Melalui kuasa hukumnya, Saleh, KPU menyatakan bahwa Para Pemohon—yang terdiri dari Komisi Independen Pemantau Pemilu (KIPP), Partai Ummat, serta sepuluh warga negara perseorangan—telah mencampuradukkan antara sengketa proses dan sengketa hasil. KPU menilai perkara Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 ini bukan merupakan domain absolut dari Mahkamah Konstitusi.

Di hadapan Majelis Hakim Konstitusi, Saleh memaparkan dua kelemahan formil mendasar dalam berkas gugatan Para Pemohon. Pertama, mengenai legal standing atau kedudukan hukum khusus (statutory standing) yang diatur ketat dalam Pasal 74 ayat (1) huruf b UU MK dan Pasal 475 ayat (1) UU Pemilu.

“Pemohon yang memiliki kewenangan mengajukan sengketa PHPU Pilpres secara limitatif adalah pasangan calon presiden dan wakil presiden peserta pemilu. Pemantau pemilu, partai politik non-peserta pilpres, maupun perorangan tidak memiliki hubungan hukum langsung atau causal verband dengan akibat hukum yang disengketakan,” tegas Saleh di Ruang Sidang Pleno MK, Jakarta.

Kedua, KPU menyoroti keterlambatan pengajuan permohonan yang dinilai sangat ekstrem. Sesuai regulasi, batas akhir pengajuan gugatan PHPU Pilpres adalah tiga hari setelah penetapan rekapitulasi nasional oleh KPU, yakni pada 23 Maret 2024. Sementara itu, Para Pemohon baru mendaftarkan gugatan mereka pada 10 September 2026.

Menjawab substansi materi gugatan, kuasa hukum KPU lainnya, Jufaldi, menegaskan bahwa KPU telah menerima dan memverifikasi seluruh dokumen persyaratan pencalonan dokumen pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka pada 27-28 Oktober 2023. Dokumen syarat pendidikan yang diserahkan telah dinyatakan memenuhi syarat berdasarkan Berita Acara Nomor 1589/PL.01.4-BA/05/2023.

Jufaldi menjelaskan, KPU merujuk pada Pasal 1 ayat (7) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 29 Tahun 2014, yang menyatakan bahwa surat keterangan penyetaraan memiliki kedudukan hukum dan nilai yang sama dengan ijazah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) atau sederajat.

Senada dengan KPU, Tim Hukum Militan Gerakan Bersama Rakyat (Militan Gibran 08 Nusantara) selaku Pihak Terkait melalui kuasa hukumnya, Tri Sandhi Wibisono, menguatkan bahwa objek PHPU di MK seharusnya adalah perselisihan angka perolehan suara nasional pada Keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024, bukan legalitas administratif personal yang merupakan ranah sengketa proses.

Sementara itu, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI yang hadir untuk memberikan keterangan resmi memperkuat argumen KPU. Ketua Bawaslu RI, Rahmat Bagja, menyatakan bahwa selama seluruh tahapan Pemilu 2024 berlangsung, lembaga pengawas tidak pernah menerima laporan ataupun temuan dugaan pelanggaran administratif maupun pidana terkait pemenuhan syarat tingkat pendidikan paling rendah tamat SMA/sederajat dari cawapres terkait.

Reporter: Mira Fitrianingsih Lesmana| Editor: Ismail Saleh