Integritas Birokrasi – Jejak News

Bupati Tulungagung Terjaring OTT KPK

admin — Sun, 12 Apr 2026 01:40:56 +0000

JAKARTA , Jejak News– Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan langkah tegas dalam upaya menjaga integritas birokrasi di daerah melalui penyegelan sejumlah ruangan di Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Tulungagung, Sabtu (11/4). Tindakan ini merupakan rangkaian prosedur hukum pasca kegiatan Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang melibatkan Bupati Tulungagung, Gatut Sunu Wibowo, pada Jumat malam sebelumnya.

Penyegelan yang mencakup ruang Bidang Sumber Daya Air, Bina Marga, hingga ruang Kepala Dinas tersebut dilakukan guna mengamankan barang bukti serta memastikan sterilisasi lokasi dari intervensi pihak luar. Langkah ini mencerminkan komitmen lembaga penegak hukum dalam mengusut tuntas dugaan tindak pidana korupsi yang menyasar sektor infrastruktur vital bagi masyarakat.

Sebanyak 13 orang, termasuk Bupati Gatut Sunu, telah diberangkatkan ke Jakarta untuk menjalani pemeriksaan intensif di Gedung Merah Putih KPK. Sementara itu, belasan pejabat dan staf lainnya tengah dimintai keterangan di Mapolda Jawa Timur. Berdasarkan informasi awal, penyidik mengamankan barang bukti berupa uang tunai senilai ratusan juta rupiah yang diduga kuat berkaitan dengan praktik pemerasan dalam proyek pembangunan daerah.

Kasus ini menjadi atensi nasional di tengah upaya Pemerintah Pusat dalam memperkuat implementasi Good Corporate Governance (GCG) hingga tingkat pemerintah kabupaten. Proses hukum yang sedang berjalan diharapkan menjadi momentum pengingat bagi seluruh elemen aparatur sipil negara untuk senantiasa mengedepankan etika publik dan transparansi dalam mengelola amanah pembangunan demi kemaslahatan rakyat.

Hingga saat ini, status hukum para pihak yang diamankan masih dalam tahap pendalaman selama 1×24

jam. Publik diharapkan tetap tenang dan memberikan ruang bagi proses hukum formal untuk bekerja secara objektif dan berkeadilan.**

Penulis: Eko Irawan | Editor: Armand

Purna Tugas atau Purna Adili? Menakar Sisa Integritas di Balik SK Pensiun ASN Tangerang

admin — Wed, 08 Apr 2026 15:16:53 +0000

TANGERANG, Jejak News – Di Ruang Akhlakul Karimah, Selasa (07/04/2026), kita menyaksikan sebuah ritual birokrasi yang lazim: penyerahan SK Pensiun kepada 108 ASN Pemkot Tangerang. Sekda Herman Suwarman berpidato tentang “babak baru pengabdian”. Sebuah kalimat yang terdengar manis, namun di mata publik yang kritis, kalimat itu menyimpan paradoks yang menyesakkan.

Apakah pensiun adalah tanda berakhirnya tugas, atau justru dimulainya masa penghakiman atas apa yang ditanam selama berkuasa?

Ketua FLI (Forum Lembaga Indonesia), Armand, melemparkan kritik yang menusuk ke jantung birokrasi. Ia mengingatkan bahwa pensiun bukan “pintu pelarian” atau tempat persembunyian. Akuntabilitas tidak mengenal masa kedaluwarsa.

Publik belum lupa bagaimana “jejak kaki” birokrasi di Tangerang Raya seringkali meninggalkan noda. Kita bicara tentang pengembalian uang kas daerah akibat kunjungan kerja (kunker) yang manipulatif, atau hebohnya jajaran Sekwan DPRD Kota Tangerang yang harus memulangkan dana karena temuan kerugian negara. Bahkan, memori publik masih segar tentang pemeriksaan jajaran perizinan akibat mark-up biaya di luar retribusi resmi—ironisnya, dilakukan saat oknum tersebut sedang menghitung hari menuju masa pensiun.

