Area Jamarat dinilai sebagai salah satu titik dengan dinamika pergerakan massa paling tinggi di dunia, sehingga memerlukan pengawalan protokoler yang presisi, responsif, dan berbasis perlindungan jemaah (safety-first).

Kemenhaj menempatkan ratusan petugas gabungan dari unsur Perlindungan Jemaah (Linjam), Tim Pertolongan Pertama Pada Jemaah Haji (P3JH), dan jajaran tim medis di titik-titik strategis, mulai dari pintu keluar terowongan Mina (Terowongan Muaisim) hingga rute kepulangan dari Jamarat. Fokus utama penguatan layanan kali ini diarahkan pada penyaringan (screening) dan pelarangan jemaah lansia, risti (risiko tinggi), serta penyandang disabilitas untuk melakukan pelontaran secara mandiri pada jam-jam puncak (peak hours), dengan mengalihkan pemenuhan kewajibannya melalui skema badal.

“Penguatan layanan di Jamarat merupakan pilar vital dalam arsitektur mitigasi krisis Kemenhaj pada fase Mina. Kami tidak hanya menempatkan personel untuk penunjuk arah, melainkan menyiagakan posko stasioner yang dilengkapi dengan kursi roda cadangan, pasokan air minum untuk mencegah dehidrasi, serta tim medis yang siap melakukan tindakan darurat di lapangan,” ungkap koordinator lapangan Sektor Jamarat Kemenhaj, Minggu (31/5/2026).

Kemenhaj juga secara intensif memanfaatkan sistem pengeras suara portabel dan koordinasi melekat dengan para ketua kloter untuk memastikan jemaah bergerak dalam formasi yang tertib dan mematuhi koridor waktu (time slot) yang telah disepakati bersama otoritas keamanan Arab Saudi.

Langkah preventif ini terbukti efektif dalam memecah kepadatan arus jemaah Indonesia, sehingga dapat meminimalkan risiko terjebak di tengah arus massa lintas negara yang memiliki postur dan ritme pergerakan berbeda.

Melalui komitmen pengawalan yang ketat dan integratif di area Jamarat ini, pemerintah optimistis dapat menekan angka kesakitan (morbidity rate) jemaah secara signifikan selama prosesi di Mina. Keberhasilan sterilisasi jalur dan kesigapan posko layanan ini diharapkan menjadi tolok ukur standardisasi manajemen krisis perlindungan jemaah pada penyelenggaraan ibadah haji di masa depan.(Yonex)

Pemberangkatan jemaah Nafar Tsani ini menandai fase akhir dari seluruh rangkaian prosesi ibadah pasca-wukuf di kawasan Arafah, Muzdalifah, dan Mina (Armuzna) untuk kloter-kloter terkait.

Guna mengantisipasi potensi penumpukan massa di area jalur evakuasi dan halte bus, Kemenhaj menerapkan sistem pengelewatan (flow control) yang sinkron antara ketersediaan armada bus maktab dengan kesiapan jemaah di dalam tenda. Petugas Sektor Adhoc Mina bersama tim Perlindungan Jemaah (Linjam) ditempatkan di titik-titik krusial sepanjang jalur keluar maktab untuk mengurai kepadatan serta membantu jemaah lansia dan risiko tinggi (risti) yang membutuhkan kursi roda atau ambulans.

“Pergerakan jemaah Nafar Tsani dari Mina menuju Makkah sudah mulai berjalan sejak pagi hari secara bertahap. Kami berkoordinasi intensif dengan pihak otoritas transportasi Arab Saudi untuk memastikan ketersediaan bus bergerak konstan. Fokus utama kami saat ini adalah memastikan seluruh jemaah bergeser ke Makkah dengan mengedepankan aspek keselamatan dan kenyamanan,” ungkap perwakilan tim pendorong operasional Kemenhaj, Sabtu (30/5/2026).

Kemenhaj menjelaskan bahwa jumlah jemaah yang mengambil Nafar Tsani—yaitu menetap di Mina hingga tanggal 13 Zulhijah—telah terdata dengan akurat, sehingga kalkulasi kebutuhan logistik, konsumsi, dan armada pengangkut di lapangan dapat terpenuhi secara presisi.

Setibanya di hotel pemondokan Makkah, jemaah haji diimbau untuk beristirahat secara total terlebih dahulu guna memulihkan stamina sebelum melaksanakan rangkaian ibadah selanjutnya, seperti Tawaf Ifadah dan Sai di Masjidil Haram. Tim kesehatan di tiap-tiap hotel juga telah disiagakan secara penuh untuk melakukan pemindaian kesehatan (skrining) awal bagi jemaah yang baru tiba dari Mina.

Melalui manajemen pendorongan yang sistematis dan integratif ini, Kemenhaj optimistis pengosongan kawasan Mina bagi jemaah Indonesia dapat rampung tepat waktu tanpa kendala berarti. Keberhasilan mitigasi pergerakan massa ini diharapkan dapat terus dipertahankan pada fase-fase pemulangan jemaah berikutnya ke tanah air.(Yonex)

Penyelesaian mobilisasi massal ini berjalan sesuai dengan target lini masa (timeline) taktis yang telah dirancang, didukung oleh ketatnya penerapan sistem jadwal pendorongan jemaah guna menghindari penumpukan di titik-titik rawan.

