Program PKT ini dirancang khusus sebagai instrumen intervensi ekonomi yang menyasar perbaikan fasilitas publik skala kecil, seperti normalisasi saluran irigasi tersier, pemeliharaan jalan desa, rehabilitasi jembatan gantung, hingga pembenahan sanasi lingkungan pemukiman warga.

Menteri PU menekankan bahwa pendekatan padat karya menempatkan masyarakat setempat bukan hanya sebagai penonton, melainkan sebagai pelaksana utama proyek. Hal ini bertujuan agar upah kerja yang dibayarkan secara tunai dapat langsung mengalir dan meningkatkan daya beli rumah tangga di tingkat perkampungan.

“Target 23.000 titik di Aceh Tamiang ini harus segera kita realisasikan dan pulihkan. Melalui Program Padat Karya Tunai, kita tidak hanya memperbaiki fisik infrastruktur penunjang pertanian dan logistik desa, tetapi juga memberikan stimulus ekonomi langsung kepada masyarakat yang membutuhkan pekerjaan,” ungkap Menteri PU, Rabu (27/5/2026).

Pihak Kemen PU memastikan seluruh tahapan pelaksanaan PKT berjalan dengan tata kelola yang transparan dan akuntabel. Pendampingan teknis dari Balai Wilayah Sungai dan Balai Pelaksana Jalan Nasional terus dioptimalkan agar hasil pengerjaan fisik di lapangan tetap memenuhi standar baku mutu kualitas yang ditetapkan.

Selain itu, program ini diharapkan mampu memberikan dampak berantai (multiplier effect) bagi sektor sektor produktif di Aceh Tamiang, terutama sektor pertanian dan perkebunan yang sangat bergantung pada keandalan infrastruktur pengairan dan akses jalan usaha tani.

Kementerian Pekerjaan Umum berkomitmen untuk terus memperkuat sinergi bersama Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang dan perangkat desa setempat guna memastikan distribusi logistik bahan baku material lokal berjalan lancar, sehingga seluruh target pemulihan titik infrastruktur dapat rampung tepat waktu.(Yonex)

Fasilitas IPA Baja yang tengah diintegrasikan ke dalam ekosistem SPAM Karang Baru ini diproyeksikan mampu meningkatkan kapasitas debit air bersih (liter per detik) secara signifikan untuk didistribusikan ke wilayah pemukiman penduduk yang selama ini belum terjangkau layanan air bersih secara optimal.

Di sela-sela inspeksinya, Menteri Dody menekankan pentingnya akurasi teknis dalam pemasangan instalasi ini. Menurutnya, pemanfaatan material baja berkualitas tinggi harus diimbangi dengan sistem penyaringan (filtrasi) modern agar air yang dialirkan memenuhi baku mutu kesehatan yang ketat.

“Ketersediaan air bersih adalah fondasi utama dari kesehatan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi daerah. Melalui optimalisasi IPA Baja di SPAM Karang Baru ini, kami ingin memastikan bahwa negara hadir memberikan jaminan pasokan air secara kontinu, bebas hambatan, dan berkelanjutan bagi warga Aceh Tamiang,” tegas Menteri Dody, Senin (25/5/2026).

Menteri PU juga menginstruksikan kepada Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BPPW) dan pihak kontraktor untuk mempercepat proses uji coba fungsi (commissioning test) saluran distribusi utama. Langkah ini krusial untuk mendeteksi potensi kebocoran pipa (non-revenue water) sejak dini sebelum jaringan pipa terkoneksi sepenuhnya ke sambungan rumah (SR) warga.

Diharapkan, dengan rampungnya pemasangan IPA Baja ini, indeks cakupan layanan air bersih di Kabupaten Aceh Tamiang dapat meningkat drastis, sekaligus menekan ketergantungan masyarakat terhadap penggunaan air tanah dangkal yang rentan terhadap kontaminasi lingkungan.(Yonex)

Dalam peninjauan lapangan tersebut, Menteri Dody memeriksa secara saksama kekuatan struktural bangunan, ketersediaan instalasi air bersih, sistem sanitasi, hingga fasilitas penunjang lingkungan sekitar hunian.