Daftar “Dosa” yang Tak Ikut Pensiun

Narasi “pengabdian” yang didengungkan Sekda kontras dengan realitas hukum yang menjerat para pendahulu:

Skandal Sampah Tangsel (Januari 2026): Mantan Kepala DLH dituntut 12 tahun penjara atas kerugian Rp75,9 miliar. Ini bukan sekadar angka; ini adalah pengkhianatan terhadap ekologi yang dilakukan oleh mereka yang seharusnya menjaga kota.
Mafia Tanah BPN (Januari 2025): Delapan pejabat yang sebagian besar sudah purna tugas justru divonis berat karena menerbitkan sertifikat di atas laut (Pagar Laut). Sebuah kegilaan birokrasi: menjual ruang yang secara kodrati milik publik.
Kasus Perkim & Disperindag: Dugaan mutasi jabatan untuk menghindari pengusutan korupsi Rp1,8 miliar dan vonis penyalahgunaan wewenang menunjukkan bahwa virus korupsi seringkali bersarang di balik meja-meja pelayanan publik.

Situasi di Tangerang ini sejalan dengan tren nasional yang menghiasi Catatan hari ini. Mulai dari pemulihan aset korupsi PT Taspen sebesar Rp883 miliar oleh KPK yang menyangkut nasib jutaan pensiunan, hingga pengusutan kekayaan tak wajar para mantan pejabat kementerian melalui LHKPN. Ini membuktikan bahwa di Indonesia, pensiun hanyalah perpindahan status dari “pengambil kebijakan” menjadi “subjek pemeriksaan”.

Pensiun seharusnya menjadi legacy (warisan), bukan liability (beban). Pidato Sekda Herman hanya akan bermakna jika selama puluhan tahun mengabdi, tangan para ASN ini tetap bersih.

Publik tidak butuh seremoni yang mengharukan jika di baliknya tersimpan bom waktu berupa tanda tangan fiktif. Kita menunggu, dari 108 ASN yang tersenyum hari ini, berapa banyak yang benar-benar bisa tidur nyenyak tanpa takut diketuk pintu rumahnya oleh jaksa? Sebab pada akhirnya, pengabdian sesungguhnya bukan dibuktikan dengan kertas SK, melainkan dengan ketenangan batin saat melepas jabatan.

Penulis Redaksi|Editor: Armand

Ironi di Balik Tradisi, KPK Ungkap Praktik Ijon Proyek Rejang Lebong Demi ‘THR’ Pejabat

admin — Wed, 11 Mar 2026 15:23:46 +0000

JAKARTA, Jejak News – Di saat pemerintah pusat tengah gencar mendorong pemanfaatan aset negara untuk kemaslahatan publik—seperti sinergi hunian rakyat di Depok—sebuah potret kontras datang dari penegakan hukum di Bengkulu. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) secara resmi menahan Bupati Rejang Lebong, Muhammad Fikri Thobari, atas dugaan skandal suap ijon proyek yang dipicu oleh beban psikologis-sosial menjelang Hari Raya Lebaran.

Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, mengungkapkan sebuah realita pahit dalam budaya birokrasi: tuntutan memberikan Tunjangan Hari Raya (THR) oleh seorang pimpinan daerah seringkali menjadi motor penggerak tindak pidana korupsi. Dalam kasus ini, Fikri diduga meminta fee berkisar 10-15 persen kepada pihak swasta untuk memenuhi kebutuhan pribadi dan operasional “sosial” menjelang Lebaran.

“Sangat disayangkan, momentum suci yang seharusnya diisi dengan pengabdian justru dinodai oleh pemufakatan jahat. Pola penentuan pemenang proyek melalui kode inisial pada rekap pekerjaan fisik menunjukkan adanya sistematisasi korupsi sejak tahap perencanaan,” ujar Asep dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih, Rabu (11/3/2026).

Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan saat momen berbuka puasa ini mengamankan barang bukti uang tunai senilai ratusan juta rupiah yang disimpan di berbagai tempat tak lazim, mulai dari mobil hingga kolong meja TV. Kasus ini menjadi alarm keras bagi seluruh kepala daerah di Indonesia bahwa tradisi berbagi di hari raya tidak boleh dijadikan pembenaran untuk melakukan ijon proyek yang merugikan keuangan negara hingga miliaran rupiah.

Penahanan ini menjadi pengingat bahwa integritas bukan sekadar jargon, melainkan ketahanan moral dalam menghadapi tekanan sosial dan tradisi yang menyimpang dari prinsip tata kelola pemerintahan yang bersih (good governance).(Ananta Fathur)