Apakah pensiun adalah tanda berakhirnya tugas, atau justru dimulainya masa penghakiman atas apa yang ditanam selama berkuasa?

Ketua FLI (Forum Lembaga Indonesia), Armand, melemparkan kritik yang menusuk ke jantung birokrasi. Ia mengingatkan bahwa pensiun bukan “pintu pelarian” atau tempat persembunyian. Akuntabilitas tidak mengenal masa kedaluwarsa.

Publik belum lupa bagaimana “jejak kaki” birokrasi di Tangerang Raya seringkali meninggalkan noda. Kita bicara tentang pengembalian uang kas daerah akibat kunjungan kerja (kunker) yang manipulatif, atau hebohnya jajaran Sekwan DPRD Kota Tangerang yang harus memulangkan dana karena temuan kerugian negara. Bahkan, memori publik masih segar tentang pemeriksaan jajaran perizinan akibat mark-up biaya di luar retribusi resmi—ironisnya, dilakukan saat oknum tersebut sedang menghitung hari menuju masa pensiun.

Narasi “pengabdian” yang didengungkan Sekda kontras dengan realitas hukum yang menjerat para pendahulu:

Situasi di Tangerang ini sejalan dengan tren nasional yang menghiasi Catatan  hari ini. Mulai dari pemulihan aset korupsi PT Taspen sebesar Rp883 miliar oleh KPK yang menyangkut nasib jutaan pensiunan, hingga pengusutan kekayaan tak wajar para mantan pejabat kementerian melalui LHKPN. Ini membuktikan bahwa di Indonesia, pensiun hanyalah perpindahan status dari “pengambil kebijakan” menjadi “subjek pemeriksaan”.

Pensiun seharusnya menjadi legacy (warisan), bukan liability (beban). Pidato Sekda Herman hanya akan bermakna jika selama puluhan tahun mengabdi, tangan para ASN ini tetap bersih.

Publik tidak butuh seremoni yang mengharukan jika di baliknya tersimpan bom waktu berupa tanda tangan fiktif. Kita menunggu, dari 108 ASN yang tersenyum hari ini, berapa banyak yang benar-benar bisa tidur nyenyak tanpa takut diketuk pintu rumahnya oleh jaksa? Sebab pada akhirnya, pengabdian sesungguhnya bukan dibuktikan dengan kertas SK, melainkan dengan ketenangan batin saat melepas jabatan.

“Ribuan warga yang kini berdesakan di pengungsian dengan ancaman penyakit bukanlah korban takdir. Mereka adalah korban dari kegagalan mitigasi yang kronis. Pemerintah terus-menerus mengoperasikan pompa sebagai solusi teknokratis yang dangkal, sementara mereka gagal menyentuh akar masalah,yakni  manipulasi ruang dan izin pembangunan yang ugal-ugalan,” tegas Armand dalam keterangan resminya.

Ratusan warga Periuk Damai Kehilangan sementara rumah tinggal mereka, impian harapan jelang hari raya tak lagi dirasakan
FLI mendesak dilakukannya audit kebijakan secara total terhadap para pengembang di wilayah Periuk. Armand mempertanyakan mengapa izin perumahan tetap diberikan di atas lahan yang secara alami merupakan “rahim air” tanpa kompensasi ekologis yang setara. Menurutnya, kejahatan ekologis berakar pada kebijakan yang manipulatif, di mana izin diterbitkan di bawah meja dengan mengabaikan hak-hak alam. Membiarkan rakyat tenggelam dalam rumah mereka sendiri adalah bentuk pengkhianatan nyata terhadap kontrak sosial antara negara dan warga.

Armand juga menyoroti fenomena pejabat yang turun ke lapangan hanya untuk melakukan “pameran kemanusiaan yang palsu” demi konten kamera. “Sangat menjijikkan melihat aksi teatrikal memanggul bantuan jika tidak dibarengi dengan keberanian untuk mundur dari jabatan sebagai bentuk pertanggungjawaban etis. Pejabat yang gagal mengantisipasi bencana tahunan ini seharusnya memiliki rasa malu intelektual,” tambahnya.