Melalui skema jemput bola ini, beban psikologis dan finansial warga berhasil direduksi secara signifikan. Yanuar (42), salah satu warga penerima manfaat, mengakui intensitas deteksi dini seperti pemeriksaan tensi darah hingga kondisi klinis mata kini dapat diakses tanpa biaya sepeser pun.

“Kami sangat terbantu. Pemeriksaan dasar ini mempermudah proses rontgen yang akan saya jalani dalam waktu dekat. Harapannya, program CKG ini bisa rutin dilaksanakan secara berkala hingga ke tingkat rukun warga (RW),” ungkap Yanuar.

Senada dengan hal tersebut, Dwi Seno (64) memaparkan paradoks perilaku masyarakat yang cenderung enggan ke rumah sakit akibat kendala jarak dan administrasi. Melalui CKG, parameter krusial seperti kadar kolesterol, tekanan darah, dan gula darah dapat dipetakan secara instan.

“Ini indikator nyata bahwa pemerintah benar-benar hadir secara konkret di tengah masyarakat,” tuturnya.

Sebagai implementasi vertikal untuk menyukseskan program strategis Presiden Prabowo Subianto, Pemprov Banten di bawah instruksi Gubernur Andra Soni menggerakkan infrastruktur kesehatan secara simultan.

Gubernur Banten, Andra Soni, mengonfirmasi bahwa sinergitas lintas sektoral di wilayahnya berhasil menempatkan Banten dalam jajaran rujukan nasional untuk efektivitas CKG.

“Kota Tangerang saat ini menduduki posisi tertinggi di Provinsi Banten dengan capaian realisasi fisik mencapai 43 persen, mendekati target agregat yang dibebankan pusat sebesar 46 persen,” jelas Andra Soni saat memantau jalannya program.

Ia juga mengimbau publik untuk membuang jauh-jauh kecemasan psikologis terkait deteksi penyakit dini (mitigasi klinis). Lebih lanjut, Andra memberikan garansi konstitusional bahwa seluruh pasien yang memerlukan rujukan tingkat lanjut ke RSUD akan diakomodasi secara gratis melalui sistem Universal Health Coverage (UHC).

“Warga tidak perlu risau jika belum mengaktifkan kepesertaan BPJS, intervensi medis akan tetap diberikan secara prima,” tegasnya.

Pada lini operasional, Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Provinsi Banten, Ati Pramudji Hastuti, menjelaskan bahwa pihaknya memobilisasi seluruh organ organisasi profesi kesehatan secara harian. Untuk klaster Ciledug, Dinkes memprioritaskan kuota pemeriksaan menyasar 350 warga usia produktif, sementara sektor sekolah diatur dalam lini masa terpisah.

Merespons masifnya program provinsial tersebut, Wali Kota Tangerang, Sachrudin, menyatakan apresiasi mendalam atas komitmen Pemprov Banten yang dinilai searah dengan kebutuhan dasar yang paling mendesak di wilayahnya.

Reporter: Widya | Editor: Ismail Saleh

Dalam peninjauan tersebut, Gubernur Andra Soni menginstruksikan pihak sekolah dan panitia pelaksana untuk membangun pola komunikasi yang adaptif dan solutif dengan para calon siswa beserta orang tua murid. Langkah ini krusial demi meredam kebingungan teknis di lapangan.

“Setelah pra-SPMB itu, kita berikan waktu bagi calon siswa untuk melakukan penyempurnaan dokumen-dokumen yang butuh dilengkapi. Sistemnya sudah ada. Kita ikuti alurnya sebagaimana yang sudah ditentukan. Tidak boleh ada siapa pun yang mencoba mengikuti di luar mekanisme yang ada,” tegas Andra Soni di sela-sela peninjauannya.

Penerapan jalur domisili lingkungan pada tahun ini dirancang khusus untuk memprioritaskan anak-anak yang bertempat tinggal di ring satu atau paling dekat dengan fasilitas sekolah. Di SMAN 1 Cilegon, antusiasme masyarakat langsung melonjak drastis pada hari pertama pembukaan pendaftaran.

