Bakti sosial Natal yang dibagikan merupakan paket beras masing masing 10 kg sebanyak 300 paket kepada 300 orang di kelurahan Johar Baru. Hadir mendampingi, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Kota Jakarta Suprayogi dan Camat Johar Baru Ishran Prasetiawan.

Dalam kesempatan tersebut Menteri Ara menyebutkan berdasarkan data BSPS bahwa kesenjangan di Jakarta masih sangat tinggi dan di Jakarta terdapat sekitar 200.000 rumah yang tidak layak huni.

Ia mengatakan pada tahun 2025 Kementerian PKP gotong royong dengan Yayasan Buddha Tzu Chi merenovasi 500 rumah di Kecamatan Johar Baru dan ditargetkan rampung seluruhnya sebelum Lebaran 2026 dan selanjutnya juga segera dimulai gorong royong renovasi 80 rumah di Menteng.

“Selanjutnya dari APBN pada tahun depan ada 2000 rumah yang dialokasikan dalam program renovasi rumah BSPS di Jakarta. Awal tahun saya minta di jakarta renovasi rumah sudah mulai paling lama bulan Mei 2025. Kesenjangan harus dituntaskan, salah satunya di bidang perumahan melalui bedah rumah,” kata Menteri Ara.

Menteri PKP dalam kesempatan tersebut juga menyampaikan percepatan pembangunan hunian tetap bagi korban bencana di Sumatera. “Untuk di Sumatera Utara sudah dimulai, dan untuk di Aceh dan Sumatera barat akan segera dimulai,” ujarnya.

Eva Syafitri salah satu penerima bantuan renovasi rumah di Johar Baru mengucapkan terima kasih atas bantuan perbaikan rumahnya dan berharap rumahnya tidak bocor lagi.

“Bocor parah pak sebelumnya rumah saya itu, kalau hujan kita enggak bisa tidur nyenyak karena banjir dalam rumah. Mungkin kalau orang lain di saat hujan enak di saat tidur, kalau saya enggak bisa tidur pak karena dalam rumah banjir,” tuturnya.

Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Kota Jakarta Suprayogi mengucapkan terima kasih atas dukungan Kementerian PKP dalam merenovasi rumah tidak layak huni di Jakarta. Ia menyatakan Pemerintah Kota Jakarta siap memberikan dukungan penuh dalam program renovasi rumah dari Kementerian PKP.(IMH)

“Saya mau kajian BRIN dari data BPS untuk membuat skala prioritas BSPS. Bantuan sosial tidak boleh berdasarkan kepentingan politis, tetapi harus berdasarkan data dan penelitian,” tegas Menteri Ara. Ia juga menyampaikan bahwa data kemiskinan dari BPS, terutama di Jawa Barat, Papua, dan NTT, harus menjadi dasar alokasi bantuan.

Menteri Ara turut menyampaikan pentingnya kolaborasi antara BRIN dan BPS agar tidak terjadi tumpang tindih data dalam penyaluran bantuan. Pertemuan ini menjadi langkah awal kerja sama strategis antara Kementerian PKP dan BRIN untuk mewujudkan kebijakan perumahan yang adil, terukur, dan berpihak pada rakyat.

Dalam kesempatan itu Menteri Ara juga menjelaskan sejumlah inovasi yang sedang dijalankan, termasuk usulan pembangunan rumah susun kota dengan skema rumah subsidi untuk mengurangi beban pekerja Jabodetabek agar memiliki hunian dekat tempat bekerja.

Menteri Ara juga menyoroti inovasi sistem Pemilihan Toko Terbuka (PTT) dalam BSPS yang telah menghasilkan efisiensi nasional rata-rata 6 persen. “BSPS adalah pemberdayaan rakyat untuk merenovasi rumah secara mandiri. Gotong royong itu harus didukung riset yang kuat agar program semakin tepat sasaran,” ujarnya.

Menanggapi hal tersebut, Kepala BRIN Arif Satria menyatakan komitmen penuh untuk mendukung kebutuhan riset Kementerian PKP. Ia menegaskan bahwa BRIN memang dirancang untuk memberikan dasar ilmiah bagi kebijakan pemerintah.

“BRIN siap mendukung dengan riset yang fokus menyelesaikan masalah strategis. Kementerian PKP adalah kementerian pertama yang meminta dukungan langsung di level menteri, dan ini yang kami harapkan kebijakan berbasis bukti,” ujar Arif.(IMH)

“Kami ingin memastikan bahwa Program BSPS ini bebas dari pungutan liar. Jangan sampai masyarakat kurang mampu yang me dapat bantuan malah kena Pungli dari pihak lain. Laporkan segera jika ada ditemuka di lapangan,” ujar Sekretaris Jenderal Kementerian PKP Bapak Didyk Choiroel saat meninjau langsung lokasi pembangunan BSPS di Kelurahan Patemon, Kecamatan Gunungpati, Kota Semarang, Jawa Tengah, Rabu (5/11/2025).

Dalam kegiatan tersebut juga turut hadir Direktur Jenderal Perumahan Perkotaan Sri Haryati dan Staf Ahli Menteri dan Staf Khusus Menteri, perwakilan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman (BP3KP) Jawa III dan Satuan Kerja Penyediaan Perumahan Provinsi Jawa Tengah. Mereka juga berbincang-bincang langsung dengan penerima bantuan serta melihat langsung proses pembangunan bedah rumah serta menanyakan kendala yang dihadapi di lapangan.

“Program BSPS ini merupakan wujud nyata kehadiran pemerintahan Presiden Prabowo Subianto untuk membantu mengentaskan RTLH di Indonesia. Kami ingin bantuan ini benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyakat,” tandasnya.

