Kekerasan Seksual – Jejak News

Kuasa Hukum Korban Penganiayaan dan Kekerasan Seksual Panongan Desak Perlindungan LPSK

admin — Tue, 11 Aug 2026 00:10:10 +0000

TANGERANG — Jejak News, Kemanusiaan kembali terkoyak di wilayah hukum Kabupaten Tangerang. Seorang pemuda berinisial PG (25) menjadi korban penyekapan, penganiayaan brutal, hingga kekerasan seksual yang dilakukan oleh mantan bos dan rekan kerjanya sesama karyawan koperasi simpan pinjam atau bank keliling. Merespons trauma mendalam serta bayang-bayang ancaman yang terus mengintai korban, tim kuasa hukum resmi melayangkan permohonan proteksi darurat ke Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).

Langkah hukum ini diambil untuk memastikan keselamatan fisik, pemulihan psikologis, serta pemenuhan hak-hak prosedural korban di tengah berjalannya penyidikan di kepolisian.

1. Desakan Perlindungan Medis, Psikologis, dan Finansial ke LPSK

Kuasa hukum korban, Risman Harefa (sebelumnya tertulis Riskan), menegaskan bahwa kondisi mental dan keamanan kliennya saat ini sangat tidak stabil akibat intimidasi yang sempat dialami. Permohonan ke LPSK dinilai menjadi instrumen krusial untuk membentengi korban dari intervensi luar.

“Sudah kami ajukan permohonan perlindungan ke LPSK,” konfirmasi Risman Harefa, Senin (10/8/2026). “Perlindungan yang kami harapkan mencakup seluruh pembiayaan medis, penanganan trauma psikologis, serta pemenuhan penggantian biaya operasional yang dikeluarkan korban selama mengawal proses hukum ini.”

Risman menambahkan, meski para pelaku telah diringkus, kekhawatiran akan adanya tekanan dari simpatisan para tersangka atau pihak luar masih dirasakan secara nyata oleh korban.

2. Kronologi Keji: Dipicu Urusan Resign hingga Penyebaran Video Intimidasi

Berdasarkan data resmi dari Polresta Tangerang, peristiwa keji ini terjadi di Desa Ranca Iyuh, Kecamatan Panongan, Kabupaten Tangerang, yang berlangsung maraton sejak Selasa malam, 28 Juli 2026 pukul 23.00 WIB, hingga Rabu dini hari, 29 Juli 2026.

Tragedi ini bermula dari alasan ekonomi yang sangat mendasar, seperti dikupas JEJAK-NEWS.COM

[Garis Waktu & Pemicu Tragedi Ranca Iyuh]:
25 Juli 2026  ──► Korban PG mulai bekerja masa training di Bank Keliling milik EDD.
                  Fasilitas operasional bensin Rp35.000/hari vs Pengeluaran Riil Rp70.000/hari.
28 Juli 2026  ──► Korban rugi finansial ──► Mengajukan Resign (Niat Pulang Kampung).
23.00 WIB     ──► Tersangka EDD & Pengawas SD menolak ──► Menuduh korban bakal rebut konsumen.
Dini Hari     ──► Eksekusi: Pengeroyokan, Penyekapan, Kekerasan Seksual, & Perekaman Video.

Para pelaku—yang dikoordinasi oleh sang pemilik bank keliling berinisial EDD—tidak terima dengan keputusan resign tersebut. Mereka menuduh korban PG secara sepihak akan membuka usaha kompetitor dan merebut basis konsumen di wilayah operasional mereka.

Konspirasi ini berujung pada tindakan sadis. Korban dipukul, ditendang, dan dihantam berulang kali selama beberapa jam. Tidak berhenti pada kekerasan fisik, salah satu tersangka memaksa korban melakukan tindakan seksual tertentu, lalu merekamnya menggunakan kamera ponsel. Video asusila tersebut kemudian disebarkan ke grup percakapan internal karyawan sebagai instrumen pemerasan dan intimidasi agar korban tidak melapor.