Kepala Sekolah SMAN 1 Cilegon, Agus Pancasusila, menjelaskan bahwa kuota keseluruhan yang disediakan sekolahnya pada SPMB 2026 ini mencapai 442 kursi yang terbagi ke dalam 12 rombongan belajar (rombel). Untuk jalur domisili lingkungan, kuota yang dialokasikan adalah sebesar 20 persen atau setara dengan 84 siswa.

“Saat ini yang sudah mendaftar sebanyak 147 dan ada beberapa kendala, namun itu sudah kita selesaikan,” ungkap Agus.

Selain jalur domisili lingkungan, SMAN 1 Cilegon juga membuka kuota untuk kategori domisili wilayah sebesar 15 persen atau menampung 63 siswa. Jalur perluasan zona ini mencakup irisan dari tiga wilayah kecamatan terdekat, yakni Kecamatan Cilegon, Jombang, dan Citangkil.

Menjawab kekhawatiran publik terkait potensi adanya kecurangan atau intervensi dari oknum pejabat dan kelompok tertentu, pihak manajemen SMAN 1 Cilegon menjamin integritas proses seleksi di institusinya. Agus menegaskan, arahan Gubernur untuk melaksanakan asas keadilan dan kepatuhan hukum akan ditegakkan tanpa pandang bulu.

“Tidak ada titip-menitip. Itu sudah jelas, dan sudah kita laksanakan sejak tahun lalu,” kata Agus secara lugas di hadapan awak media.

Sebagai informasi, peta jalur seleksi SPMB jenjang SMA/SMK di Banten tahun 2026 ini secara komprehensif terbagi ke dalam enam pintu masuk utama:

Pendidikan adalah fondasi paling mendasar dari sebuah keadilan sosial, dan SPMB menjadi pintu gerbang yang menentukan ke mana arah masa depan anak-anak Banten akan dibentuk. Ketegasan Gubernur Andra Soni di SMAN 1 Cilegon yang menutup rapat celah intervensi “titip-menitip” adalah angin segar yang mengembalikan marwah sekolah negeri sebagai milik rakyat, bukan milik mereka yang memiliki kedekatan kuasa.

Ketika sistem digital dijalankan secara konsisten dan komunikasi humanis diutamakan, bangku sekolah tidak lagi menjadi rebutan di ruang gelap, melainkan menjadi panggung yang adil bagi setiap anak bangsa untuk merajut cita-cita dari lingkungan tempat mereka tumbuh.

Langkah strategis tersebut digaungkan secara lugas oleh Gubernur Banten, Andra Soni, saat menghadiri Jamuan Makan Malam Pertukaran Tokoh Politik dan Bisnis Tiongkok–Indonesia dalam Program DBA Angkatan 12 Cheung Kong Graduate School of Business (CKGSB). Pertemuan yang mempertemukan para pemikir bisnis global tersebut berlangsung di The Residence ONFIVE, Grand Hyatt Jakarta, Jumat (22/5/2026).

Di hadapan para investor dan tokoh politik terkemuka, Andra Soni menegaskan bahwa Banten bukan lagi sekadar wilayah penyangga, melainkan motor penggerak industri global yang independen. “Banten berbatasan langsung dengan Jakarta dan menjadi kawasan aglomerasi, posisi ini menjadikan Banten sangat strategis,” ungkapnya memetakan keunggulan wilayah.

Berdasarkan rilis data terbaru dari Badan Pusat Statistik (BPS), populasi Provinsi Banten saat ini telah menembus angka 13 juta jiwa. Angka ini tidak hanya menempatkan Banten sebagai ceruk pasar domestik yang masif, tetapi juga menjamin ketersediaan serapan tenaga kerja produktif bagi sektor-sektor industri hulu ke hilir.

Saat ini, lansekap ekonomi Banten telah didominasi oleh klaster industri berat berskala raksasa, mulai dari sektor petrokimia, manufaktur, properti, hingga industri hulu baja. Keberlangsungan ekosistem ini disokong penuh oleh ekosistem infrastruktur logistik yang terintegrasi secara paripurna.