Wamenhaj menjelaskan bahwa proses pergerakan jemaah dari tenda-tenda di Mina menuju bus pengangkut, baik pada gelombang Nafar Awal maupun Nafar Tsani, dapat dikendalikan dengan deviasi seminimal mungkin. Sinergi yang solid antara petugas kloter, tim perlindungan jemaah (Linjam), serta koordinasi intensif bersama otoritas perhubungan Arab Saudi menjadi faktor penentu kelancaran evakuasi hulu ke hilir ini di tengah kepadatan jutaan umat Muslim dari berbagai belahan dunia.

“Kami bersyukur dan mengapresiasi kerja keras seluruh petugas serta kedisiplinan jemaah kita. Fase Armuzna yang menjadi ujian terberat dalam operasional haji kini telah tuntas dilewati. Seluruh jemaah haji Indonesia per hari ini telah resmi meninggalkan Mina dan berada di Makkah dalam kondisi yang terpantau aman dan terkendali,” ungkap Wamenhaj, Sabtu (30/5/2026).

Pasca-berakhirnya fase Armuzna, fokus kerja Kemenhaj kini langsung bergeser pada persiapan penyelenggaraan ibadah tawaf ifadah, sai, serta pemantapan logistik dan layanan kesehatan di hotel pemondokan untuk memulihkan kondisi fisik jemaah yang kelelahan.

Selain itu, kementerian juga mulai melakukan konsolidasi data dan penyiapan skema kepulangan gelombang pertama ke tanah air serta pergerakan gelombang kedua menuju Madinah, yang dijadwalkan bergulir dalam beberapa hari ke depan. Teguran dan evaluasi terhadap vendor-vendor katering maupun transportasi yang sempat mengalami kendala taktis selama di Mina juga terus berjalan paralel demi penyempurnaan layanan.

Melalui tuntasnya fase Armuzna dengan indikator keberhasilan yang terukur ini, pemerintah optimistis dapat mengawal sisa rangkaian operasional haji tahun ini hingga mencapai predikat khair (baik) dan akuntabel. Keberhasilan manajemen krisis di lapangan ini diharapkan mampu meningkatkan standardisasi tata kelola perlindungan jemaah haji nasional di masa mendatang.(Yonex)

Berdasarkan hasil investigasi dan pemantauan langsung tim pengawas kementerian di lapangan, kendala distribusi tersebut dipicu oleh hambatan logistik eksternal pada jalur pergerakan armada maktab akibat kepadatan arus lalu lintas yang ekstrem di sekitar area tenda Mina.

Kondisi tersebut menyebabkan keterlambatan kedatangan pasokan makanan dari dapur penyedia (katering) menuju titik distribusi kloter SUB-72. Merespons situasi darurat tersebut, Kemenhaj bersama dengan pihak otoritas masyariq dan ketua kloter langsung mengambil tindakan taktis di lapangan dengan melakukan redistribusi logistik cadangan serta memberikan kompensasi cepat demi memastikan seluruh jemaah terdampak tetap mendapatkan asupan nutrisi yang layak.

“Kami memohon maaf atas ketidaknyamanan yang dialami oleh jemaah kloter SUB-72. Kemenhaj tidak menoleransi adanya penurunan kualitas layanan. Begitu laporan diterima, tim katering dan linjam langsung bergerak melakukan intervensi hulu ke maktab terkait. Duduk perkaranya murni karena hambatan aksesibilitas akibat kepadatan jalur logistik Mina, dan saat ini pemenuhan konsumsi jemaah telah kembali berjalan normal,” ungkap juru bicara resmi Kemenhaj, Sabtu (30/5/2026).

Sebagai langkah evaluasi menyeluruh, Kemenhaj telah melayangkan surat teguran keras kepada pihak penyedia jasa katering (vendor) dan maktab yang bertanggung jawab atas wilayah tersebut. Kementerian mendesak pihak mitra untuk menyusun skema penanganan jalur alternatif (kontingensi) agar keterlambatan serupa tidak terulang pada kloter-kloter berikutnya.

Di samping itu, tim kesehatan haji juga diturunkan ke tenda jemaah SUB-72 untuk memastikan kondisi fisik para jemaah tetap prima dan mengantisipasi dampak kelelahan selama menunggu proses penyesuaian logistik.

