Amalia Adininggar Widyasanti – Jejak News https://www.jejak-news.com No Viral No Justice Tue, 28 Apr 2026 09:32:38 +0000 id hourly 1 https://wordpress.org/?v=7.1.3 https://www.jejak-news.com/wp-content/uploads/2024/12/favicon-1-150x150.png Amalia Adininggar Widyasanti – Jejak News https://www.jejak-news.com 32 32 BPS Rilis Tabel Konversi KBLI 2025 untuk Menjamin Kepastian Hukum Pelaku Usaha https://www.jejak-news.com/bps-rilis-tabel-konversi-kbli-2025-untuk-menjamin-kepastian-hukum-pelaku-usaha/ Tue, 28 Apr 2026 09:32:38 +0000 https://www.jejak-news.com/?p=10572
JAKARTA, Jejak News- Di tengah akselerasi transformasi digital dan tuntutan keberlanjutan global, Pemerintah Indonesia melalui Badan Pusat Statistik (BPS) mengambil langkah strategis dalam memodernisasi standar klasifikasi ekonomi nasional. Pada Kamis (23/4), BPS resmi merilis tabel konversi Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2025 sebagai jembatan transisi dari KBLI 2020, guna memastikan pencatatan aktivitas ekonomi tetap relevan dengan dinamika zaman.
Kepala BPS RI, Amalia Adininggar Widyasanti, menekankan bahwa tabel konversi ini merupakan instrumen krusial untuk menjaga keterbandingan data secara berkelanjutan. Langkah ini merupakan tindak lanjut dari Surat Edaran Bersama (SEB) antara Kementerian Investasi/BKPM, Kementerian Hukum, dan BPS RI dalam menyelaraskan perizinan berusaha berbasis risiko.
“Tabel konversi ini disusun untuk menjadi pedoman dalam menelusuri korespondensi antarstruktur, baik dari KBLI 2020 ke KBLI 2025 maupun sebaliknya. Kami ingin memastikan transisi ini berjalan mulus tanpa mengganggu jalannya usaha,” jelas Amalia dalam konferensi pers di Jakarta.
Secara intelektual-ekonomis, KBLI 2025 mengadopsi standar internasional ISIC Revision 5 yang direkomendasikan PBB. Pembaruan ini mencakup berbagai fenomena ekonomi baru yang sebelumnya belum terakomodasi secara spesifik, seperti aktivitas artificial intelligence (AI), content creator, hingga sektor mitigasi perubahan iklim seperti carbon capture. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, turut menegaskan bahwa inklusi sektor-sektor baru ini adalah kunci dalam menangkap potensi ekonomi masa depan.
Dalam implementasinya, tabel konversi ini menyediakan tiga pola perubahan: one-to-one (perubahan kode langsung), one-to-many (pemecahan kode lebih spesifik), dan many-to-one (penggabungan kode). Pelaku usaha diberikan waktu transisi hingga paling lambat 18 Juni 2026 untuk melakukan penyesuaian secara nasional.
Pemerintah menjamin bahwa perizinan lama yang terbit sebelum implementasi KBLI 2025 tetap dinyatakan berlaku secara sah. Pelaku usaha hanya diwajibkan melakukan penyesuaian melalui sistem Online Single Submission (OSS) atau AHU jika terdapat perubahan substansi pada maksud dan tujuan serta ruang lingkup kegiatan usaha mereka.
Kehadiran Peraturan BPS Nomor 7 Tahun 2025 ini diharapkan memberikan kepastian hukum yang kokoh serta efisiensi administratif, sekaligus memposisikan Indonesia sebagai negara yang adaptif terhadap standar klasifikasi ekonomi global yang paling mutakhir.
Pewarta: Aryati Damasari | Editor: Ismail Saleh
]]> BPS Rilis Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2025 https://www.jejak-news.com/bps-rilis-klasifikasi-baku-lapangan-usaha-indonesia-kbli-2025/ Sat, 20 Dec 2025 11:40:02 +0000 https://www.jejak-news.com/?p=7089 JN-Badan Pusat Statistik (BPS) resmi merilis Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2025 sebagai pembaruan atas KBLI 2020. Pembaruan ini dilakukan untuk memastikan pencatatan aktivitas ekonomi di Indonesia tetap relevan dengan dinamika ekonomi global, terutama terkait transformasi ekonomi digital dan mitigasi perubahan iklim. KBLI 2025 mampu menangkap aktivitas ekonomi baru yang belum tercakup dalam KBLI 2020.