“Pemerintah tidak hanya sekadar membangun fisik bangunan, tetapi juga memastikan aspek kelayakan dan kenyamanan hidup masyarakat di dalamnya. Akses air bersih, sanitasi yang sehat, dan ketahanan struktur bangunan terhadap potensi bencana lokal harus benar-benar terjamin,” ujar Menteri Dody, Senin (25/5/2026).

Program pembangunan rumah hunian di wilayah Aceh Tamiang ini diprioritaskan bagi masyarakat yang membutuhkan, termasuk sebagai langkah relokasi dan penataan kawasan rawan bencana. Melalui penyediaan hunian yang representatif, pemerintah berharap dapat meningkatkan taraf hidup serta produktivitas ekonomi warga setempat.

Menteri Dody menginstruksikan kepada pihak kontraktor pelaksana dan jajaran teknis Kementerian PU di daerah untuk segera merampungkan sisa pekerjaan (finishing) dengan tetap menjaga kualitas material yang digunakan. Ia juga meminta dinas terkait setempat untuk berkolaborasi dalam mengawal pengelolaan lingkungan pemukiman tersebut secara berkelanjutan.

Pihak Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang memberikan apresiasi tinggi atas perhatian langsung dari jajaran kementerian pusat. Kehadiran infrastruktur hunian yang aman dan nyaman ini diharapkan mampu mempercepat pemulihan kesejahteraan sosial dan tata ruang wilayah di Aceh Tamiang.(Yonex)

• Pembangunan Hunian Tetap (Huntap) di Bireuen dan Hunian Sementara (Huntara) di berbagai desa terus dipacu untuk menampung sekitar 300 kepala keluarga yang masih bertahan di pengungsian.
• Mengatasi hambatan logistik akibat akses jalan yang terdampak longsor guna memastikan material bangunan sampai ke titik terdalam.
• BNPB bersama Satgas PRR menginisiasi pembangunan sumur bor untuk ketersediaan air bersih serta penyaluran bantuan ekonomi dan perabot rumah tangga sebagai modal awal kemandirian warga.

Presiden Prabowo dan Menteri PU berinteraksi langsung dengan warga di kawasan relokasi untuk memastikan bahwa hunian tersebut telah dihuni sepenuhnya dan berfungsi dengan baik. Menteri PU melaporkan bahwa pembangunan rumah hunian tetap (Huntap) di Aceh Tamiang merupakan prioritas nasional untuk memulihkan harkat dan martabat masyarakat pasca-bencana alam.

“Presiden ingin memastikan bahwa negara hadir bukan hanya saat darurat, tetapi hingga warga benar-benar memiliki tempat tinggal yang layak. Saya melaporkan kepada Bapak Presiden bahwa infrastruktur dasar seperti sanitasi dan akses air bersih di kawasan hunian ini sudah berjalan optimal,” ujar Menteri PU di sela-sela kunjungan.

Peninjauan ini mencakup pengecekan kualitas konstruksi bangunan serta fasilitas umum pendukung di sekitar area pemukiman. Menteri PU menegaskan bahwa rumah hunian yang dibangun telah menerapkan standar tahan gempa dan ramah lingkungan, sesuai dengan mandat pembangunan berkelanjutan yang dicanangkan pemerintah.

Dalam kesempatan tersebut, Presiden Prabowo mengapresiasi kerja cepat kementerian terkait dalam menuntaskan penyediaan hunian. Ia menekankan bahwa keberhasilan pembangunan infrastruktur pemukiman harus diukur dari sejauh mana masyarakat merasa aman dan nyaman menempati rumah barunya.

