Menteri Rini menegaskan bahwa Kejaksaan RI memegang peran strategis sebagai pilar penegakan hukum dan penjaga kepercayaan publik. Di tengah meningkatnya kompleksitas perkara, ekspektasi transparansi, serta agenda pembangunan nasional berskala besar, Kejaksaan dituntut tidak hanya tegas dalam penindakan, tetapi juga profesional, akuntabel, dan adaptif terhadap perubahan sistem hukum nasional.

Hadir pada rakor ini Jaksa Agung ST Burhanuddin beserta perwakilan Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri seluruh Indonesia.(IMH)

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini menjelaskan bahwa hingga saat ini telah disusun delapan probis tematik, antara lain penghapusan kemiskinan ekstrem, percepatan layanan kesehatan primer dan lanjutan, serta perlinsos.

“Probis ini menjadi peta kerja terpadu lintas K/L, yang memetakan alur kerja utama, peran instansi, serta mekanisme monitoring agar implementasi program lebih cepat, konsisten, dan terukur,” jelasnya pada Rapat Kerja dengan Komisi II DPR RI di Jakarta, Selasa (25/11/2025).

Memasuki era RPJPN 2025–2045, Kementerian PANRB menindaklanjuti arah pembangunan jangka panjang tersebut dengan menyusun Desain Besar Reformasi Birokrasi Nasional (DBRBN) 2025–2045. Dokumen ini menjadi panduan utama untuk memastikan agenda Reformasi Birokrasi bergerak selaras dengan visi Indonesia Emas 2045.

Saat ini penyusunan DBRBN telah memasuki tahap final pembahasan RPerpres bersama Kementerian Sekretariat Negara, Kementerian Hukum, serta Bappenas. “Fokus utamanya adalah membangun birokrasi yang kapabel, adaptif, dan berorientasi pada layanan publik berbasis siklus hidup manusia,” katanya.

Pada sisi pelayanan publik, Kementerian PANRB terus mendorong keberlanjutan penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik (MPP) melalui pendekatan omnichannel. Pendekatan ini memastikan layanan tidak hanya tersedia di konter tatap muka, tetapi juga melalui layanan drive thru, layanan mobile, layanan mandiri, hingga penguatan e-services.

“Kami juga mendorong fungsi MPP diperluas agar tidak hanya menjadi pusat layanan administrasi, tetapi juga pusat informasi investasi, pusat aktivitas masyarakat, pusat ekonomi kreatif dan UMKM, serta pusat informasi pariwisata sesuai karakteristik daerah,” ujarnya.

Lebih lanjut Menteri Rini juga menyampaikan terkait transformasi digital pemerintah. RPJMN 2025–2029 telah menempatkan transformasi digital pemerintah sebagai salah satu fokus prioritas. KemenPANRB melaksanakan mandat tersebut dengan empat hal.

Pertama, penyederhanaan regulasi dan peningkatan kinerja, termasuk penyusunan R-Perpres Pemerintah Digital dengan tata kelola yang lebih human-centric dan indikator digital yang lebih ringkas. Kedua, belanja TIK yang lebih efisien dan akuntabel melalui clearance kegiatan lintas K/L agar anggaran digital lebih tepat sasaran.

“Ketiga, yaitu penguatan kompetensi digital ASN sebagai kunci keberhasilan transformasi, dengan kerangka kompetensi yang disusun lintas instansi. Sedangkan keempat, pembangunan arsitektur pemerintah digital untuk mendukung integrasi layanan prioritas dan pemanfaatan Satu Data Indonesia,” jelas Menteri Rini.

Pada rapat tersebut, Menteri Rini juga menyampaikan proses penataan sistem kerja dan manajemen ASN. Pada tahun 2025, pemerintah telah menyelesaikan proses pengadaan ASN Tahun Anggaran 2024 sebagai bagian dari pemenuhan kebutuhan SDM nasional. Pengadaan ini mencakup CPNS, PPPK, dan Sekolah Kedinasan yang berlangsung transparan melalui sistem digital.

Menurutnya ada tiga program utama yang telah dilakukan Kementerian PANRB. Pertama, penerapan fleksibilitas kerja ASN melalui PermenPANRB Nomor 4 Tahun 2025 untuk memastikan kinerja tetap terukur dan akuntabel, berfokus pada hasil, bukan sekadar lokasi kerja. Kedua, penyempurnaan instrumen sistem merit yang menekankan tidak hanya pada ketersediaan data, tetapi juga kepuasan ASN dan maturitas instansi.

“Ketiga yaitu kami terus mengembangkan integrasi layanan manajemen ASN dalam platform Smart ASN untuk memudahkan pelayanan SDM Aparatur,” tambahnya.

Sementara itu Ketua Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda memberikan apresiasinya pada Menteri PANRB beserta jajaran yang telah bekerja keras dalam kurun waktu satu tahun ini. Dari mulai menata kelembagaan Kabinet Merah Putih hingga penyelesaian 1,7 juta tenaga non ASN.