“Banten dipadati oleh kawasan industri besar dan didukung infrastruktur yang lengkap, mulai dari jalan tol, kereta api, pelabuhan hingga Bandara Soekarno-Hatta sebagai bandara terbesar di Indonesia,” tutur Andra.

Salah satu fokus utama yang sedang didorong oleh Pemprov Banten adalah optimalisasi fungsi pelabuhan laut guna memperpendek jalur rantai pasok perdagangan internasional. Andra menyatakan telah menjalin komunikasi intensif dengan pemerintah pusat untuk membuka keran izin operasi ekspor-impor secara penuh di pelabuhan lokal.

“Kami Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten juga telah mengusulkan kepada pemerintah pusat agar pelabuhan tersebut dapat melayani aktivitas ekspor dan impor secara optimal,” imbuhnya.

Di hadapan para delegasi bisnis asal Tiongkok, Andra menjamin bahwa iklim usaha di wilayahnya berjalan dengan sangat kondusif dan aman. Struktur pemerintahan daerah berkomitmen memberikan kemudahan birokrasi serta jaminan keamanan hukum bagi setiap korporasi yang menanamkan modalnya di Tanah Jawara.

“Pemprov Banten terus berupaya menciptakan iklim investasi yang kondusif agar investor merasa aman, nyaman, dan mudah dalam mengembangkan usahanya di Banten,” jelas sang Gubernur.

Kendati demikian, dalam pandangan humanis Andra Soni, pembangunan infrastruktur fisik yang masif tidak akan berarti apa-apa tanpa adanya peningkatan kualitas peradaban manusianya. Oleh sebab itu, Pemprov Banten kini tengah fokus melakukan standardisasi mutu pendidikan vokasi dan penguatan talenta kewirausahaan lokal agar mampu mengimbangi otomatisasi industri masa depan.

“Kami meyakini daya saing industri di masa depan tidak hanya ditentukan oleh infrastruktur dan modal, tetapi juga oleh kualitas sumber daya manusia dan talenta entrepreneur yang adaptif terhadap perubahan global,” kata Andra optimis.

Agenda internasional yang sarat dengan diplomasi ekonomi ini juga turut dihadiri oleh sejumlah kepala daerah dan tokoh nasional lainnya, termasuk Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan Cik Ujang, yang bersama-sama memperkuat sinyal kesiapan Indonesia menyambut era baru kemitraan ekonomi global.

Pewarta: Yusrizal
Editor: Ismail Saleh

Tangerang — Jejak News, Komitmen kemanusiaan untuk membebaskan masyarakat dari ancaman banjir musiman terus digelorakan di ranah Tangerang Raya. Menjawab jeritan warga yang kerap terdampak luapan air, Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang bersama Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten resmi memulai megaproyek normalisasi dan penurapan di Situ Bulakan, Kecamatan Periuk, Kota Tangerang.

Langkah taktis ini menjadi angin segar sekaligus bukti nyata kehadiran negara dalam memberikan rasa aman bagi warganya.

Peninjauan proses pengerukan sedimentasi ini dilakukan langsung oleh Gubernur Banten, Andra Soni, didampingi Wali Kota Tangerang, Sachrudin, pada Rabu (20/05/2026). Kehadiran kedua pimpinan daerah ini menegaskan bahwa penanggulangan bencana hidrometeorologi tidak bisa ditunda dan membutuhkan penanganan yang presisi dari hulu ke hilir.

Gubernur Banten, Andra Soni, menyampaikan bahwa masalah utama Situ Bulakan saat ini adalah pendangkalan yang sangat parah. Akibat tumpukan sedimentasi selama bertahun-tahun, daya tampung situ yang luas ini menyusut drastis, sehingga tidak mampu lagi menahan debit air kiriman saat intensitas hujan tinggi.

