Penundaan penetapan keputusan ini bertujuan untuk menjamin kelayakan fiskal daerah agar beban APBD di masa depan tetap aman dan terkendali. Evaluasi dari Kemendagri menjadi acuan utama bagi Pemprov Jabar untuk menilai batas aman rasio utang, mekanisme pelunasan, serta dampaknya terhadap alokasi anggaran pembangunan sektor lainnya.

Pemprov Jabar memastikan bahwa seluruh opsi pembiayaan alternatif yang dirancang untuk mendukung infrastruktur daerah wajib melalui mekanisme transparansi yang ketat. Koordinasi intensif terus dilangsungkan bersama DPRD Jawa Barat dan kementerian teknis guna meneliti efektivitas pemanfaatan dana sebelum persetujuan akhir diterbitkan.

Pemerintah optimistis bahwa pertimbangan matang serta kepatuhan terhadap hasil evaluasi pusat akan melahirkan kebijakan anggaran yang sehat, akuntabel, dan betul-betul memberikan manfaat nyata bagi percepatan pembangunan di Jawa Barat.(Yusuf)