerak roda ekonomi digital Indonesia. Oleh karena itu, jaminan keselamatan berkendara, penyediaan standar kelayakan operasional, serta pemenuhan hak-hak perlindungan sosial dan kesehatan bagi para mitra pengemudi harus dijamin secara adil dan berkelanjutan oleh seluruh penyedia layanan aplikator.

Kementerian Perhubungan bersama kementerian/lembaga teknis terkait terus mengevaluasi dan memperketat regulasi operasional angkutan berbasis aplikasi. Evaluasi ini mencakup penataan standar tarif yang proporsional, kepastian kepersertaan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan dan kesehatan, hingga pengawasan jam kerja pengemudi guna meminimalkan risiko kecelakaan lalu lintas akibat kelelahan.

Pemerintah optimistis bahwa melalui penguatan regulasi, pengawasan ketat terhadap penyedia platform, serta dialog berkelanjutan antara aplikator dan pengemudi, ekosistem transportasi online di Indonesia akan tumbuh semakin sehat, adil, serta memberikan perlindungan maksimal bagi keselamatan para pengemudi dan pengguna jasa.(Yusuf)

Perpres ini memuat sejumlah poin strategis, mencakup penetapan standar imbalan hasil yang adil, kemudahan akses terhadap jaminan sosial ketenagakerjaan dan kesehatan, hingga penyediaan mekanisme penyelesaian perselisihan yang transparan antara mitra pengemudi dan perusahaan aplikasi. Regulasi ini juga mewajibkan penyedia layanan aplikasi untuk menerapkan standar keselamatan kerja serta memberikan transparansi terkait sistem algoritma dan batas potongan kemitraan.

Penerbitan aturan ini merupakan hasil kolaborasi lintas kementerian dan lembaga bersama asosiasi pengemudi serta pelaku industri transportasi digital. Pemerintah menggarisbawahi bahwa kehadiran Perpres ini bertujuan untuk menciptakan keseimbangan bisnis yang sehat, menjaga keberlanjutan investasi teknologi, sekaligus memastikan para pengemudi ojol mendapatkan hak-hak dasar yang layak sebagai bagian integral dari penggerak ekonomi digital nasional.

Pemerintah optimistis bahwa pemberlakuan Perpres Perlindungan Ekosistem Ojek Online ini akan memperkokoh tata kelola transportasi berbasis aplikasi, meningkatkan taraf hidup jutaan pengemudi dan keluarganya, serta mendorong pertumbuhan ekonomi digital yang inklusif dan berkeadilan.(Yusuf)

Hal tersebut disampaikan Menhub Dudy dalam berbagai rangkaian kegiatan dan arahan kepada jajaran insan perhubungan di lingkungan Kementerian Perhubungan. Menurutnya, sektor transportasi memegang peranan yang sangat vital dalam menggerakkan roda perekonomian nasional serta menghubungkan berbagai wilayah di seluruh penjuru tanah air.

“Harhubnas bukan sekadar seremonial tahunan belaka, melainkan sebuah refleksi penting bagi kita semua untuk melihat kembali apa saja yang sudah dicapai, apa yang masih kurang, dan bagaimana kita harus terus berbenah memberikan pelayanan yang semakin aman, nyaman, dan andal bagi masyarakat,” ujar Menhub Dudy.

Ia juga menekankan pentingnya kolaborasi dan sinergi yang kuat antara pemerintah pusat, daerah, operator transportasi, serta seluruh pemangku kepentingan terkait. Tantangan di sektor transportasi ke depan dinilai semakin kompleks, mulai dari tuntutan modernisasi infrastruktur, penerapan teknologi digital dalam sistem operasional, hingga pemenuhan standar keselamatan yang tinggi.

Dalam kesempatan yang sama, Menhub memberikan apresiasi kepada seluruh insan perhubungan yang selama ini telah bekerja keras dan berdedikasi menjaga kelancaran arus mobilitas penumpang maupun logistik, baik di darat, laut, udara, maupun perkeretaapian.

