Penangkapan kelima oknum auditor negara tersebut diduga kuat berkaitan dengan aliran dana suap dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Muara Enim, Sumatra Selatan. Suap ini disinyalir diberikan untuk menjinakkan atau mengondisikan hasil temuan audit pemeriksaan BPK terhadap sejumlah proyek pengadaan barang dan jasa.

“Kami menyampaikan update lanjutan peristiwa tangkap tangan kemarin di Sumatra Selatan. KPK kembali melakukan tangkap tangan lanjutan, di mana berkaitan dengan dugaan pemberian suap dari Pemkab Muara Enim kepada pihak-pihak di Badan Pemeriksa Keuangan,” ungkap Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, di Gedung KPK, Jakarta Selatan, Rabu (10/06/2026).

Meskipun identitas rinci kelima ASN tersebut belum dibeberkan secara mendetail, KPK memastikan bahwa uang pelicin ini mengalir demi menutup mata auditor atas keganjilan proyek di lapangan. “Dugaan pemberian ini berkaitan dengan temuan BPK dalam pengadaan, salah satunya adalah smart TV yang kemarin sudah dijelaskan dalam konstruksi perkara ini,” tambah Budi. Saat ini, kelima pegawai BPK tersebut masih berstatus terperiksa, dan penyidik memiliki waktu 1×24 jam untuk menentukan status hukum mereka.

Operasi senyap ini bermula pada Minggu (07/06/2026) malam, saat tim penindak KPK menciduk Bupati Muara Enim, Edison, di Sumatra Selatan. Menyusul gelar perkara yang intensif, KPK resmi menetapkan empat orang sebagai tersangka utama dalam sengkarut pengadaan smart board di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Pemkab Muara Enim Tahun Anggaran 2025.

Keempat tersangka yang kini mendekam di Rumah Tahanan (Rutan) Cabang Gedung Merah Putih KPK hingga 28 Juni tersebut adalah:

Direktur Penyidikan KPK, Achmad Taufik Husein, mengungkapkan bahwa konspirasi ini terendus saat Sekretaris Disdikbud, Abi Nurwardani, melakukan pertemuan rahasia dengan Cory Erin Hardi di sebuah hotel di Jakarta pada Sabtu (06/06/2026). Dalam pertemuan itu, Cory menyerahkan uang tunai sebesar Rp 500 juta kepada Abi sebagai mahar untuk “menjaga hubungan baik” agar korporasinya dapat terus dimenangkan dalam proyek-proyek masa depan di Kabupaten Muara Enim.

Guna menyamarkan jalur pidana korupsinya, para tersangka diketahui menggunakan siasat yang sangat terstruktur. KPK membongkar modus penampungan dana suap yang menggunakan rekening atas nama orang lain (nominee) dengan sistem buka-tutup rekening secara berulang.

Begitu uang suap masuk ke rekening penampungan dan langsung didistribusikan kepada para aktor utama, rekening tersebut segera ditutup, untuk kemudian membuka rekening baru atas nama orang lain saat proyek berikutnya cair. Tragisnya, rekening yang dikorbankan untuk menampung uang haram bernilai ratusan juta ini di antaranya menggunakan identitas para pekerja bawah.

“Artinya, membuka rekening untuk penampungan, nanti kalau sudah habis dan didistribusikan, mereka buka lagi dengan rekening baru. Ada yang atas nama office boy (OB), kemudian beberapa pegawai di lingkup Pemkab,” beber Budi Prasetyo memungkasi keterangannya.

Penangkapan beruntun yang menyasar kepala daerah hingga merembet ke benteng pengawas keuangan negara (BPK) ini menjadi potret buram sekaligus tamparan keras bagi integritas birokrasi di tanah air. Ketika lembaga yang dipercaya menjaga akuntabilitas uang rakyat justru ikut tergiur masuk dalam jebakan lingkaran setan suap, keadilan publik jelas sedang dipertaruhkan.

Langkah berani KPK dalam membongkar modus berlapis—mulai dari penggunaan rekening office boy hingga suap auditor—mengirimkan pesan tak terbantahkan ke seluruh pelosok negeri: bahwa seketat apa pun tabir korupsi ditutupi dengan kekuasaan dan rekayasa perbankan, ia akan tetap runtuh di hadapan komitmen penegakan hukum yang konsisten dan tanpa pandang bulu.

Reporter: Ananta Fathur| Editor: Faisal/ Ismail Saleh