3. Pelarian Lewat Jendela dan Penangkapan Lima Tersangka di Jawa Tengah

Aksi penyekapan ini baru berakhir pada Rabu pagi, 29 Juli 2026 sekitar pukul 05.00 WIB. Memanfaatkan kelengahan para pelaku yang tengah tertidur pulas setelah melakukan penganiayaan, PG berhasil melarikan diri secara dramatis melalui jendela yang tidak terkunci, lalu segera menghubungi kuasa hukumnya untuk melapor ke polisi.

Mendengar korban lolos dan melapor, kelima pelaku langsung melarikan diri secara estafet keluar dari wilayah Banten. Mereka kabur ke Bandung, bergeser ke Ujung Berung, hingga akhirnya terendus bersembunyi di wilayah Jawa Tengah.

DAFTAR TERSANGKA YANG DIAMANKAN:
1. EDD (24 Tahun) - Pemilik Bank Keliling / Otak Penganiayaan
2. SD  (21 Tahun) - Pengawas Lapangan
3. ML  (22 Tahun) - Karyawan / Rekan Kerja
4. AD  (31 Tahun) - Karyawan / Rekan Kerja
5. D   (21 Tahun) - Karyawan / Rekan Kerja

Kapolresta Tangerang, Kombes Pol Andi Muhammad Indra Waspada Amirullah, mengonfirmasi bahwa tim Satreskrim berhasil melakukan penangkapan kolektif tanpa perlawanan berarti. “Kami mengamankan kelima tersangka pada Kamis, 6 Agustus 2026 di wilayah Pemalang, Jawa Tengah,” jelas Indra Waspada dalam taklimat medianya, Senin (10/8/2026).

4. Konstruksi Hukum dan Ancaman Sanksi Pidana

Penyidik Satreskrim Polresta Tangerang bergerak cepat dengan melakukan olah Tempat Kejadian Perkara (TKP), memeriksa saksi-saksi, serta mengamankan hasil Visum et Repertum sebagai alat bukti primer.

Atas perbuatan kolektif yang tidak manusiawi tersebut, para tersangka dijerat dengan pasal berlapis, meliputi:

Pasal 262 KUHP dan/atau Pasal 446 KUHP tentang Penganiayaan secara Bersama-sama.
Pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022
Pasal 414 KUHP tentang perampasan kemerdekaan seseorang/penyekapan.

“Ancaman pidana dalam perkara ini maksimal sembilan tahun penjara, sesuai dengan pasal yang diterapkan terhadap perbuatan masing-masing tersangka,” tegas Kombes Pol Indra Waspada.

Penyidik saat ini tengah mendalami peran spesifik dari masing-masing inisial untuk merampungkan berkas perkara sebelum dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri.

Tragedi di Panongan ini bukan sekadar kriminalitas biasa yang selesai ketika lima bajingan itu dipakaikan baju oranye di depan kamera polisi. Secara sosiologis-ekonomi, ini adalah potret paling telanjang dari kanibalisme kapitalisme kelas teri, di mana nyawa dan martabat seorang manusia dihargai lebih murah daripada selisih uang bensin tiga puluh lima ribu rupiah.

Ketika sistem kerja bank keliling memeras tenaga buruhnya hingga merugi, lalu merespons hak konstitusional untuk ‘resign’ dengan penyekapan, pemukulan, hingga subordinasi seksual yang direkam secara sadis, di situlah kita melihat kelumpuhan moral yang akut. Pengajuan perlindungan ke LPSK oleh kuasa hukum adalah sinyal bahwa negara hulu—yaitu jaminan rasa aman—sedang jebol.

Kita menuntut Polresta Tangerang tidak hanya menghentikan kasus ini pada pasal penganiayaan, tetapi gunakan UU TPKS secara maksimal untuk menghancurkan arogansi patriarki dan feodalisme korporasi skala kecil ini. Jika hukum gagal memberikan efek jera yang radikal, maka setiap ruang kerja di negeri ini berpotensi berubah menjadi ruang penyiksaan bagi mereka yang lemah secara ekonomi. Jangan biarkan keadilan bagi PG ikut menguap bersama debu jalanan bank keliling.

