“Ribuan warga yang kini berdesakan di pengungsian dengan ancaman penyakit bukanlah korban takdir. Mereka adalah korban dari kegagalan mitigasi yang kronis. Pemerintah terus-menerus mengoperasikan pompa sebagai solusi teknokratis yang dangkal, sementara mereka gagal menyentuh akar masalah,yakni  manipulasi ruang dan izin pembangunan yang ugal-ugalan,” tegas Armand dalam keterangan resminya.

Ratusan warga Periuk Damai Kehilangan sementara rumah tinggal mereka, impian harapan jelang hari raya tak lagi dirasakan
FLI mendesak dilakukannya audit kebijakan secara total terhadap para pengembang di wilayah Periuk. Armand mempertanyakan mengapa izin perumahan tetap diberikan di atas lahan yang secara alami merupakan “rahim air” tanpa kompensasi ekologis yang setara. Menurutnya, kejahatan ekologis berakar pada kebijakan yang manipulatif, di mana izin diterbitkan di bawah meja dengan mengabaikan hak-hak alam. Membiarkan rakyat tenggelam dalam rumah mereka sendiri adalah bentuk pengkhianatan nyata terhadap kontrak sosial antara negara dan warga.

Armand juga menyoroti fenomena pejabat yang turun ke lapangan hanya untuk melakukan “pameran kemanusiaan yang palsu” demi konten kamera. “Sangat menjijikkan melihat aksi teatrikal memanggul bantuan jika tidak dibarengi dengan keberanian untuk mundur dari jabatan sebagai bentuk pertanggungjawaban etis. Pejabat yang gagal mengantisipasi bencana tahunan ini seharusnya memiliki rasa malu intelektual,” tambahnya.