Alih Fungsi Lahan – Jejak News

Kedaulatan Pangan Lebih Cepat: Menteri Nusron Beri Apresiasi Tinggi karena Target 87% LP2B Tembus Jauh Sebelum 2029

admin — Tue, 08 Sep 2026 12:41:36 +0000

JEJAK-NEWS.COM-Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mencatatkan prestasi gemilang dalam upaya pengamanan sektor pangan nasional. Target penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) secara nasional yang semula diproyeksikan baru akan tercapai pada akhir tahun 2029, secara resmi berhasil dilampaui lebih cepat dan menyentuh angka 87,52 persen.

Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid menyampaikan apresiasi dan rasa syukur mendalam kepada seluruh jajaran Badan Pertanahan Nasional di berbagai daerah atas kerja keras, soliditas, dan komitmen tinggi yang ditunjukkan selama proses pemetaan lahan. Keberhasilan mengunci target LP2B secara nasional ini dinilai sebagai tonggak sejarah penting dalam menjaga kedaulatan serta ketahanan pangan jangka panjang di tengah ancaman alih fungsi lahan yang masif. Meskipun secara agregat target nasional telah terlampaui, pemerintah tetap memberikan perhatian khusus kepada sejumlah provinsi yang capaiannya masih berada di bawah angka 87 persen untuk segera melakukan penyesuaian tata ruang.

Dalam berbagai kesempatan koordinasi lintas kementerian, Menteri Nusron menegaskan bahwa kebijakan perlindungan lahan sawah ini tidak dimaksudkan untuk menghambat laju investasi maupun pembangunan infrastruktur, melainkan mencari titik keseimbangan yang adil. Sektor pertanian, perumahan rakyat, industri, dan energi harus berjalan secara selaras tanpa mengorbankan lahan-lahan produktif yang menjadi nyawa pangan bangsa. Melalui sinergi erat bersama kementerian terkait seperti Kementerian Pertanian, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), serta pemerintah daerah, percepatan penetapan LP2B ini diharapkan mampu memastikan pasokan pangan nasional tetap aman dan berkelanjutan bagi generasi masa depan.(Yusuf)

Sinergi Kebijakan Hunian dan Agraria: Menteri PKP Pastikan Program Perumahan Jalan Tanpa Rusak Lahan Pangan

admin — Tue, 08 Sep 2026 12:08:19 +0000

JEJAK-NEWS.COM-Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) menegaskan pentingnya sinkronisasi tata ruang yang komprehensif guna memastikan program pembangunan perumahan rakyat berjalan masif tanpa mengorbankan lahan pertanian pangan berkelanjutan. Langkah harmonisasi kebijakan ini dinilai krusial untuk menjaga keseimbangan antara kebutuhan penyediaan hunian layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan komitmen mempertahankan ketahanan pangan nasional.

Dalam arahannya, Kementerian PKP terus berkoordinasi erat dengan kementerian teknis terkait, termasuk Kementerian ATR/BPN dan pemerintah daerah, untuk memetakan zonasi wilayah secara akurat. Penyelarasan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) diarahkan agar pembangunan perumahan baru memanfaatkan lahan-lahan non-produktif atau wilayah pengembangan yang telah disetujui dalam koridor hukum tata ruang. Kebijakan ini sekaligus menutup celah alih fungsi lahan sawah dilindungi (LSD) secara liar, sehingga target penyediaan jutaan rumah bagi rakyat dapat tercapai tanpa mengancam produktivitas sektor pertanian.

Selain aspek pengamanan lahan, sinkronisasi tata ruang ini juga bertujuan untuk mengintegrasikan kawasan perumahan baru dengan infrastruktur dasar yang memadai, akses transportasi publik, serta fasilitas sosial yang layak. Melalui kolaborasi lintas sektor yang kuat, pemerintah optimistis pembangunan kawasan permukiman ke depan akan tumbuh lebih tertata, ramah lingkungan, serta memberikan kepastian hukum bagi para pengembang maupun masyarakat penerima manfaat. Langkah strategis ini menjadi fondasi penting dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif dan berkelanjutan.(Yusuf)

Sawah Produktif Diuruk Jadi Gudang, Keselamatan Ribuan Warga Dipertaruhkan

admin — Thu, 11 Jun 2026 07:13:49 +0000

TANGERANG, Jejak News — Kebijakan pembangunan ekonomi yang menomorduakan keselamatan rakyat dan kelestarian alam kembali memicu pergolakan di akar rumput. Di tengah ambisi ekspansi industri di wilayah pesisir Kabupaten Tangerang, riak penolakan keras muncul dari para tokoh masyarakat yang menyaksikan langsung hilangnya benteng pertahanan pangan dan ruang resapan air mereka.

Sorotan tajam kini tertuju pada masifnya aktivitas pengurukan lahan sawah produktif beririgasi teknis yang membentang di dua desa strategis, yakni Desa Teluknaga dan Desa Babakan Asem, Kecamatan Teluknaga, Kabupaten Tangerang. Kawasan pertanian yang menjadi tumpuan hidup ini direncanakan bakal disulap secara sepihak menjadi kawasan industri dan kompleks pergudangan skala besar.

