Dalam berbagai kesempatan evaluasi ekonomi, pemerintah menegaskan bahwa lonjakan investasi ini didorong oleh perbaikan iklim usaha yang semakin kondusif, kemudahan perizinan melalui transformasi digital pelayanan publik, serta pemerataan pembangunan infrastruktur yang menghubungkan sentra-sentra industri di berbagai daerah. Sektor-sektor unggulan seperti hilirisasi komoditas pertambangan, manufaktur, energi terbarukan, hingga ekonomi digital, menjadi magnet utama penyerapan modal domestik yang signifikan.

Pemerintah berkomitmen untuk terus menjaga iklim investasi yang sehat, transparan, dan berkeadilan, termasuk dengan memberikan proteksi serta kemudahan akses pembiayaan bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) agar dapat turut serta menjadi bagian dari rantai pasok industri nasional. Sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mengawal proyek-proyek strategis dinilai menjadi kunci utama kelancaran arus investasi di tanah air.

Dengan capaian investasi yang hampir menyentuh Rp2.000 triliun ini, optimisme terhadap penciptaan lapangan kerja baru, penguatan nilai tambah produk lokal, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat luas diyakini akan semakin terwujud secara berkelanjutan.(Yusuf)

Pernyataan tersebut disampaikan Bima Arya dalam sebuah forum Rapat Koordinasi Pembangunan Ekonomi Regional. Ia menyoroti fenomena klasik di mana roda perekonomian di sejumlah daerah seolah “mati suri” pada awal tahun anggaran dan baru bergerak masif menjelang akhir tahun seiring cairnya belanja modal pemerintah. Pola usang seperti ini dinilai kurang sehat bagi ketahanan ekonomi jangka panjang.

“Pemerintah daerah harus mulai bergeser dari pola pikir lama. Pertumbuhan ekonomi daerah tidak boleh hanya bergantung pada belanja pemerintah saja. Kepala daerah wajib kreatif membuka ruang seluas-luasnya bagi masuknya investasi swasta dan memberdayakan UMKM lokal,” ujar Bima Arya di hadapan para kepala daerah yang hadir.

Wamendagri menambahkan, Kementerian Dalam Negeri terus mendorong pemerintah daerah untuk melakukan pembenahan iklim investasi, mulai dari penyederhanaan perizinan usaha, kepastian hukum, hingga penyediaan infrastruktur pendukung yang memadai. Dengan ekosistem bisnis yang ramah investor dan transparan, sektor swasta diyakini akan lebih agresif dalam membuka lapangan kerja baru serta mendongkrak pendapatan asli daerah (PAD).

Selain itu, optimalisasi digitalisasi layanan keuangan dan transaksi daerah juga menjadi fokus penting agar perputaran modal di masyarakat semakin cepat dan efisien. Pemerintah pusat berharap, melalui kemandirian ekonomi yang bertumpu pada kolaborasi lintas sektor ini, perekonomian daerah dapat tumbuh secara stabil dan berkelanjutan tanpa harus terus-menerus mengandalkan suntikan dana APBN atau APBD.(Yusuf)