Reporter:Abdul Sanusi | Editor:ARMY

Komitmen Dana Bantuan Korban TPKS tembus Rp200 miliar, DPR dorong penguatan pemulihan penyintas

admin — Sat, 08 Aug 2026 04:55:06 +0000

Jakarta, JEJAKNEWS.COM- Komitmen bantuan untuk mendukung Dana Bantuan Korban (DBK) bagi penyintas tindak pidana kekerasan seksual (TPKS) telah mencapai sekitar Rp200 miliar.

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengatakan capaian tersebut diperoleh setelah dirinya menghubungi sejumlah lembaga dan pihak terkait untuk mendorong penguatan pendanaan bagi korban tindak pidana kekerasan seksual.

“Semalam, sekitar 10 menit sudah menelepon beberapa lembaga dan beberapa orang, dan alhamdulillah sudah tersampaikan ke Ketua LPSK untuk membuat surat kepada lembaga dan orang-orang tersebut, dan bantuan sudah terkumpul Rp200-an miliar,” kata Dasco di Jakarta, Sabtu.

Sebelumnya, Dasco menghadiri peluncuran Dana Bantuan Korban yang dikelola Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) di Jakarta pada Jumat (7/8/2026) malam.

Menurut Dasco, persoalan pendanaan masih menjadi salah satu tantangan dalam penanganan korban kekerasan seksual. Karena itu, penghimpunan DBK dinilai perlu diperkuat agar hak korban, termasuk kebutuhan pemulihan, dapat terpenuhi secara berkelanjutan.

Dana tersebut nantinya dapat digunakan untuk mendukung berbagai kebutuhan korban, mulai dari pemulihan rasa aman, bantuan hukum, dukungan ekonomi dan psikososial, hingga pemenuhan restitusi dan kompensasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

DPR Dorong Sosialisasi Dana bantuan Korban

Dasco mendorong LPSK bersama Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) memperluas sosialisasi mengenai keberadaan Dana Bantuan Korban.

Menurutnya, semakin luas informasi mengenai mekanisme tersebut, semakin besar peluang masyarakat, dunia usaha, maupun lembaga lainnya untuk ikut mengambil bagian dalam mendukung pemulihan penyintas.

Penguatan partisipasi publik juga dipandang penting karena kebutuhan korban tidak berhenti ketika proses hukum selesai. Pemulihan dapat berlangsung panjang dan membutuhkan dukungan yang tidak hanya bersifat hukum, tetapi juga sosial, ekonomi, psikologis, dan kemanusiaan.

Selain memperkuat penghimpunan dana dalam jangka pendek, Dasco menyebut skema tersebut dapat diarahkan menuju pembentukan dana abadi.Target yang didorong mencapai Rp1 triliun, sehingga keberadaan dana tersebut diharapkan dapat menopang upaya perlindungan dan pemulihan korban secara berkelanjut

LPSK Luncurkan Dana Bantuan Korban

Sebelumnya, LPSK meluncurkan Dana Bantuan Korban sebagai salah satu instrumen untuk membantu memenuhi restitusi korban TPKS yang tidak dapat dibayarkan oleh pelaku berdasarkan putusan pengadilan.

Selain membantu persoalan restitusi, dana tersebut juga diarahkan untuk mendukung berbagai program pemulihan korban.

Kehadiran skema ini menjadi penting karena proses keadilan bagi korban tidak semestinya berhenti pada putusan pengadilan. Ketika pelaku tidak mampu memenuhi kewajiban restitusi, masih terdapat kebutuhan korban yang harus dipikirkan negara dan masyarakat.

Komitmen Rp200 miliar adalah angka yang besar, tetapi ukuran keberhasilannya bukan semata pada jumlah uang yang terkumpul. Ukuran yang sesungguhnya terletak pada apakah uang itu mampu mengembalikan sebagian rasa aman, martabat, dan kesempatan hidup yang sempat dirampas dari korban. Negara yang serius melindungi penyintas bukan hanya negara yang menghukum pelaku, melainkan negara yang memastikan korban tidak ditinggalkan sendirian setelah palu hukum diketukkan.