Pemerintah berharap, melalui semangat baru di Hari Perhubungan Nasional ini, sektor transportasi Indonesia dapat terus bertransformasi menjadi lebih modern, efisien, berdaya saing tinggi, dan senantiasa berorientasi pada kepuasan serta keselamatan masyarakat sebagai pengguna layanan.(Yusuf)

Langkah konsolidasi ini diambil sebagai upaya preventif untuk memastikan tidak ada kompromi terhadap aspek keselamatan pelayanan publik, khususnya menghadapi lonjakan pergerakan mobilitas masyarakat dan barang antarkota maupun antarpulau. Menhub menekankan pentingnya perawatan berkala terhadap sarana dan prasarana transportasi, peningkatan kedisiplinan awak pengelola, serta optimalisasi pengawasan operasional secara berkala di lapangan oleh masing-masing UPT.

Selain penguatan pengawasan teknis, Kemenhub juga mendorong peningkatan sinergi lintas sektoral antara UPT pusat, pemerintah daerah, aparat penegak hukum, serta operator penyedia jasa transportasi. Dengan koordinasi yang solid dan responsif terhadap potensi risiko di jalur penyeberangan, terminal, bandara, maupun pelabuhan, standar pelayanan transportasi nasional diharapkan dapat terus terjaga secara konsisten demi menjamin kenyamanan dan keselamatan masyarakat secara menyeluruh.(Yusuf)

Dalam arahannya, Menhub menegaskan pentingnya koordinasi lintas sektor yang erat antara Otoritas Bandar Udara, AirNav Indonesia, maskapai penerbangan, syahbandar, hingga dinas perhubungan setempat untuk memantau perkembangan cuaca dan kondisi titik panas (hotspot) secara real-time. Keselamatan penumpang harus selalu menjadi prioritas utama, sehingga penundaan jadwal keberangkatan (delay) atau pengalihan rute harus diberlakukan secara tegas apabila kondisi jarak pandang sudah melewati ambang batas aman operasional.

Selain sektor penerbangan yang rentan terhadap pekatnya kabut asap, pengawasan di jalur darat dan penyeberangan juga diminta untuk ditingkatkan guna mengantisipasi potensi kecelakaan lalu lintas akibat minimnya jarak pandang di jalan raya lintas provinsi. Jajaran kementerian terus menyiagakan posko pemantauan darurat dan mengimbau para operator transportasi untuk senantiasa mematuhi standar prosedur operasional (SOP) keselamatan di tengah situasi darurat bencana lingkungan tersebut.

Pemerintah pusat mengapresiasi kerja keras tim Satgas Karhutla gabungan yang terus berjibaku memadamkan titik api di lapangan serta berharap dukungan penuh dari masyarakat untuk bersama-sama mencegah terjadinya pembakaran lahan. Sinergi yang kuat antar-instansi ini diyakini mampu meminimalisir dampak buruk karhutla terhadap kelangsungan arus transportasi nasional dan kesehatan masyarakat luas.(Yusuf)

Kombinasi kerja sama ini melibatkan berbagai sektor penting, mulai dari otoritas imigrasi, bea cukai, karantina, pengelola bandara, hingga maskapai penerbangan. Pertemuan ini difokuskan pada penyelarasan prosedur pelayanan operasional di bandara internasional guna meminimalkan hambatan birokrasi, mempercepat proses pemeriksaan dokumen, serta meningkatkan kenyamanan pergerakan penumpang maupun barang ekspor-impor.

Pihak komite menjelaskan bahwa kepatuhan terhadap standar Organisasi Penerbangan Sipil Internasional (ICAO) menjadi harga mati dalam menjaga reputasi penerbangan Indonesia di mata dunia. Selain aspek kelancaran arus lalu lintas udara, penguatan sistem pengawasan keamanan terpadu dan penerapan teknologi digitalisasi pelayanan di area terminal menjadi agenda utama yang diadopsi oleh seluruh anggota komite.

Melalui konsistensi koordinasi yang dibangun dalam komite ini, pemerintah optimistis daya saing sektor kedirgantaraan nasional akan semakin meningkat. Sinergi yang kuat diharapkan mampu menjawab tantangan lonjakan volume penumpang pascapandemi, mencegah potensi ancaman transnasional, serta memberikan jaminan efisiensi operasional yang berkontribusi langsung pada pertumbuhan ekonomi nasional.(Yonex)

Peluncuran program dihadiri Direktur Jenderal Bimas Islam Abu Rokhmad, Direktur Urusan Agama Islam dan Bina Syariah Arsad Hidayat, Kasubdit Kemasjidan Nurul Badruttamam, Kepala Kanwil Kemenag Jawa Barat Dudu Rohman, jajaran Kemenag kabupaten/kota se-Jawa Barat, serta perwakilan TNI-Polri dan Kementerian Perhubungan.