Berdasarkan hasil pengamatan di lapangan, terdapat foto rumah yang awalnya hanya dari dinding kayu dan atap genteng yang sudah lapuk. Kini rumah lama tersebut sudah tidak ada dan kini dalam proses pembangunan rumah yang lebih baik. Para pekerja bangunan sudah menyelesaikan pembangunan pondasi dan saat ini melakukan pemasangan dinding hebel. Material bangunan seperti pasir dan semen serta spandek pasir untuk atap juga tersedia di lapangan.

Berdasarkan data dari BP3KP Jawa III, jumlah total penerima BSPS di Kota Semarang sebanyak 700 unit rumah yang tersebar di 13 Kecamatan dan 30 Kelurahan. Penerima bantuan di lokasi Kelurahan Patemon sejumlah 40 orang jumlah bantuan per masing masing penerima Rp 20 juta dan disalurkan oleh bank BRI sebagai bank penyalur.

Direktur Jenderal Perumahan Perkotaan Sri Haryati menambahkan, dalam penyaluran BSPS ini pemerintah juga membuka lapangan pekerjaan khususnya bagi para tukang dan pekerja bangunan. Selain itu, juga berdampak pada pertumbuhan ekonomi karena bahan material yang digunakan dari toko bangunan di sekitar wilayah tersebut dan sudah melalui seleksi.

“Penunjukkan toko bangunan dilakukan oleh masyarakat penerima dan dilakukan Pemilihan Toko Terbuka (PTT) sehingga dana yang ada bisa dioptimalkan. Material bangunan yang ada jiga harus berkualitas. Saya yakin dengan pemberdayaan masyarakat dan pendampingan dari Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL) Program BSPS di Kota Semarang akan berjalan baik dan bermanfaat bagi masyarakat,” harapnya.

Salah seorang penerima bantuan Sutrimo yang diwakili oleh anaknya yakni M Sokeh mengaku senang bisa dapat BSPS ini. Orangtuanya mendapatkan bantuan Rp 20 juta dengan jumlah dana swadaya sementara Rp 7 juta.

“Kami sebagai anak juga siap membantu dana pembangunan rumah orangtua. Terimakasih pak Prabowo, Program BSPS nya jos dan semoga program bedah rumah ini terus dilanjutkan karena masih banyak warga sini yang rumahnya tidak layak. Kami harap akhir Desember rumahnya sudah jadi dan bisa ditempati,” katanya.

Hal senada juga disampaikan Siti Mutmainah. Ibu yang sehari-hari bekerja sebagai buruh bangunan ini sangat terharu karena bisa dapat BSPS. Dulu rumahnya reot dan bocor dimana – mana saat hujan serta lantainya dari tanah.

“Saya senang dan nggak menyangka bisa dapat BSPS. Saya doakan Pak Prabowo semoga sehat selalu dan berkah rejekinya karena program bedah rumahnya bermanfaat buat masyarakat,” katanya.

Dalam kunjungan tersebut, Menteri PKP menegaskan bahwa Kabupaten Bogor menerima alokasi BSPS terbesar di Indonesia karena jumlah penduduknya yang sangat besar. “Rumah rakyat tidak layak huni yang diperbaiki oleh negara adalah bentuk pengamalan sila kelima Pancasila, Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia,” ujar Maruarar.

Menteri PKP menyampaikan bahwa tahun 2025, program BSPS secara nasional mengalokasikan 45 ribu unit dengan anggaran Rp800 miliar, sementara pada tahun 2026 pemerintah menargetkan peningkatan signifikan menjadi 400 ribu unit dengan total anggaran Rp8,89 triliun dari total anggaran PKP sebesar Rp10 triliun.

“Di Kabupaten Bogor sendiri, alokasi BSPS tahun 2025 mencapai 1.351 unit dan saya targetkan ditingkatkan dua kali lipat pada tahun depan. Saya lihat sendiri usulan yang disampaikan sudah tepat sasaran. Kabupaten Bogor dengan penduduk besar memang sangat membutuhkan program seperti ini,” tegas Menteri Maruarar.

Bupati Bogor Rudy Susmanto menyampaikan apresiasi kepada Kementerian PKP atas dukungan perbaikan rumah tidak layak huni bagi warganya. Sementara itu, Anggota Komisi V DPR RI Marlyn Maisarah menegaskan komitmennya untuk terus memperjuangkan peningkatan anggaran BSPS di tahun-tahun mendatang.

Salah satu penerima bantuan, Pak Acu, warga Desa Cijayanti, mengaku sangat bersyukur rumahnya kini lebih layak huni. “Alhamdulillah senang banget sudah ada yang bantu. Terima kasih buat pemerintah, terima kasih buat Pak Prabowo,” ungkapnya penuh haru.

Kementerian PKP melalui Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman (BP3KP) Jawa II terus memperkuat pelaksanaan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di wilayah Provinsi Jawa Barat.

Pada Tahun Anggaran 2025, total alokasi BSPS di Jawa Barat mencapai 6.374 unit rumah, dengan rincian alokasi perdesaan sebanyak 4.710 unit, alokasi perkotaan 1.279 unit, dan alokasi pesisir 385 unit.

Program BSPS tahun ini tersebar di berbagai kabupaten/kota, di antaranya Kabupaten Karawang sebanyak 834 unit, Kabupaten Bogor 1.351 unit, Kota Bogor 188 unit, Kabupaten Garut 535 unit, serta sejumlah daerah lainnya seperti Kabupaten Bandung Barat, Ciamis, Sukabumi, Purwakarta, dan Majalengka.(IMH)