Ia menjelaskan, capaian positif tersebut juga terlihat pada berbagai program strategis lainnya. Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) tercapai sebesar 99,87 persen, sementara penetapan tanah ulayat bahkan mencapai 133 persen dari target yang ditetapkan.

Selain itu, penerbitan Surat Keputusan Redistribusi Tanah tercapai 97,13 persen, akses peta Zona Nilai Tanah mencapai 100 persen, serta penerbitan tanah terlantar dan hasil pengendalian Hak Guna Usaha (HGU) mencapai 124 persen. “Penanganan sengketa juga menunjukkan kinerja sangat tinggi dengan capaian 282,99 persen,” ungkapnya.

Ia menyampaikan bahwa realisasi pagu efektif Kementerian ATR/BPN pada tahun 2025 mencapai 95,73 persen dari total anggaran sebesar Rp6,40 triliun. Menurut Sekjen ATR/BPN, capaian tersebut menunjukkan kinerja pertanahan nasional sepanjang 2025 berada pada jalur positif dan memberikan kontribusi signifikan terhadap kepastian hukum atas tanah serta tata kelola agraria yang lebih baik.

Dalu Agung Darmawan juga menyampaikan bahwa pada tahun 2026 Kementerian ATR/BPN mengelola pagu efektif sebesar Rp8,87 triliun. Ia menargetkan serapan anggaran sebesar 98 persen sekaligus masuk dalam 10 besar kementerian/lembaga dengan kinerja anggaran terbaik.

Ia menjelaskan bahwa fokus utama pada tahun 2026 diarahkan pada percepatan pelayanan, penguatan digitalisasi pertanahan, peningkatan kualitas data, serta penyelesaian tunggakan layanan. “Pelayanan pertanahan tidak hanya diukur dari serapan anggaran, tetapi juga dari output dan dampak nyata yang dirasakan masyarakat. Penyelesaian sengketa, pelaksanaan reforma agraria, dan penataan tanah menjadi fokus utama kami,” ujarnya.

Rapat pimpinan tersebut dipimpin langsung oleh Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid dan diikuti oleh Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Ossy Dermawan, para Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama di lingkungan Kementerian ATR/BPN yang hadir secara luring, serta para Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi beserta jajarannya di seluruh Indonesia yang mengikuti kegiatan secara daring.(IMH)

“Tata usaha bukan hanya mengelola administrasi, tetapi memiliki peran strategis dalam mendukung kelancaran kerja teknis dan layanan publik. Ketika mengelola anggaran, SDM, dan aset, tata usaha perlu memahami substansi kegiatan yang dijalankan agar setiap keputusan benar-benar menopang kinerja organisasi,” ujar Sekretaris Jenderal.

Dalu Agung Darmawan lanjut menjelaskan, pengelolaan anggaran menjadi salah satu pintu masuk bagi tata usaha untuk memahami proses teknis di lapangan. Dengan memahami tahapan kegiatan dan _output_ yang dihasilkan, tata usaha dapat memastikan bahwa perencanaan, pelaksanaan, hingga realisasi anggaran selaras dengan target kinerja yang telah ditetapkan.

Untuk merealisasikan itu, perlu ada dialog kinerja antara tata usaha dengan pimpinan unit kerja dan pejabat teknis. Melalui dialog tersebut, berbagai kendala dapat diidentifikasi lebih dini sehingga langkah perbaikan dapat dilakukan secara terukur.

“Ketika terjadi hambatan layanan, tata usaha harus mampu membaca akar persoalannya, apakah terkait SDM, anggaran, atau sarana pendukung. Dari situ, keputusan yang diambil akan lebih tepat dan berdampak langsung pada perbaikan layanan,” tegas Sekjen ATR/BPN.

Dalam rangkaian penutupan Rakernis Sekretariat Jenderal turut dibacakan hasil rumusan yang disampaikan oleh Kepala Biro Keuangan dan Barang Milik Negara (BMN), Kartika Sari. Rumusan tersebut memuat sejumlah poin strategis sebagai acuan penguatan kinerja Sekretariat Jenderal ke depan, termasuk peningkatan akuntabilitas pengelolaan anggaran, penguatan SDM, serta dukungan tata usaha terhadap kelancaran layanan teknis.

Pada kesempatan ini, dilaksanakan penyerahan penghargaan kepada satuan kerja dan individu berprestasi atas capaian kinerja sepanjang tahun 2025. Penghargaan diberikan dalam sejumlah kategori strategis, mulai dari pengelolaan aset dan anggaran, pelayanan publik, manajemen risiko, hingga komunikasi dan pengelolaan pengaduan. Penghargaan ini sebagai bentuk apresiasi sekaligus motivasi peningkatan kinerja di lingkungan Kementerian ATR/BPN.

Rakernis yang berlangsung sejak 22-24 Desember ini, dihadiri oleh jajaran Kepala Bagian Tata Usaha dari 34 Kantor Wilayah BPN di penjuru Indonesia. Turut hadir, sejumlah Staf Ahli serta Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Kementerian ATR/BPN.(IMH)