Menteri Agama Nasaruddin Umar mengatakan, Masjid Ramah Pemudik merupakan wujud nyata toleransi dan pelayanan keagamaan yang hadir di ruang publik. Menurutnya, masjid tidak hanya berfungsi sebagai tempat ibadah, tetapi juga sebagai ruang kemanusiaan yang melayani semua pihak.

“Ini adalah bukti bahwa toleransi di Indonesia tidak berhenti pada tataran wacana. Masjid adalah rumah bagi siapa pun,” ujar Menag dalam sambutannya secara virtual.

Menag menjelaskan, pada Nataru 2025–2026, sebanyak 6.919 masjid disiapkan untuk memberikan layanan bagi para pemudik dan musafir. Ia mengimbau para pengelola masjid untuk memberikan pelayanan terbaik demi keselamatan dan kenyamanan pengguna jalan.

“Jika memungkinkan, sediakan kopi atau minuman hangat agar para pengemudi tidak mengantuk. Kehadiran masjid sebagai tempat istirahat terbukti dapat menurunkan angka kecelakaan hingga 50 persen pada musim mudik sebelumnya,” katanya.

Direktur Jenderal Bimas Islam Abu Rokhmad menambahkan, akhir tahun memiliki dimensi keagamaan sekaligus sosial kemasyarakatan. Di satu sisi umat Nasrani merayakan Natal sebagai ibadah, sementara di sisi lain terdapat libur sekolah dan libur Tahun Baru yang dimanfaatkan masyarakat untuk bepergian.

“Sebagaimana Idulfitri, ada aspek syariat dan ada pula aspek sosial. Mudik dan liburan adalah fenomena kemasyarakatan yang dinikmati bersama,” ujar Abu Rokhmad.

Ia menegaskan, pembukaan masjid untuk melayani para musafir merupakan praktik keagamaan yang bernilai luhur.
“Pada hakikatnya kita semua adalah musafir. Ketika masjid dibuka dan dimanfaatkan layanannya, itu adalah praktik keagamaan yang sangat mulia,” katanya.

Abu Rokhmad juga menyampaikan bahwa Kemenag akan terus menyempurnakan program Masjid Ramah Pemudik, termasuk untuk menyambut arus mudik Lebaran Idulfitri.

“Kerukunan tidak cukup hanya diucapkan, tetapi harus diwujudkan dalam tindakan nyata,” tegasnya.

Sementara itu, Direktur Urusan Agama Islam dan Bina Syariah Arsad Hidayat menjelaskan, Kick-off Masjid Ramah Pemudik Nataru merupakan pelaksanaan pertama, meskipun konsepnya telah diterapkan pada arus mudik Idulfitri.

“Masjid Ramah Pemudik ini menegaskan bahwa masjid melayani seluruh warga, termasuk masyarakat nonmuslim, sebagai wujud Islam yang rahmatan lil ‘alamin,” ujar Arsad.

Ia menyebut, konsep tersebut merupakan bagian dari kebijakan Kemenag tentang masjid ramah, yang meliputi masjid ramah lansia, ramah anak, ramah perbedaan, ramah lingkungan, serta masjid sebagai ruang penyelesaian persoalan sosial.

“Kehadiran masjid sebagai tempat istirahat yang aman, bersih, dan nyaman menjadi salah satu faktor penting dalam menekan angka kecelakaan lalu lintas,” tutupnya.(IMH)

“Kemenhub memprediksi kenaikan 8 persen pergerakan penumpang angkutan laut di Batam, selama masa Angkutan Nataru 2025/2026. Karenanya kami ingin memastikan fasilitas terminal penumpang, armada kapal, serta sistem layanan publik berada dalam kondisi optimal,” tegas Menhub Dudy.