KBLI merupakan standar nasional yang digunakan untuk mengklasifikasikan seluruh aktivitas ekonomi di Indonesia yang beragam berdasarkan kesamaan karakteristik kegiatan. KBLI digunakan antara lain untuk analisis ekonomi, identifikasi aktivitas ekonomi, perumusan kebijakan dan menghasilkan berbagai statistik ekonomi.

Kepala BPS RI, Amalia Adininggar Widyasanti menyampaikan bahwa KBLI 2025 disusun dengan mengacu pada International Standard Industrial Classification of All Economic Activities (ISIC) Revision 5 yang direkomendasikan oleh Komisi Statistik PBB (UNSC) pada 11 Maret 2024. ISIC Revision 5 telah diadopsi diantaranya oleh Uni Eropa dan Singapura.

“Melalui rilis ini kami memperkenalkan KBLI 2025 yang telah merujuk ISIC Revisi 5.​ KBLI 2025 ini penting untuk memastikan bahwa klasifikasi lapangan usaha di Indonesia tetap relevan terhadap perkembangan ekonomi, teknologi, dan model bisnis baru yang ada di Indonesia, sekaligus tetap menjaga keterbandingan secara internasional​,” ujar Amalia pada konferensi pers di Jakarta, Jumat (19/12).

Pembaruan KBLI dilakukan secara berkala setiap lima tahun sesuai rekomendasi Committee of Experts on International Statistical Classification (CEISC). Penyempurnaan ini dilakukan agar tetap relevan dan responsif terhadap kebutuhan zaman, dan untuk penyesuaian dengan pembaruan klasifikasi lainnya seperti Harmonized System yang juga diperbarui setiap lima tahun sekali. Selama proses penyusunan KBLI 2025, BPS menerima 1.164 usulan dari 30 kementerian dan lembaga yang menunjukkan tingginya keterlibatan lintas sektor dalam proses penyusunan ini.

KBLI 2025 mengakomodir berbagai aktivitas ekonomi baru diantaranya jasa intermediasi platform digital, Factoryless Goods Producers (FGP) yang sudah tidak dipandang sekedar perdagangan, aktivitas konten digital dan media kreatif seperti podcast, game dan streaming, aktivitas perdagangan, penangkapan dan penyimpanan karbon, energi terbarukan, serta penambahan klasifikasi baru di sektor jasa keuangan.

BPS menyampaikan bahwa dari sisi struktur, jumlah kategori dalam KBLI 2025 bertambah 1 menjadi 22 kategori (A-V), dari 21 kategori pada KBLI 2020 (A-U). Dalam KBLI 2025 terdiri dari 87 golongan pokok, 257 golongan, 519 subgolongan, dan 1.560 kelompok.

Pemanfaatan KBLI sangat penting dalam berbagai aspek. KBLI 2025 akan menjadi acuan utama dalam berbagai kegiatan statistik, termasuk implementasi operasional pada Sensus Ekonomi 2026, pemutakhiran Statistical Business Register (SBR), dan statistik resmi negara lainnya di BPS.

 Dalam aspek keuangan, KBLI digunakan untuk mengklasifikasikan sektor ekonomi dalam laporan Bank Umum Terintegrasi serta Taksonomi untuk Keuangan Berkelanjutan di Indonesia. Dalam aspek industri, KBLI diterapkan dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) untuk mempermudah pencatatan dan pemantauan perkembangan sektor industri di Indonesia. Dalam aspek perizinan berusaha, KBLI digunakan sebagai acuan dalam sistem perizinan berusaha melalui Online Single Submission (OSS).KBLI 2025 juga akan menjadi acuan utama dalam berbagai kegiatan statistik, termasuk implementasi operasional pada Sensus Ekonomi 2026, pemutakhiran Statistical Business Register (SBR), dan statistik resmi negara lainnya di BPS.(IMH)

]]>