“Hari ini kita memantau langsung proses pengangkatan sedimentasi atau normalisasi Situ Bulakan. Saat ini daya tampungnya kurang lebih hanya sekitar 350 ribu meter kubik. Melalui pengerukan dan normalisasi yang intensif ini, kita targetkan kapasitasnya meningkat hampir dua kali lipat hingga mencapai 600 ribu meter kubik. Kita ingin memastikan infrastruktur ini mampu mengurangi beban air yang masuk ke lingkungan permukiman secara signifikan,” ujar Andra Soni di lokasi peninjauan.

Andra Soni juga menambahkan bahwa Situ Bulakan tidak berdiri sendiri. Keberhasilan penanganan banjir di wilayah Periuk sangat bergantung pada kelancaran aliran Sungai Cirarab yang menjadi urat nadi pembuangan air di wilayah Tangerang Raya. Oleh karena itu, ia meminta seluruh jajaran dinas terkait untuk meruntuhkan ego sektoral.

“Sungai Cirarab adalah pendukung utama dalam sistem penanganan banjir di Kota Tangerang dan sekitarnya. Untuk itu, saya meminta Dinas PU Kota Tangerang, Kabupaten Tangerang, maupun Provinsi Banten untuk terus memperkuat koordinasi di lapangan agar proses normalisasi interkoneksi ini berjalan maksimal dan tuntas,” tegasnya.

Di tempat yang sama, Wali Kota Tangerang, Sachrudin, menegaskan bahwa penanganan banjir merupakan prioritas mutlak yang masuk dalam agenda utama pembangunan daerah. Berdasarkan aspek humanis, banjir bukan sekadar masalah genangan air, melainkan menyangkut hajat hidup orang banyak, perputaran ekonomi warga, hingga keselamatan jiwa.

“Persoalan banjir ini menjadi perhatian bersama kami dan juga perhatian mendalam dari Pak Gubernur. Karena itu, Pemkot Tangerang akan memaksimalkan seluruh unsur yang ada, mulai dari tingkat camat, lurah, hingga Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait untuk bergerak cepat mempercepat penanganan di lapangan,” terang Sachrudin.

Lebih lanjut, Sachrudin memaparkan bahwa strategi penanganan banjir di Kota Tangerang dilakukan secara komprehensif di berbagai zona. Selain fokus di wilayah barat dan tengah seperti Situ Bulakan dan Sungai Cirarab, Pemkot Tangerang secara simultan juga tengah mengupayakan langkah mitigasi di wilayah timur melalui koordinasi intensif penanganan Kali Angke.

Sebagai langkah konkret jangka panjang, Sachrudin dan Andra Soni sebelumnya juga telah menggelar pertemuan strategis dan koordinasi bersama Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung. Pertemuan tersebut khusus membahas sinkronisasi program penanganan banjir di wilayah perbatasan antara Kota Tangerang dan DKI Jakarta agar tidak terjadi imbas kiriman air yang merugikan salah satu wilayah.

“Persoalan banjir ini adalah potret nyata masalah lintas wilayah yang tidak mengenal batas administrasi. Kunci utamanya adalah kolaborasi, komunikasi, dan kerja sama semua pihak. Kami akan terus memperkuat sinergi ini, baik dengan pemerintah provinsi maupun daerah-daerah tetangga di sekitar, agar penanganan banjir di Kota Tangerang melahirkan solusi yang permanen dan optimal,” pungkas Sachrudin menyudahi keterangannya.

Normalisasi Situ Bulakan dan penguatan koordinasi lintas wilayah ini diharapkan menjadi titik balik penataan ruang berbasis mitigasi bencana di Kota Tangerang. Dengan kapasitas tampung yang diproyeksikan melonjak hingga 600 ribu meter kubik serta normalisasi Sungai Cirarab yang berjalan beriringan, masyarakat Kecamatan Periuk kini memiliki harapan baru untuk menjalani aktivitas tanpa bayang-bayang banjir saat musim penghujan tiba.

Pewarta: Tyas Yuli| Editor: Ismail Saleh

Arahan strategis demi menghadirkan pelayanan publik prima yang solutif dan inklusif ini disampaikan langsung saat memimpin Rapat Pimpinan (Rapim) di Halaman Gedung Negara Provinsi Banten, Kota Serang, Senin (18/5/2026).

