Pemerintah bersama IAEI memandang bahwa sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, Indonesia memiliki potensi raksasa untuk menjadi pusat gravitasi ekonomi syariah global. Namun, potensi tersebut belum optimal akibat adanya jarak (gap) antara tingkat religiusitas masyarakat dengan draf pemahaman produk keuangan syariah. Oleh karena itu, penataan kurikulum edukasi dan simplifikasi bahasa produk perlu digenjot secara masif demi menyentuh seluruh lapisan daerah tapak.

Sinergi lintas sektor, termasuk peran aktif institusi pendidikan keagamaan di bawah naungan Kementerian Agama, dinilai menjadi jangkar utama dalam menyukseskan agenda ini. IAEI menegaskan bahwa pengembangan industri halal dan lembaga keuangan syariah wajib dikawal dengan tata kelola yang transparan, akuntabel, dan berintegritas tinggi. Sistem manajemen yang bersih dan higienis dari celah manipulasi diproyeksikan mampu menumbuhkan rasa percaya (trust) yang bugar di tengah masyarakat penyangga.

“Rapat IAEI ini merupakan komitmen bersama untuk melahirkan peta jalan edukasi keuangan syariah yang lebih membumi dan adaptif. Kita ingin ekonomi syariah tidak hanya dipahami sebagai label ketaatan beragama, melainkan sebagai sebuah sistem ekonomi yang adil, efisien, dan membawa maslahat nyata bagi kesejahteraan umat. Lewat pemanfaatan publikasi digital yang masif, kita optimistis tingkat kesadaran arus bawah dapat terdongkrak secara instan,” urai salah satu pengurus pusat IAEI dalam jalannya persidangan.(Yonex)

Industri barang gunaan mencakup berbagai produk konsumsi non-makanan dan minuman, seperti produk kulit (alas kaki, tas), tekstil, produk kimia rumah tangga, hingga peralatan rumah tangga lainnya yang bersentuhan langsung dengan konsumen. Kemenperin menilai, sertifikasi halal bukan lagi sekadar pelengkap, melainkan instrumen penting untuk meningkatkan nilai tambah dan kepercayaan konsumen di pasar domestik maupun mancanegara.

“Kami menyadari bahwa barang gunaan memiliki kompleksitas bahan baku yang tinggi. Oleh karena itu, Kemenperin memberikan fasilitasi melalui Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) milik kementerian untuk membantu perusahaan mengidentifikasi titik kritis kehalalan pada setiap komponen produksinya,” ujar perwakilan Kemenperin di Jakarta, Kamis (09/04/2026).

Selain fasilitasi biaya sertifikasi bagi IKM, Kemenperin juga aktif menggelar bimbingan teknis mengenai Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH). Upaya ini diharapkan dapat mempercepat terbentuknya ekosistem industri halal yang tangguh, di mana aliran bahan baku dari hulu hingga produk jadi di hilir telah terverifikasi secara konsisten.

Pemerintah optimis bahwa dengan masifnya sertifikasi halal pada industri barang gunaan, Indonesia akan semakin kokoh sebagai pusat industri halal dunia. Hal ini juga selaras dengan tren gaya hidup halal global yang terus meningkat, yang membuka peluang ekspor lebih luas bagi produk-produk manufaktur unggulan Indonesia ke negara-negara Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) dan pasar internasional lainnya.(Yonex)

Presiden dalam sambutannya menekankan bahwa zakat yang dikumpulkan melalui lembaga resmi seperti Baznas akan disalurkan secara tepat sasaran untuk membantu mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di seluruh pelosok Indonesia. Menhan, bersama jajaran menteri kabinet lainnya, tampak menyerahkan zakat secara simbolis menggunakan sistem digital yang telah disiapkan.

“Menunaikan zakat adalah kewajiban sebagai umat Muslim sekaligus bentuk syukur atas rezeki yang kita terima. Dengan penyaluran yang terorganisir, kita berharap dana zakat ini dapat memperkuat jaring pengaman sosial bagi saudara-saudara kita yang membutuhkan,” ujar Menhan usai acara tersebut.

Melalui kegiatan ini, pemerintah berharap tingkat partisipasi masyarakat dalam berzakat semakin meningkat guna memperkuat ekonomi umat. Penyerahan zakat di Istana Negara ini juga menjadi simbol sinergi antara pemerintah dan lembaga keagamaan dalam mengelola dana sosial demi mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.(Yonex)