Adapun pada Nataru 2024/2025 realisasi pergerakan penumpang angkutan laut berjumlah 764.099 orang, yang terdiri dari jumlah secara keseluruhan penumpang naik dan turun, baik internasional maupun domestik. Dengan kenaikan 8 persen, maka prediksi penumpang untuk Nataru 2025/2026 adalah 825.226 pergerakan penumpang. Data ini didapat dari Pelabuhan Batam Center, Sekupang, Nongsa, Harbourbay, Batu Ampar, dan Telaga Punggur. Puncak arus mudik diperkirakan berlangsung pada 20 Desember (Natal) dan 27 Desember (Tahun Baru), sementara puncak arus balik diprediksi terjadi pada 3 Januari 2026.

Dalam kunjungan ini, Menhub Dudy menegaskan peran strategis Batam sebagai hub transportasi laut yang melayani pergerakan penumpang domestik maupun internasional. Menurutnya Batam merupakan salah satu kawasan dengan aktivitas transportasi laut yang sangat tinggi, sehingga aspek kelaikan kapal, keselamatan pelayaran, dan keadaan cuaca ekstrem belakangan ini juga harus menjadi perhatian utama .

“Kita harus pastikan kelancaran mobilitas masyarakat, kesiapan armada, peningkatan kualitas layanan, serta penguatan aspek keselamatan di Batam. Terkait cuaca ekstrem, seluruh informasi cuaca perlu disampaikan secara cepat dan akurat kepada operator maupun masyarakat untuk mendukung kelancaran perjalanan,” imbuh Menhub.

Menhub menekankan bahwa seluruh kapal bantuan harus laik operasi dan memenuhi seluruh persyaratan keselamatan agar dapat difungsikan sewaktu-waktu jika terjadi lonjakan penumpang atau kondisi darurat. Ia juga meminta seluruh pemangku kepentingan memperkuat komunikasi.

Berbagai skenario mitigasi risiko juga telah disiapkan, mulai dari penanganan cuaca ekstrem, penumpukan penumpang, gangguan sistem, hingga situasi darurat seperti kebakaran pelabuhan. Koordinasi dengan BMKG diperkuat melalui sistem peringatan dini agar keputusan operasional dapat diambil dengan cepat dan akurat.

Untuk mendukung kelancaran layanan selama masa Nataru, Batam menyiapkan 13 unit kapal penyeberangan, yang melayani rute Tg. Punggur–Tj. Uban, Tg. Punggur–Kuala Tungkal, Tg. Punggur–Sei Selari, serta sejumlah rute perintis yang menghubungkan pulau-pulau di Kepulauan Riau dan sekitarnya.

Kemenhub juga memastikan kesiapan kapal negara seperti KN P.112 Sarotama dan KN P.211 Rantos yang akan disiagakan untuk mendukung operasi SAR dan kebutuhan kedaruratan pada masa tingginya pergerakan penumpang.

Selain itu, KSOP Batam melaporkan bahwa selama periode persiapan Nataru dilakukan ramp check terhadap 177 unit kapal yang beroperasi di Batam, dengan 83 unit kapal menjalani pemeriksaan kelaiklautan di Batam, serta pemeriksaan tambahan terhadap 29 unit kapal di luar Batam dan 65 kapal berbendera asing, guna memastikan seluruh armada memenuhi standar keselamatan pelayaran yang dipersyaratkan

“Keselamatan adalah prioritas utama. Tidak ada kompromi. Ramp check, pengecekan alat keselamatan, hingga kesiapan kru harus 100 persen,” sebut Menhub.

Menhub Dudy juga memimpin rapat koordinasi bersama pemangku kepentingan transportasi laut di Batam untuk memastikan kesiapan menyeluruh dalam menghadapi masa puncak libur akhir tahun. Dalam tinjauan dan rapat koordinasi tersebut, Menhub memastikan kesiapan enam terminal pelabuhan penumpang utama: Batam Center, Sekupang, Harbourbay, Nongsa Pura, Batu Ampar (Bintang 99), dan Telaga Punggur. Seluruh terminal kini telah dilengkapi CCTV terintegrasi dengan Pusdatin Kemenhub, sehingga pengawasan dapat dilakukan secara real-time untuk memonitor pergerakan penumpang dan memastikan standar operasional keselamatan berjalan optimal.

Turut hadir dalam kegiatan ini Dirjen Perhubungan Darat Aan Suhanan, Dirjen Perhubungan laut Muhammad Masyhud, dan Dirjen Perhubungan Udara Lukman F.Laisa.(IMH)