Fokus akselerasi pembangunan yang ditekankan Andra Soni menyasar sektor fundamental pelayanan publik, meliputi jaminan kesehatan, pemerataan kualitas pendidikan, hingga konektivitas infrastruktur wilayah. Lebih dari sekadar pembenahan internal, Pemprov Banten secara taktis berkomitmen penuh menyukseskan program prioritas nasional di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Program tersebut mencakup implementasi Makan Bergizi Gratis (MBG) dan aktivasi Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP).

“MBG dan Koperasi Merah Putih ini harus kita sukseskan. MBG ini salah satu program yang memberikan pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di daerah,” ujar Andra Soni.

Menindaklanjuti instruksi tersebut, Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Banten, Deden Apriandhi, menegaskan adanya tanggung jawab moral kolektif yang dipikul jajaran birokrasi untuk menuntaskan isu krusial seperti lapangan pekerjaan, kerawanan pangan, dan tantangan cuaca ekstrem.

Guna mengurai sumbatan birokrasi, Deden menggarisbawahi pentingnya harmonisasi kewenangan lintas sektoral antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota. Selain itu, rapim kali ini mengamanatkan optimalisasi pemanfaatan aset daerah melalui Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang baru dibentuk, serta menuntut akuntabilitas finansial yang konkret dari empat BUMD Banten—yaitu Bank Banten, ABM, BGD, dan Jamkrida—agar berkontribusi nyata terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Ketegasan sikap Pemprov Banten dalam Rapim kali ini merefleksikan perubahan paradigma birokrasi modern yang humanis, di mana kepuasan publik ditempatkan sebagai indikator utama keberhasilan kinerja pemerintah. Melalui integrasi program nasional, pembenahan tata kelola aset, dan optimalisasi kontribusi BUMD, Banten optimistis mampu menavigasi berbagai tantangan ekonomi global sekaligus mewujudkan tatanan sosial masyarakat yang lebih sejahtera, mandiri, dan berdaya saing tinggi.

Pewarta: Ajie Pangestu | Editor: Ismail Saleh

Pertandingan ekshibisi yang berlangsung meriah di Kabupaten Tangerang ini digelar bukan sekadar kompetisi biasa, melainkan sebagai penanda resmi dibukanya turnamen usia muda Piala Bupati Tangerang 2026 sekaligus perayaan Milad ke-61 Bupati Tangerang, Maesyal Rasyid.

Aksi Gubernur Banten di lapangan memicu gemuruh penonton ketika dirinya berkontribusi langsung pada terciptanya gol penyeimbang bagi Persita Old Star pada menit kesembilan. Melalui skema serangan taktis dari sisi kiri lapangan, Andra Soni melepaskan umpan manis yang berhasil dikonversi menjadi gol oleh Cristian, mengubah papan skor menjadi imbang 2-2 hingga peluit akhir babak pertama ditiup. Laga ini menyuguhkan tontonan berkelas karena Wong Kudus Indonesia FC turut diperkuat deretan legenda senior Timnas Indonesia seperti Supriyono, Imam Riyadi, Erick Ibrahim, Ajad Sudrajat, hingga juru taktik kenamaan Jajang Nurjaman. Selepas pertandingan, kebersamaan kedua tim larut dalam tradisi bacakan (makan bersama) sebagai wujud rasa syukur sosiologis atas dedikasi Maesyal Rasyid dalam membina olahraga daerah.

Di balik kemeriahan laga para legenda, esensi utama dari perhelatan ini tertuju pada cetak biru masa depan sepak bola modern di Banten melalui pembukaan Piala Bupati Tangerang 2026. Turnamen akar rumput ini diikuti secara masif oleh 1.475 pesepak bola muda yang terbagi ke dalam 30 tim kelompok U-13 dan 29 tim kelompok U-15 dari 29 kecamatan se-Kabupaten Tangerang.