Melalui penanganan yang responsif dan transparan ini, Kemenhaj optimistis operasional pelayanan sisa fase Mina dapat berjalan lebih kondusif dan terkendali. Pemerintah mengimbau kepada seluruh jemaah untuk tetap tenang, menjaga kesehatan di tengah cuaca ekstrem, serta selalu berkoordinasi dengan petugas kloter yang bersiaga penuh selama 24 jam di setiap sektor.(Yonex)

Direktur Jenderal Pelayanan Haji dan Umrah, Ian Heriyawan, menjelaskan bahwa bencana alam yang terjadi di wilayah Sumatera berpengaruh terhadap kesiapan jemaah haji di tiga provinsi, yakni Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

“Dampak bencana ini tergambar dari masih rendahnya persentase pelunasan biaya haji pada tahap pertama, khususnya di Provinsi Aceh dan Sumatera Utara,” ujar Ian Heriyawan di Jakarta, Jum’at (26/12/2025).

Berdasarkan data tahap pertama, Provinsi Aceh mencatat persentase pelunasan terendah sebesar 56.58% , sementara Sumatera Utara sebesar 62,5. Angka tersebut masih berada di bawah rata-rata nasional yang mencapai 73,99%. Adapun Provinsi Sumatera Barat masih mencatatkan persentase pelunasan di atas rata-rata nasional.

Ian menjelaskan, rendahnya angka pelunasan tersebut dimungkinkan dipengaruhi oleh sejumlah faktor, antara lain ketidaksiapan biaya jemaah akibat bencana, gangguan infrastruktur perbankan, terganggunya sarana dan layanan kesehatan untuk keperluan pemeriksaan istithaah kesehatan, serta kondisi personal jemaah pasca bencana.

Sebagai bentuk relaksasi, Kemenhaj tetap memberikan kesempatan bagi jemaah haji dari ketiga provinsi tersebut untuk melakukan pelunasan pada tahap kedua yang dijadwalkan pada 2–9 Januari 2026.

“Selain itu, relaksasi tambahan seperti perpanjangan waktu khusus bagi tiga provinsi terdampak bencana akan dipertimbangkan setelah dilakukan evaluasi terhadap hasil pelunasan tahap kedua,” lanjutnya.

Meski demikian, Ian menegaskan bahwa Kemenhaj tetap harus menjaga ketepatan jadwal pelunasan secara nasional. Hal ini berkaitan dengan ketentuan dari Pemerintah Arab Saudi yang menetapkan batas akhir input data jemaah untuk keperluan visa pada 8 Februari 2026.

“Kami berupaya menyeimbangkan antara empati terhadap kondisi jemaah terdampak bencana dan kepatuhan terhadap timeline penyelenggaraan ibadah haji internasional. Prinsipnya, negara hadir untuk memberikan solusi terbaik tanpa mengganggu keseluruhan tahapan haji,” tegas Ian Heriyawan.

Kemenhaj mengimbau jemaah haji di wilayah terdampak bencana untuk terus berkoordinasi dengan Kantor Kementerian Haji dan Umrah setempat serta memanfaatkan kesempatan pelunasan tahap kedua sesuai jadwal yang telah ditetapkan.(IMH)

Menanggapi situasi tersebut, Direktur Jenderal Pengendalian Penyelenggaraan Haji dan Umrah, Harun Al Rasyid, menyatakan keprihatinan yang mendalam atas ketidaknyamanan yang dialami para jemaah. Ia menegaskan bahwa pemerintah terus memantau pemenuhan hak-hak jemaah selama masa penundaan keberangkatan.

“Kami telah menginstruksikan Staf Pengawasan Umrah di Jeddah untuk turun langsung ke lapangan guna memastikan jemaah tertangani dengan baik. Fokus utama kami adalah memastikan jemaah mendapatkan hak konsumsi dan akomodasi yang layak selama penundaan ini,” ujar Harun Al Rasyid dalam keterangan resminya.

Sementara berdasarkan hasil koordinasi intensif yang dilakukan dengan Duty Manager Lion Air, Harun meminta jemaah umrah yang terdampak dievakuasi dari bandara dan difasilitasi menginap di hotel oleh pihak maskapai. Jemaah juga dipastikan mendapatkan makanan dan minuman yang layak selama masa penundaan. Harun menemui sebagian jemaah umrah yang diinapkan di hotel Waw Jeddah, termasuk salah satu pimpinan Travel Ritas Raudah asal Samarinda Kalimantan Timur, Muhammad Fachreza Rahman.

“Pihak maskapai juga sudah memastikan bahwa jemaah dijadwalkan akan diberangkatkan kembali menuju Tanah Air pada 27 Desember 2025,” ungkapnya.

Harun mengimbau para jemaah untuk tetap tenang dan selalu mengikuti arahan dari pihak Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) atau travel masing-masing. Ia juga menekankan pentingnya tanggung jawab PPIU dalam mengawal dan melayani jemaah.

“PPIU harus memastikan jemaah dilayani dengan baik dan mendapatkan haknya secara penuh sesuai ketentuan yang berlaku. Kami mengimbau seluruh pihak terkait untuk memberikan layanan terbaik bagi tamu Allah agar proses kepulangan berjalan lancar dan aman,” tambahnya.

Kementerian Haji dan Umrah RI bekerja sama dengan KUH KJRI Jeddah berkomitmen akan terus memantau perkembangan situasi di lapangan hingga seluruh jemaah berhasil diberangkatkan kembali ke Indonesia.(IMH)