Reporter: NV Editor: Ismail Saleh

Satreskrim Polresta Pati Bongkar Sindikat Kekerasan Seksual Bermodus Ritual Kehamilan

admin — Sat, 16 May 2026 01:28:43 +0000

PATI, JAWA TENGAH – Jejak News, Tabir kejahatan kemanusiaan bermodus manipulasi spiritual kembali mengguncang wilayah hukum Jawa Tengah. Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polresta Pati berhasil meringkus AS alias Agus (42), seorang pria asal Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Pati, yang melancarkan aksi kekerasan seksual sistematis terhadap pasiennya berinisial S (30). Ironisnya, tindakan asusila berkedok ritual “pemancing keturunan” ini dirancang secara terencana dengan melibatkan W, yang tidak lain merupakan istri sah dari tersangka.

Aksi eksploitasi ini memanfaatkan kerentanan psikologis korban S yang mengalami beban mental berat akibat tekanan sosial lingkungan karena belum dikaruniai momongan sejak menikah pada tahun 2012. Tekanan psikis tersebut dimanfaatkan oleh W—yang masih memiliki hubungan kekerabatan dengan korban—untuk menggiring korban masuk ke dalam perangkap suaminya, AS, yang mengklaim diri sebagai dukun spiritual.

Kronologi dan Modus Operandi Penyimpangan Seksual

Kasat Reskrim Polresta Pati, Kompol Dika Hadian Widya Wiratama, memaparkan secara rinci dalam konferensi pers bahwa tersangka AS berdalih telah mendapatkan “wangsit gaib” dari guru spiritualnya. Tersangka mendoktrin korban bahwa garis keturunan hanya bisa diperoleh apabila korban bersedia mengikuti ritual persetubuhan khusus.

Kejahatan seksual ini dilakukan sebanyak tiga kali dalam kurun waktu Mei, Juli, dan Agustus 2025 di kediaman tersangka. Modus operandi yang diterapkan tergolong sangat menyimpang, yakni berupa tindakan threesome (hubungan intim bertiga).

Tersangka meminta istrinya, W, ikut serta dalam prosesi di kamar sengketa.
AS melakukan hubungan intim terlebih dahulu dengan istrinya sendiri (W).
Menjelang fase klimaks, tersangka langsung berpindah mengeksekusi korban S.
Tersangka turut mendokumentasikan aksi bejat tersebut dalam bentuk rekaman video dengan dalih sebagai media “pendoaan” agar kandungan korban segera terisi.

Pemerasan Psikis dan Titik Terang Pengungkapan Kasus

Siasat busuk ini mulai menemui titik terang pada Desember 2025. Saat itu, korban S diketahui telah berhasil hamil menginjak usia 4 bulan dari hubungan sah bersama suaminya. Namun, dalam sebuah kesempatan pertemuan, tersangka AS dengan sengaja melontarkan pernyataan provokatif kepada suami korban, dengan mengklaim bahwa janin yang ada di dalam kandungan tersebut memiliki kemiripan fisik dengan dirinya.

Pernyataan tersebut memicu kecurigaan mendalam bagi suami korban. Setelah dilakukan desakan secara persuasif, korban S akhirnya berani membuka suara dan menceritakan seluruh rangkaian intimidasi psikis serta kekerasan seksual yang dialaminya. Pasca-pengakuan tersebut, korban didampingi pihak keluarga secara resmi melayangkan laporan polisi pada Minggu, 10 Mei 2026.

Penangkapan dan Ancaman Hukum Tindak Pidana TPKS

Merespons laporan tersebut, Tim Opsnal Satreskrim Polresta Pati bergerak cepat melakukan pengejaran. Pelarian AS berakhir setelah petugas berhasil mengendus posisi persembunyiannya dan menangkap tersangka tanpa perlawanan di wilayah Jepara pada Senin, 11 Mei 2026. Polisi juga berhasil mengamankan sejumlah alat bukti krusial, termasuk rekaman video dan dokumen pendukung lainnya.

Atas perbuatan bejatnya, AS kini telah dijebloskan ke sel tahanan mapolres dan dijerat menggunakan Pasal 6 huruf C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS). Regulasi progresif ini memberikan ancaman hukuman pidana penjara maksimal 12 tahun bagi pelaku penyalahgunaan wewenang dan manipulasi kepercayaan untuk eksploitasi seksual. Pihak penyidik juga tengah mendalami status hukum istri pelaku (W) terkait sejauh mana keterlibatannya dalam memfasilitasi terjadinya tindak pidana pemerkosaan ini.