Bupati Maesyal Rasyid menegaskan bahwa seluruh rangkaian pertandingan yang dipusatkan di empat stadion mini (Curug, Pagedangan, Legok, dan Cisauk) ini menjadi kawah candradimuka untuk menjaring, mengisolasi, dan membina talenta unggulan secara intensif demi mengembalikan kejayaan klub kebanggaan daerah, Persita Tangerang, di masa depan.

Laga persahabatan dan perhelatan Piala Bupati Tangerang 2026 ini merefleksikan pentingnya pendekatan humanis dan investasi jangka panjang dalam membangun ekosistem olahraga yang sehat.

Melalui pembinaan usia dini yang terstruktur di stadion-stadion mini kecamatan, pemerintah daerah tidak hanya sedang berupaya melahirkan bibit-bibit atlet profesional yang tangguh, melainkan juga sedang menanamkan nilai-nilai disiplin, kerja sama, dan sportivitas yang inklusif sebagai pilar utama pembentukan karakter generasi muda Banten yang gemilang.

Pewarta: Irin Masi | Editor: Mulkan Siregar

SERANG —Jejak News, Aksesibilitas dan kualitas adalah dua pilar penyangga yang tidak dapat dipisahkan dalam membangun peradaban sebuah bangsa. Menyadari hal tersebut, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten melakukan lompatan progresif demi memutus ketimpangan kualitas intelektual dengan menjajaki kerja sama strategis bersama Cambridge School Indonesia. Langkah ini menjadi momentum penting dalam menghadirkan ekosistem pendidikan kelas dunia yang inklusif bagi seluruh lapisan masyarakat di Tanah Jawara.

Komitmen besar tersebut ditegaskan oleh Gubernur Banten, Andra Soni, saat menerima audiensi dari jajaran perwakilan Cambridge Indonesia di Gedung Negara Provinsi Banten, Kota Serang, Selasa (12/5/2026). Pertemuan ini menjadi fondasi awal rekayasa kebijakan pendidikan masa depan, di mana kurikulum internasional tidak lagi menjadi konsumsi eksklusif kelompok elite perkotaan belaka.

Gubernur Andra Soni memaparkan bahwa setelah sukses memperluas daya tampung dan keterjangkauan sekolah, kini fokus utama dialihkan pada esensi muatan akademis. “Pada tahun 2025 dan sebelumnya, Pemprov Banten memberikan akses seluas-luasnya kepada anak-anak Banten untuk mendapatkan pendidikan di SMA dan SMK yang layak. Berupa pembangunan unit sekolah baru, ruang kelas baru, dan sejak tahun 2025 penerapan Program Sekolah Gratis yang telah berjalan satu tahun. Insya Allah akan kita luaskan sampai tingkat Madrasah Aliyah,” tegas Andra.

Setelah jaminan aksesibilitas fisik terpenuhi melalui intervensi anggaran negara, peningkatan mutu menjadi agenda mutlak berikutnya. Pemprov Banten mengambil langkah taktis dengan menggandeng profesional pendidikan global untuk mulai mentransformasi sekolah unggulan daerah, salah satunya adalah Cahaya Madani Banten Boarding School (CMBBS).

“Jadi setelah akses, tentunya kita juga harus meningkatkan kualitasnya. Salah satu upaya kita adalah membangun kerja sama dengan profesional pendidikan. Kita mulai dari CMBBS,” lanjut Andra Soni. Regulasi penguat pun telah diterbitkan agar standar pengelolaan sekolah unggulan ini dapat didistribusikan secara merata, murah, dan berdiri nyata di seluruh kabupaten serta kota se-Provinsi Banten.

Menyelaraskan visi gubernur, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten, Jamaluddin, mengungkapkan bahwa landasan hukum transformasi ini telah resmi diteken. Gubernur Andra Soni telah menandatangani Peraturan Gubernur (Pergub) Banten Nomor 24 Tahun 2026 terkait pengelolaan SMA CMBBS, yang di dalamnya mengunci delapan standar baku pengelolaan sekolah unggulan.