“Ini menjadi modal menata berbagai kebijakan di sektor reformasi birokrasi dan aparatur negara. Kami tahu anggaran negaranya tidak terlalu banyak, tugasnya lebih banyak dari anggarannya,” kata Rifqinizamy.(IMH)

Ketiga hal tersebut yaitu kesabaran para pahlawan, semangat untuk mengutamakan kepentingan bangsa di atas segalanya, serta pandangan jauh ke depan. “Para Pahlawan mengajarkan kepada kita bahwa kemerdekaan tidak jatuh dari langit. Kemerdekaan lahir dari kesabaran, keberanian, kejujuran, kebersamaan, dan keikhlasan,” kata Deputi Aba saat membacakan amanat Menteri Sosial pada Upacara Peringatan Hari Pahlawan di Kementerian PANRB, Senin (10/11/2025).

Kesabaran para pahlawan dapat diteladani dalam sabar menempuh ilmu, menyusun strategi, menunggu momentum, dan membangun kebersamaan di tengah segala keterbatasan. Mereka tetap bersabar meski menghadapi perbedaan pandangan dan jalan perjuangan. “Dari kesabaran itulah lahir kemenangan, karena mereka tahu bahwa kemerdekaan tidak diraih dengan tergesa-gesa, tetapi ditempa oleh waktu dan keikhlasan,” jelasnya.

Deputi Aba mengatakan bahwa semangat para pahlawan untuk mengutamakan kepentingan bangsa di atas segalanya terlihat setelah kemerdekaan diraih. Para pahlawan tidak berebut jabatan, tidak menuntut balasan, serta tidak mengincar apa yang ditinggalkan penjajah.

“Mereka justru kembali ke rakyat, mengajar, membangun, menanam, dan melanjutkan pengabdian. Di situlah letak kehormatan sejati, bukan pada posisi yang dimiliki, tetapi pada manfaat yang ditinggalkan,” ujarnya.

Lebih lanjut Deputi Aba menyampaikan bahwa perjuangan para pahlawan dilakukan untuk generasi penerus dan kemakmuran bangsa yang mereka cintai. “Dan (mereka) menjadikan perjuangan ini sebagai bagian dari ibadah, darah dan air mata mereka adalah doa yang tak pernah padam. Menyerah berarti meninggalkan amanah kemanusiaan,” katanya.

Di masa kini perjuangan tidak lagi dengan bambu runcing, melainkan dengan ilmu, empati, dan pengabdian. Namun semangatnya tetap sama yaitu membela yang lemah, memperjuangkan keadilan, dan memastikan tidak ada satu pun anak bangsa yang tertinggal dari arus kemajuan. “Inilah semangat yang terus dihidupkan melalui Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, mulai dari memperkuat ketahanan nasional, memajukan pendidikan, menegakkan keadilan sosial, hingga membangun manusia Indonesia yang sehat, cerdas, dan berdaya,” tambahnya.(IMH)

“Penguatan kelembagaan bukan sekadar mengganti struktur, tetapi tentang mengubah mindset dan culture set seluruh jajaran Kementerian ATR/BPN serta memastikan setiap layanan yang diberikan kepada masyarakat adalah layanan yang cepat, pasti, dan bebas dari pungutan liar,” ujarnya saat menerima audiensi Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid di Jakarta, Rabu, (5/11/2025).

Pada pertemuan itu, disampaikan bahwa saat ini Kementerian ATR/BPN telah melakukan penguatan fungsi pengawasan pelayanan pertanahan di semua wilayah, yang diharapkan dapat memenuhi tuntutan masyarakat terhadap pelayanan pertanahan. Beberapa upaya telah dilakukan untuk menyesuaikan kebutuhan organisasi dengan dinamika pelayanan pertanahan di daerah, serta mendorong adaptabilitas dan fleksibilitas dalam merespon kebutuhan masyarakat.

Selain itu, Kementerian ATR/BPN juga menyampaikan usulan perubahan Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional (STPN) menjadi Politeknik Agraria STPN. Hal itu berkaitan dengan Peraturan Pemerintah No. 57/2022 tentang Penyelenggaraan Perguruan Tinggi oleh Kementerian Lain dan Lembaga Pemerintah Non-Kementerian.

Menyikapi hal itu, Menteri Rini menyarankan agar Kementerian ATR/BPN berkoordinasi dengan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek). Hal ini dikarenakan regulasi pembentukan politeknik tersebut harus memiliki izin prinsip dari Kemendiktisaintek untuk selanjutnya dapat ditetapkan desain struktur organisasinya oleh Kementerian PANRB.

Dalam kesempatan ini, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid juga menyampaikan bahwa Kementerian PANRB merupakan induk dari pembangunan organisasi tata kelola. Termasuk juga dengan penguatan SDM, serta penguatan kelembagaan di lingkup Kementerian ATR/BPN.

“Selama ini kami didukung dan dibantu penuh oleh Kementerian PANRB dalam pengembangan tata kelola dan penguatan organisasi, supaya benar-benar bisa sesuai dengan apa yang diharapkan oleh pemerintah dan masyarakat,” pungkasnya.(IMH)