Kementerian PU berkomitmen untuk terus memantau pemeliharaan kawasan hunian ini melalui kolaborasi dengan pemerintah daerah. Dengan tuntasnya pengisian rumah-rumah hunian ini, diharapkan roda ekonomi masyarakat Aceh Tamiang dapat segera berputar kembali secara normal di lingkungan yang lebih aman dan terencana.(Yonex)

Sambil menggenggam erat tangan Presiden, Ibu Nurita tidak kuasa membendung air matanya. Di hadapan orang nomor satu di Indonesia tersebut, ia menceritakan perjuangannya bertahan hidup di Huntara bersama keluarga besarnya selama berbulan-bulan.

“Saya hanya ingin menyampaikan terima kasih karena Bapak sudah sudi singgah ke tempat kami. Harapan kami kecil, Pak, hanya ingin segera menempati hunian tetap agar anak-cucu bisa tidur dengan tenang tanpa was-was kalau hujan turun lagi,” ungkap Ibu Nurita dengan suara bergetar.

Presiden, yang didampingi oleh Menteri Pertahanan, tampak mendengarkan dengan saksama setiap kata yang terucap. Beliau langsung memberikan instruksi kepada jajaran terkait di lokasi untuk mempercepat proses transisi dari Huntara ke Hunian Tetap (Huntap) bagi warga terdampak di Aceh Tamiang.

“Ibu sabar ya, kami terus bekerja. Saya sudah minta jajaran Kementerian terkait untuk memastikan pembangunan Huntap selesai tepat waktu. Idulfitri ini harus jadi awal semangat baru bagi warga di sini,” ujar Presiden menenangkan.

Pertemuan singkat namun bermakna ini menjadi oase harapan bagi warga Huntara. Bagi Ibu Nurita, keberaniannya menyampaikan aspirasi langsung kepada Presiden adalah kado lebaran terindah. Kunjungan ini membuktikan bahwa pemerintah tetap hadir di tengah-tengah masyarakat yang sedang berjuang memulihkan kehidupan pascabencana, bahkan di hari raya sekalipun.(Yonex)

Dalam suasana yang penuh kekhusyukan, Menhan tampak duduk bersaf di samping Presiden, membaur dengan tokoh agama dan masyarakat lokal. Kehadiran Menhan dalam kunjungan kerja mendampingi Presiden ini sekaligus membawa pesan persatuan dan penguatan silaturahmi antara pemerintah pusat dengan wilayah paling barat Indonesia tersebut.

Usai melaksanakan salat, Menhan menyampaikan bahwa perayaan Idulfitri di Aceh memiliki makna spiritual yang sangat dalam. Ia juga mengapresiasi kerukunan dan kedamaian yang terjaga di Tanah Rencong sebagai modal utama pembangunan bangsa.

“Merupakan sebuah kehormatan bisa merayakan hari kemenangan ini di Aceh Tamiang bersama Bapak Presiden dan saudara-saudara kita di sini. Semangat kebersamaan dan kemanunggalan ini adalah fondasi kekuatan pertahanan kita yang paling utama, yaitu persatuan rakyat,” ujar Menhan kepada awak media.

Setelah rangkaian salat Id selesai, Presiden dan Menhan menyempatkan diri untuk menyapa dan bersalaman dengan warga yang hadir. Kunjungan ini juga dimanfaatkan untuk meninjau beberapa fasilitas publik di Aceh Tamiang sebagai bagian dari komitmen pemerintah dalam memeratakan pembangunan hingga ke pelosok daerah.(Yonex)

Di tengah kondisi itu, Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo datang langsung ke Desa Landuh pada Rabu, 24 Desember 2025. Tanpa ragu, Menteri Dody menyusuri sudut-sudut desa yang masih tertutup lumpur dengan membonceng sepeda motor. Tanpa pengawalan ketat, Menteri Dody menyapa warga dan mendengarkan langsung cerita mereka tentang hari-hari sulit pascabencana.

