Sertifikasi yang baru diperoleh yakni ISO 9001:2015 yang dikeluarkan oleh lembaga sertifikasi independen dunia QAI (Quality Assurance International).

“Per 1 Januari 2026 seluruh UPT kami yang berjumlah 46 telah bersertifikasi ISO 9001:2015 di tiap – tiap provinsi di Indonesia dan siap melayani sertifikasi mutu untuk ekspor maupun uji mutu ikan sebagai jaminan keamanan konsumen,” terang Kepala Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan (Badan Mutu KKP) Ishartini dalam siaran resmi di Jakarta, Selasa (6/1).

Ishartini mengatakan, perolehan sertifikat ISO tersebut menambah kesiapan KKP mengawal kelancaran ekspor hasil perikanan di tahun 2026. Sepanjang tahun 2025, produk perikanan Indonesia telah menjangkau 147 negara meningkat dari tahun sebelumnya di 140 negara. 

Sedangkan dari sisi nilai, ekspor komoditas perikanan dari Januari sampai Oktober 2025 mencapai US$5,07 miliar, yang berarti naik 5,1% dibandingkan periode sama tahun sebelumnya.

“Sertifikat ISO 9001:2015 yang berhasil diraih Badan Mutu KKP ini meliputi berbagai sertifikasi diantaranya penerbitan SKP (Sertifikat Kelayakan Pengolahan) sebagai prasyarat (prerequisite) mengurus sertifikasi ekspor ikan, SMKHP (Sertifikat Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan), HACCP (Hazard Analytical Critical Control Point) dan pengujian mutu produk perikanan,” tutup Ishartini.

Sebelumnya dalam berbagai kesempatan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menegaskan bahwa quality assurance yang diterapkan KKP di sepanjang rantai produksi perikanan hulu – hilir untuk memberikan jaminan bahwa produk yang dihasilkan berkualitas, aman serta memperkuat daya saing, keberterimaan dan menjadi champion di pasar global.(IMH)

“Kami telah menerima laporan dari pelaku usaha di Indonesia bahwa buyer mereka di luar negeri sudah mulai minta sertifikasi bebas Cs-137 untuk komoditas perikanan non-udang dan hal tersebut sifatnya suka rela atau voluntary market demand,” tutur Ishartini, Kepala Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan (Badan Mutu KKP) di Jakarta, Senin (29/12).

Beberapa produk perikanan non – udang asal Indonesia yang dimintakan sertifikasi bebas Cs-137 oleh buyer meliputi Dried Salted Fish (Ikan Asin Kering), kerupuk udang, dan terasi udang (shrimp paste) yang diekspor oleh salah satu UPI (Unit Pengolahan Ikan-red) di Cirebon ke berbagai negara diantaranya Amerika Serikat (AS), Kanada dan Australia.

“Sertifikasi bebas Cs-137 produk perikanan sejatinya hanya berlaku untuk komoditas udang, dan itupun khusus udang yang diekspor ke AS dari UPI di Jawa dan Lampung sesuai Import Alert #99-52, tapi kalau ada buyer di luar negeri yang mempersyaratkan bebas Cs-137 kami siap melakukannya sepanjang ada permohonan dari eksportir,” tegas Ishartini.

Dirinya juga tidak menampik adanya berbagai pertanyaan dari otoritas kompeten negara lain semisal Jepang, Uni Eropa, Malaysia, Kamboja, Filipina, Arab Saudi serta Korea Selatan terkait penerapan sertifikasi bebas Cs-137 pada produk perikanan, termasuk adanya permintaan serupa dari buyer di Puerto Rico. Adapun para pelaku usaha Indonesia berusaha memenuhi permintaan partner bisnisnya sebagai bentuk kehati-hatian dan upaya menjaga kepercayaan pasar internasional.

“Prinsipnya kami Badan Mutu KKP sesuai tusi mengawal mutu dan keamanan hasil perikanan, serta akan senantiasa mendorong kemudahan berusaha terutama ekspor. Apalagi kami telah memiliki kapasitas dan kompetensi yang memadai dalam hal sertifikasi bebas Cs-137 baik SDM sarana prasarana maupun sinergisitas dengan instansi terkait seperti BAPETEN, BRIN serta Gegana Polri,” tutupnya.

Sebelumnya dalam berbagai kesempatan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menegaskan bahwa KKP selaku CE telah membuktikan kapasitas dan kompetensinya dalam menyelenggarakan sertifikasi bebas Cs-137 pada udang yang ditandai dengan ekspor perdana ke AS pada 3 November lalu.(IMH)