Presiden menegaskan bahwa praktik tersebut tidak boleh lagi berlanjut dan menginstruksikan Kabinet Merah Putih untuk segera merumuskan standardisasi harga mandiri.

“Kenapa nikel kita ditentukan harganya oleh negara lain, tidak boleh,” ujar Presiden Prabowo dengan nada tinggi di hadapan anggota dewan di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (20/5/2026). 

Pidato ini mencetak sejarah baru dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Untuk pertama kalinya, seorang Presiden memaparkan langsung “Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEMPPKF) RAPBN Tahun Anggaran 2027” di depan sidang paripurna DPR. Langkah berani ini diambil di tengah situasi ekonomi domestik yang sedang menghadapi tekanan berat akibat gejolak nilai tukar rupiah dan pelemahan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG).

Dalam dokumen KEMPPKF RAPBN 2027 tersebut, Pemerintah memasang target indikator ekonomi makro yang cukup optimistis namun tetap terukur:

“Strategi fiskal dan moneter kita haruslah strategi yang mampu untuk menjaga nilai tukar kita tetap stabil terhadap mata uang dunia,” tegas Prabowo.

Selain menetapkan asumsi dasar ekonomi makro, Presiden Prabowo juga merinci proyeksi postur APBN untuk tahun anggaran mendatang demi menjaga keberlanjutan fiskal yang sehat. Pemerintah menargetkan pendapatan negara berada di kisaran 11,82 hingga 12,40 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB). 

Sementara itu, pagu belanja negara dirancang pada angka 13,62 hingga 14,80 persen dari PDB. Dengan postur tersebut, defisit anggaran direncanakan akan tetap dijaga ketat pada batas aman, yakni di kisaran 1,8 hingga 2,4 persen dari PDB. 

“Kita akan berjuang terus untuk menekan dan memperkecil defisit,” pungkas Presiden, menutup komitmennya dalam memperkuat fundamental ekonomi nasional di tengah ketidakpastian global.