Warga menyampaikan bahwa sebelum kunjungan tersebut, belum ada pejabat negara yang meninjau langsung kondisi Desa Landuh. Kehadiran Menteri Dody menjadi penguat tersendiri bagi masyarakat bahwa negara hadir hingga ke pelosok desa yang terdampak paling parah.

Menteri Dody mengatakan, percepatan pembersihan, khususnya fasilitas umum menjadi prioritas agar aktivitas sosial, ekonomi, dan pelayanan publik masyarakat Aceh Tamiang dapat segera pulih.

“Kita semua ingin memastikan masyarakat terdampak bencana tidak berlama-lama berada dalam kondisi sulit,” kata Menteri Dody.

Usai berkeliling desa dan menyerap aspirasi masyarakat, Menteri Dody langsung memerintahkan unit teknis Kementerian PU untuk bergerak cepat. Alat berat dikirimkan ke lokasi guna membantu pembersihan lumpur, terutama di jalan-jalan lingkungan yang menjadi urat nadi aktivitas warga.

Komitmen tersebut tidak berhenti pada kunjungan pertama. Pada Selasa, 20 Januari 2026, Menteri Dody kembali mengunjungi Desa Landuh untuk memastikan bahwa penanganan benar-benar berjalan dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Hasilnya, pembersihan telah dilakukan secara signifikan, khususnya pada jalan-jalan lingkungan desa yang kini sudah dapat dilalui kembali.

Kepala Desa Landuh Helmi menyampaikan apresiasi dan terima kasih langsung kepada Menteri Dody atas perhatian dan tindak lanjut yang dilakukan Kementerian PU. Helmi menggambarkan perubahan yang dirasakan warganya, dari kondisi jalan yang sebelumnya tertutup lumpur hingga kini kembali bisa dilalui, sehingga aktivitas masyarakat dan roda ekonomi perlahan mulai bergerak kembali.

“Sekarang warga sudah bisa beraktivitas, anak-anak bisa melintas, dan kegiatan ekonomi mulai hidup lagi,” ujarnya.

Pertemuan Menteri Dody dengan Kepala Desa menjadi bukti menjadi bagian dari komitmen Kementerian PU dalam memastikan penanganan pascabencana tidak hanya berhenti pada respons awal, tetapi berlanjut hingga masyarakat benar-benar merasakan pemulihan dan dapat kembali menjalani kehidupan secara normal.

Menteri Dody menyampaikan pesan keteguhan kepada masyarakat Desa Landuh dan mengajak warga untuk tetap sabar dan tabah menghadapi cobaan, terus berdoa, serta menegaskan bahwa pemerintah akan terus berupaya hadir dan membantu sesuai kewenangan yang dimiliki.

“Kita hadapi ini bersama. Negara tidak akan nenunggalkan bapak-bapak,” pesan Menteri Dody kepada warga.(IMH)

Salah satu lokasi yang telah beroperasi dan sudah dimanfaatkan oleh masyarakat adalah sumur bor di Masjid Simpang Lhee, Kecamatan Manyak Payed. Sumur bor ini memiliki kedalaman 82 meter ini mulai beroperasi untuk menyediakan air bersih guna memenuhi kebutuhan ibadah sekaligus keperluan air bersih harian bagi warga sekitar.

Menteri PU Dody Hanggodo menegaskan bahwa penyediaan air bersih merupakan salah satu prioritas utama dalam penanganan pascabencana, karena berkaitan langsung dengan kesehatan, kenyamanan, serta keberlangsungan aktivitas sosial masyarakat.

“Pemulihan pascabencana tidak hanya menyangkut perbaikan infrastruktur yang rusak, tetapi juga memastikan masyarakat kembali mendapatkan akses terhadap kebutuhan dasar, terutama air bersih. Fasilitas ibadah, layanan kesehatan, dan hunian sementara harus segera berfungsi normal agar warga bisa kembali beraktivitas dengan aman dan layak,” kata Menteri Dody.

