Menanggapi keputusan berani korps adhyaksa tersebut, Jokowi yang ditemui di kediaman pribadinya di Sumber, Solo, Jawa Tengah, memilih merespons dengan nada tenang namun sarat makna. Ia tidak memberikan jawaban eksplisit saat ditanya apakah dirinya kecewa atas batalnya penahanan kedua kritikus vokal tersebut. 

“Itu kewenangan penuh dari Kejaksaan. Kita harus menghargai itu,” ujar Jokowi dengan mimik datar kepada media, Selasa (23/6/2026). Jokowi menegaskan bahwa pihaknya sejak awal memilih patuh pada koridor konstitusi. “Yang paling penting kita ikuti proses hukum yang ada sampai nanti di persidangan.” 

Keputusan mengejutkan untuk meloloskan Roy Suryo dan Dokter Tifa dari jeruji besi diambil setelah Kejari Jaksel menerima pelimpahan tahap II (tersangka dan barang bukti) dari penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya.

Kepala Kejari Jaksel, Marcelo Bellah, menjelaskan bahwa ada beberapa faktor objektif dan subjektif yang membuat pihak kejaksaan mengabulkan permohonan penangguhan penahanan yang diajukan oleh tim hukum kedua tersangka.

“Sesuai mekanisme dan ketentuan yang berlaku, terhadap para tersangka tidak dilakukan penahanan,” tegas Marcelo Bellah di Gedung Kejari Jaksel, Senin (22/6/2026).

Menurut Marcelo, pihak keluarga bertindak langsung sebagai penjamin dan siap menanggung segala risiko hukum jika di kemudian hari para tersangka mempersulit proses persidangan. Selain itu, Roy Suryo dan Dokter Tifa telah menandatangani surat pernyataan tertulis yang menjamin bahwa mereka akan kooperatif, tidak akan mengulangi perbuatannya, serta berkomitmen menjaga situasi kondusif di masyarakat. 

Kita kembali disuguhkan sebuah babak komedi satir yang diperankan dengan sangat rapi di atas panggung penegakan hukum negeri ini. Dua figur publik yang selama berbulan-bulan menjadi buruan siber karena dianggap merusak martabat seorang (mantan) kepala negara melalui isu ijazah, kini bisa melenggang kangkung pulang ke rumah hanya bermodalkan selembar kertas jaminan keluarga dan janji untuk “senantiasa kooperatif”.

Negara melalui kejaksaan mendadak tampil sangat humanis dan bijaksana dengan dalih “menjaga situasi kondusif”. Logika publik pun dipaksa berputar balik, yakni jika seorang warga biasa menuduh pejabat desa memalsukan dokumen, apakah kejaksaan akan seramah ini memberikan penangguhan penahanan hanya karena ada jaminan dari keluarga? Tentu tidak. Di sinilah letak diskriminasi yang dibungkus dengan regulasi.

Respons Jokowi yang menyatakan “menghormati kewenangan penuh kejaksaan” adalah bahasa diplomasi politik tingkat tinggi untuk menyembunyikan realitas di balik layar. Hukum di Indonesia hari ini tampaknya tidak lagi bekerja berdasarkan hitam-putih teks undang-undang, melainkan berdasarkan seberapa besar dampak kebisingan yang ditimbulkan di media sosial.

Ketika ruang tahanan batal diisi oleh Roy Suryo dan Dokter Tifa, sesungguhnya yang sedang dibebaskan bukan sekadar fisik kedua tersangka, melainkan pesan satir bagi seluruh rakyat:, yakni bahwa di negeri ini, jika Anda memiliki panggung yang cukup besar untuk membuat kegaduhan, hukum akan selalu menemukan cara yang paling sopan untuk berkompromi dengan Anda.

Reporter: Alan Aditya
Editor: Ismail Saleh, Faisal

Dua tersangka utama yang masuk dalam klaster kedua perkara ini, KRMT Roy Suryo dan Tifauzia Tyassuma (dr Tifa), dipastikan dalam kondisi sehat setelah menjalani serangkaian pemeriksaan medis di RS Polri Kramat Jati sebelum dijebloskan ke Rumah Tahanan (Rutan) Mapolda Metro Jaya semalam.

Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Budi Hermanto, menegaskan bahwa tindakan penjemputan dan penahanan terhadap Roy Suryo serta dr Tifa bukan merupakan aksi sepihak atau kriminalisasi, melainkan prosedur wajib yang melekat pada hukum acara pidana. Langkah ini diambil setelah Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta secara resmi menerbitkan surat P-21, yang menyatakan berkas perkara formil dan materiil milik kedua tersangka telah lengkap secara hukum. 

Direktur Reskrimum Polda Metro Jaya, Kombes Iman Imanuddin, menyatakan bahwa seluruh proses interogasi hingga pengecekan kesehatan mental dan fisik dilakukan untuk memastikan kedua tokoh publik ini layak dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan majelis hakim. Jika pihak kuasa hukum menilai ada cacat formil dalam proses penangkapan, korps kepolisian mempersilakan mereka menguji keabsahan tersebut melalui jalur resmi praperadilan.

Skandal tuduhan ijazah palsu ini pada mulanya menyeret delapan orang figur sebagai tersangka. Namun, dalam perkembangannya, penyidik menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) untuk tiga tersangka: 

Sementara itu, lima tersangka lainnya memilih melanjutkan perkara ke pengadilan. Kasus ini dibagi ke dalam dua klaster penuntutan: 

“Ketika selembar ijazah tidak lagi sekadar menjadi bukti kelulusan akademik, melainkan komoditas politik yang diproduksi untuk menguji batas kesabaran hukum, di situlah ruang publik kita mendadak bising oleh prasangka. Penahanan Roy Suryo dan dr Tifa hari ini memperlihatkan bahwa ruang digital tidak bisa selamanya menjadi wilayah tak bertuan di mana jempol bebas mendikte kebenaran.

Negara memang harus merawat kritik, tetapi ketika kritik berubah menjadi delusi kolektif yang menyerang martabat tanpa dasar data, maka gerbang Kejari dan jeruji rutan adalah terminal akhir yang tak terhindarkan.

Kita tidak sedang kekurangan pengamat atau ahli digital, kita hanya sedang surplus orang-orang yang gemar memahat isu hingga lupa bahwa hukum pidana selalu bekerja berdasarkan teks, bukti, dan kepastian, bukan riuh rendahnya linimasa media sosial.”

Reporter: Mira Fitrianingsih Lesmana
Editor: Ismai saleh