Keamanan Digital – Jejak News

Wamenhan: Platform Digital Adalah Benteng Baru Pertahanan Nasional

admin — Thu, 02 Apr 2026 11:20:48 +0000

JN-Wakil Menteri Pertahanan (Wamenhan) RI menekankan bahwa lanskap pertahanan negara kini tidak lagi terbatas pada wilayah fisik, melainkan telah merambah ke ruang digital. Hal ini disampaikan saat beliau menerima kunjungan dari pengembang platform KTP2JB, sebuah inisiatif digital yang fokus pada integrasi data dan komunikasi strategis.

Dalam pertemuan tersebut, Wamenhan menegaskan bahwa di era keterbukaan informasi, platform digital memiliki peran krusial dalam membangun perspektif pertahanan dan keamanan nasional (Hankamnas) di mata masyarakat. Menurutnya, kedaulatan digital adalah cerminan dari kekuatan bangsa di masa depan.

“Kita tidak bisa lagi melihat pertahanan hanya dari sisi alutsista fisik. Platform digital yang mandiri dan kuat adalah instrumen vital untuk mengedukasi publik serta menangkal disinformasi yang dapat mengancam stabilitas nasional,” ujar Wamenhan.

Integrasi Data dan Literasi Digital

Kehadiran platform seperti KTP2JB diharapkan mampu menjadi jembatan informasi yang akurat antara pemerintah dan masyarakat. Wamenhan juga menyoroti pentingnya kolaborasi antara sektor publik dan pengembang teknologi lokal untuk menciptakan ekosistem digital yang aman.

Ada tiga poin utama yang ditekankan dalam pertemuan tersebut:

Kesadaran Kolektif: Membangun rasa memiliki masyarakat terhadap keamanan data nasional.
Ketahanan Siber: Memastikan platform lokal memiliki standar keamanan tinggi guna menghadapi ancaman luar.
Perspektif Strategis: Menggunakan media digital untuk menyebarkan narasi positif mengenai nilai-nilai kebangsaan dan bela negara.

Penutup pertemuan tersebut menggarisbawahi bahwa Kementerian Pertahanan akan terus mendukung inovasi digital yang sejalan dengan visi penguatan ketahanan nasional, demi menjaga kedaulatan NKRI di dunia maya.(Yonex)

Respon PP Tunas: Kemenag Masifkan Program Literasi Digital di Madrasah dan Pesantren

admin — Sat, 28 Mar 2026 12:48:46 +0000

JN-Sejalan dengan pemberlakuan Peraturan Pemerintah (PP) tentang Perlindungan Anak di Ruang Digital (PP Tunas), Kementerian Agama (Kemenag) bergerak cepat memperkuat benteng pertahanan bagi siswa madrasah dan santri di seluruh Indonesia. Langkah ini diwujudkan melalui penguatan program literasi digital yang terintegrasi dalam kurikulum pendidikan keagamaan.

Kemenag memandang bahwa regulasi dari sisi platform saja tidak cukup. Para pelajar juga perlu dibekali dengan kecakapan digital (digital skills) dan etika digital (digital ethics) agar mampu memilah informasi, menghindari konten negatif, serta mengenali potensi perundungan siber sejak dini.

“Penerapan PP Tunas adalah momentum besar. Kami di Kemenag ingin memastikan santri dan siswa kita tidak hanya menjadi konsumen konten, tetapi juga pengguna internet yang cerdas, berakhlak, dan mampu melindungi diri sendiri di dunia maya,” ujar Direktur Jenderal Pendidikan Islam dalam rilis resminya.

Program literasi ini juga melibatkan pelatihan bagi para guru dan pengasuh pesantren sebagai mentor digital. Dengan pendampingan yang tepat, lingkungan pendidikan keagamaan diharapkan dapat bertransformasi menjadi ruang kreatif yang aman, sekaligus mendukung percepatan digitalisasi nasional tanpa mengesampingkan nilai-nilai moral.(Yonex)

Rakor Menteri: Menkomdigi Meutya Hafid Tegaskan Penundaan Pembatasan Akses Anak ke Media Sosial Berisiko Tinggi

admin — Thu, 05 Mar 2026 13:58:43 +0000

JN-Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi), Meutya Hafid, memberikan peringatan keras mengenai dampak negatif penggunaan media sosial pada anak-anak. Dalam Rapat Koordinasi (Rakor) tingkat menteri, Menkomdigi menegaskan bahwa menunda langkah-langkah pembatasan akses anak terhadap platform digital merupakan tindakan yang berisiko tinggi bagi masa depan generasi bangsa.

Menkomdigi menyoroti maraknya ancaman di dunia maya, mulai dari perundungan siber (cyberbullying), paparan konten dewasa, hingga risiko eksploitasi anak yang kian mengkhawatirkan. Menurutnya, pemerintah tidak bisa lagi berkompromi dalam menciptakan ruang digital yang aman. “Setiap hari kita menunda regulasi yang ketat, setiap hari pula anak-anak kita terpapar risiko yang bisa merusak kesehatan mental dan keselamatan mereka,” tegas Meutya Hafid.

Dalam Rakor tersebut, Kementerian Komdigi juga membahas rencana penguatan sistem verifikasi usia serta kolaborasi dengan penyedia platform media sosial untuk lebih proaktif memfilter konten berbahaya. Langkah tegas ini merupakan bagian dari misi pemerintah untuk memastikan transformasi digital di Indonesia berjalan selaras dengan perlindungan terhadap kelompok rentan, terutama anak-anak di bawah umur.(Yonex)