Pewarta: Sandy | Editor: Ismail Saleh

Lawan Disinformasi, Menag Tegaskan Tak Ada Ruang Toleransi bagi Pelaku Kekerasan Seksual

admin — Thu, 07 May 2026 09:51:14 +0000

JN-(Menteri Agama (Menag) memberikan pernyataan keras di tengah maraknya arus informasi yang simpang siur terkait penanganan kasus asusila di lingkungan institusi keagamaan. Menag menegaskan bahwa negara, melalui Kementerian Agama, memegang prinsip nol toleransi (zero tolerance) terhadap segala bentuk tindak kekerasan seksual, tanpa memandang latar belakang atau status pelaku.

Penegasan ini muncul sebagai respons terhadap berbagai hoaks yang mencoba mengaburkan fakta hukum atau melemahkan proses penyidikan pada sejumlah kasus yang tengah viral. Menag meminta masyarakat untuk tetap objektif dan tidak mudah terprovokasi oleh narasi-narasi yang justru menyudutkan korban atau melindungi pelaku dengan dalih menjaga nama baik institusi.

“Kekerasan seksual adalah kejahatan kemanusiaan yang serius. Kami memastikan tidak ada tempat persembunyian bagi mereka yang mencederai martabat anak-anak kita, apalagi di lingkungan yang seharusnya menjadi ruang aman pendidikan,” tegas Menag dalam pernyataannya.

Kementerian Agama juga telah menginstruksikan seluruh jajarannya untuk memperketat pengawasan dan standarisasi perlindungan anak di setiap lembaga pendidikan di bawah naungannya. Selain itu, kolaborasi dengan pihak kepolisian terus diperkuat guna memastikan setiap laporan kekerasan seksual diproses secara hukum tanpa hambatan birokrasi maupun intervensi pihak luar.(Yonex)

Polisi Buru Pelaku Kekerasan Seksual di Cipondoh: Teridentifikasi Bernama Ivan, Diduga Kabur ke Wilayah Serang

admin — Wed, 06 May 2026 08:03:15 +0000

JN-Kepolisian dari Polres Metro Tangerang Kota terus melakukan pengejaran intensif terhadap seorang pria bernama Ivan, terduga pelaku pelecehan, pemerkosaan, dan pengancaman terhadap seorang wanita berinisial D di wilayah Cipondoh. Berdasarkan hasil penyelidikan sementara dan keterangan saksi, pelaku diduga melarikan diri ke arah Serang, Banten.

Kasat Reskrim Polres Metro Tangerang Kota, AKBP Parikhesit, menyatakan bahwa pihaknya tengah mendalami setiap informasi terkait keberadaan pelaku di Serang, meski luasnya wilayah tersebut menjadi tantangan tersendiri dalam proses verifikasi lapangan. Sejauh ini, polisi telah memeriksa tiga orang saksi yang berada di lokasi kejadian, termasuk seorang perekam video yang sempat viral di media sosial serta dua pria lainnya.

Selain pemeriksaan saksi di Tempat Kejadian Perkara (TKP), petugas juga telah meminta keterangan dari warga di lingkungan tempat tinggal pelaku, mulai dari pengurus RT/RW hingga orang tua Ivan. Namun, pihak keluarga mengaku tidak mengetahui aktivitas mencurigakan pelaku saat kejadian berlangsung.

Kasus ini bermula ketika korban diduga dijebak oleh pelaku dengan alasan diajak memperbaiki sepeda motor. Korban kemudian diduga dipaksa mengonsumsi minuman beralkohol hingga hilang kesadaran sebelum akhirnya mengalami tindakan kekerasan seksual. Setelah kejadian, pelaku dilaporkan sempat melakukan intimidasi menggunakan senjata tajam saat korban meminta pertanggungjawaban, sebelum akhirnya melarikan diri.

Pihak keluarga korban telah melaporkan kasus ini secara resmi dan menempuh prosedur visum sebagai bagian dari bukti hukum. Kepolisian menegaskan komitmennya untuk mengusut tuntas kasus ini dan memastikan perlindungan bagi korban yang saat ini tengah mengalami trauma berat.(Yonex)