“Kaitan dengan standar kurikulum, sarana prasarana, standar isi, hingga proses di situ ada peluang wali murid untuk membantu. Dan diharapkan kabupaten dan kota untuk mengirimkan anak-anaknya yang pintar ke CMBBS sebagai salah satu sekolah unggulan di Provinsi Banten,” jelas Jamaluddin.

Di sisi lain, perwakilan dari tim Cambridge Indonesia, Adri Prakoso, menyambut positif keseriusan Pemprov Banten. Kehadiran Banten dalam penjajakan ini diproyeksikan mampu membawa sekolah di Banten menyusul jejak empat sekolah negeri di Indonesia yang telah mapan menggunakan sistem Cambridge School, seperti SMAN 1 Teladan Yogyakarta dan SMAN Unggulan MH Thamrin Jakarta.

“Kurikulum Cambridge merupakan sistem pendidikan terintegrasi, fokus kepada siswa, multilingualism, berstandar internasional, serta dukungan global regional. Melalui penerapan kurikulum ini, siswa dipersiapkan untuk siap berkompetisi dan berprestasi di tingkat nasional hingga internasional, sekaligus membuka gerbang bagi mereka yang ingin melanjutkan studi ke perguruan tinggi terbaik di luar negeri,” pungkas Adri.

Kolaborasi ini melahirkan optimisme baru bagi publik: bahwa skema sekolah gratis bukan berarti menurunkan standar kualitas. Banten tengah memahat sejarah baru, membuktikan bahwa anak-anak dari keluarga prasejahtera sekalipun kini memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk mencicipi sistem pendidikan berkelas dunia.

Pewarta: Aji Pangestu
Editor: Ismail Saleh

Ritual dimulai sejak siang hari melalui prosesi Muka Panto, di mana Gubernur membuka pintu Gedung Negara sebagai simbol keterbukaan hati pemimpin terhadap aspirasi rakyatnya. Puncak acara terjadi pada malam hari dalam suasana yang khidmat, saat masyarakat Kanekes menyampaikan amanat sakral “Gunung ulah dilebur, lebak ulah dirusak”. Sebuah pesan ekologis mendalam yang mengingatkan bahwa eksistensi manusia sangat bergantung pada kelestarian hutan dan aliran sungai.

Gubernur Andra Soni, dalam sambutannya yang penuh apresiasi, menegaskan bahwa nilai-nilai yang dibawa masyarakat Baduy adalah kompas moral bagi pembangunan di Provinsi Banten. Beliau secara spesifik merespons aspirasi masyarakat adat untuk memfasilitasi ritual pelestarian alam di Sanghyang Sirah dan Gunung Honje, wilayah Ujung Kulon.

“Kami tidak hanya mendengarkan, tetapi akan menginternalisasi pesan ini ke dalam kebijakan publik. Melalui Dinas Lingkungan Hidup, kami akan memastikan kolaborasi lintas daerah antara Lebak dan Pandeglang untuk mendukung ritual Ngaraksa Gunung Ngarawat Alam. Ini adalah bentuk penghormatan kami terhadap penjaga paru-paru Banten,” tegas Andra Soni dengan nada intelektual yang progresif.

Jaro Oom, selaku Jaro Pamarentah, menekankan bahwa Seba adalah wujud kesetiaan kepada pemerintah (Bapak Gede) sekaligus pengingat tugas bersama untuk merawat ulayat dan wilayah di luarnya. Rencana ritual di Sanghyang Sirah dipandang sebagai langkah spiritual untuk menetralisir kerusakan alam yang kian mengancam stabilitas ekosistem regional.

Pertemuan ini menegaskan posisi Banten sebagai provinsi yang mampu menyandingkan modernitas dengan keteguhan adat. Komitmen Pemprov Banten untuk memfasilitasi kebutuhan ritual adat ini diharapkan menjadi preseden nasional dalam hal pengakuan hak-hak masyarakat adat terhadap lingkungan hidup.

Seba Baduy 2026 menjadi bukti bahwa di tengah kepungan industrialisasi, kolaborasi antara kepemimpinan yang bervisi dengan kearifan lokal yang tulus adalah kunci utama dalam merawat masa depan bumi Banten.