Tokoh masyarakat Babakan Asem, Heri Hermawan, secara terbuka menyuarakan keprihatinan mendalam atas ketimpangan kebijakan ini. Sebagai bentuk perlawanan moral yang sah, Heri membacakan surat terbuka yang ditujukan langsung kepada Presiden Republik Indonesia pada Minggu (07/06/2026).

Mempertanyakan Daulat Pangan Daerah: Tokoh masyarakat Babakan Asem, Heri Hermawan, saat memberikan keterangan pers dan membacakan surat terbuka untuk Presiden Republik Indonesia di kediamannya, Kecamatan Teluknaga, Kabupaten Tangerang, Selasa (09/06/2026). Warga menyampaikan penolakan keras atas aktivitas pengurukan sawah produktif beririgasi teknis yang dinilai menabrak komitmen swasembada pangan nasional sekaligus mengancam ribuan rumah warga dengan risiko banjir akibat hilangnya daerah resapan air.

“Jika pengurukan lahan sawah terus dibiarkan, maka dapat dipastikan ribuan rumah warga berpotensi terendam banjir karena hilangnya area resapan air hujan. Apalagi posisi permukiman warga saat ini jauh lebih rendah dibandingkan permukaan jalan dan lahan yang sedang ditinggikan,” ungkap Heri Hermawan dengan nada getir saat ditemui di kediamannya, Selasa (09/06/2026).

Menabrak Komitmen Swasembada Pangan Presiden Prabowo

Heri menilai, konversi lahan pertanian pangan secara ugal-ugalan ini merupakan langkah mundur yang mencederai program ketahanan pangan nasional yang tengah digelorakan pemerintah pusat. Aksi pengurukan ini dinilai menabrak semangat Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 4 Tahun 2026 yang diterbitkan murni untuk memproteksi keberadaan lahan pertanian subur demi mengejar target swasembada pangan nasional.

Diterbitkannya Perpres tersebut merupakan bukti sah bahwa negara menaruh perhatian penuh pada perlindungan agraria. Namun, realitas kelam di lapangan menunjukkan adanya ego sektoral pemerintah daerah yang justru membiarkan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) beralih fungsi demi kepentingan korporasi.

“Masyarakat akan menghadapi berbagai dampak buruk yang nyata, mulai dari pencemaran udara, kebisingan, hingga ancaman banjir yang siap merendam ribuan rumah akibat hilangnya daerah resapan air. Pertanyaannya sederhana, apakah investasi bermodal besar jauh lebih penting daripada keselamatan rakyat?” cetus Heri retoris.

Sengkarut RTRW: Sawah Hijau yang ‘Dipaksa’ Menjadi Kuning

Akar dari persoalan alih fungsi lahan ini diduga bersumber dari adanya rekayasa tata ruang lokal. Heri mengungkapkan indikasi janggal berdasarkan peta Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Tangerang dalam Perda Nomor 9 Tahun 2020. Dalam dokumen tersebut, sejumlah kawasan yang secara fisik nyata-nyata berupa sawah produktif beririgasi teknis (zona hijau), secara administratif telah diubah statusnya menjadi zona kuning atau kawasan nonpertanian.

Perubahan warna peta ini dinilai menjadi celah legalitas bagi para pengembang untuk menggusur lahan pertanian. Kondisi ini menuntut adanya audit investigatif yang serius, mengingat lahan Teluknaga seharusnya masuk dalam daftar prioritas penetapan dan perlindungan ketat LP2B yang dilindungi undang-undang.

“Jika lahan sawah produktif itu sampai dikeluarkan dari status LP2B, maka patut dipertanyakan siapa kekuatan besar di balik layar yang mampu mengalahkan kebijakan perlindungan pertanian milik pemerintah pusat. Akibat pembiaran ini, negara bisa kehilangan ribuan hektare sawah produktif beririgasi teknis yang sangat penting untuk menjaga ketahanan pangan nasional, sebagaimana menjadi komitmen utama Presiden Prabowo Subianto,” pungkas Heri menutup pernyataannya.

Perjuangan warga Teluknaga dalam mempertahankan sejengkal tanah sawah mereka adalah ujian nyata bagi konsistensi penegakan hukum tata ruang di Indonesia. Ketika lembaran regulasi perlindungan pangan yang ditandatangani di istana negara dengan mudah dipatahkan oleh alat berat penguruk tanah di daerah, di situlah keadilan ekologis sedang mengalami keretakan.

Sawah bukan sekadar hamparan padi dan angka statistik produksi, melainkan ruang hidup, penyerap banjir, dan jaminan masa depan bagi generasi anak cucu. Melalui surat terbuka yang dilayangkan ke meja Presiden, masyarakat Tangerang sedang mengetuk hati nurani para penguasa: bahwa investasi sejati tidak boleh dibangun di atas penderitaan rakyat, dan kemakmuran bangsa tidak akan pernah tercapai jika tanah subur yang memberi kita makan, dipaksa mati dan terkubur di bawah beton-beton pergudangan yang dingin.

Reporter: Arin Masi | Editor: Suwarman