Bagi masyarakat, kehadiran sumur bor ini menjadi solusi tanggap darurat atas kesulitan air bersih yang selama ini dialami pascabencana. Aktivitas wudu, kebersihan masjid, hingga kebutuhan rumah tangga warga kini dapat kembali berjalan normal.

Salah satu warga Manyak Payed, Aisyah Rahmi mengungkapkan rasa syukur atas berfungsinya sumur bor tersebut. Sejak bencana, warga merasa sangat kesulitan air bersih.

“Alhamdulillah sekarang air sudah mengalir lancar. Jamaah bisa beribadah dengan tenang, warga sekitar juga ikut merasakan manfaatnya, tidak perlu antre lagi. Kami berharap sumur ini terus dijaga dan berfungsi lama karena sangat membantu kami,” kata Aisyah Rahmi.

Selain Masjid Simpang Lhee, Kementerian PU melalui Balai Wilayah Sungai (BWS) Sumatera I juga terus melaksanakan pengeboran sumur bor di berbagai lokasi lainnya di Aceh Tamiang. Di Kantor Camat Kuala Simpang, pengeboran telah mencapai kedalaman 86 meter dari rencana 100 meter. Hasil kajian menunjukkan potensi akuifer berada pada kedalaman 23–35 meter dan di atas 150 meter, sehingga saat ini dilakukan persiapan konstruksi lanjutan sebagai pendukung sumur bor.

Di Masjid Al Ikhlas, Gampong Sukajadi, Kecamatan Banda Mulia, pengeboran telah mencapai kedalaman 76 meter dengan potensi akuifer pada rentang 39–78 meter. Lokasi ini diproyeksikan menjadi sumber air bersih bagi jamaah dan warga sekitar.

Selanjutnya pengeboran di Kantor Datok Gampong Menanggini, Kecamatan Karang Baru saat ini baru mencapai tahap pilot hole sedalam 25 meter dari rencana 60 meter. Pekerjaan sempat terkendala akibat kerusakan gearbox alat bor dan sudah dalam proses penanganan teknis.

Di Pesantren Darul Mukhlisin, Kecamatan Karang Baru, pengeboran pilot hole telah mencapai kedalaman 96 meter dari target 100 meter. Lokasi ini memiliki potensi akuifer di beberapa lapisan, yakni pada kedalaman 8–19 meter, 28–39 meter, serta di atas 98 meter, sehingga diharapkan mampu memenuhi kebutuhan air bersih di lingkungan pesantren.

Untuk fasilitas pendidikan, pengeboran juga dilakukan di TK Nurul Ikhlas Telaga Meuku II Sidomulyo, Kecamatan Banda Mulia. Pilot hole telah mencapai kedalaman 82 meter dan saat ini memasuki tahap persiapan konstruksi sumur.

Di wilayah Desa Matang Teupah, Kecamatan Bendahara, pengeboran pilot hole telah mencapai kedalaman 100 meter sesuai rencana dengan potensi akuifer pada kedalaman 39–78 meter dan 78–92 meter. Saat ini pekerjaan dilanjutkan ke tahap konstruksi sumur.

Pengeboran juga berlangsung di Desa Bandar Khalifah, Kecamatan Bendahara yang telah mencapai kedalaman 118 meter dari rencana 150 meter dan tengah memasuki tahap konstruksi sumur.

Sementara di Desa Meurandeh, Kecamatan Manyak Payed, pengeboran pilot hole telah selesai pada kedalaman 92 meter. Sumur telah selesai dikonstruksi dan saat ini dilakukan well development atau pencucian sumur, sekaligus persiapan pemasangan pompa agar dapat segera dimanfaatkan masyarakat.

Untuk mendukung ketepatan lokasi pengeboran, Kementerian PU juga telah melaksanakan survei geolistrik di sejumlah titik, antara lain Desa Gelung (Kecamatan Seruway), Desa Meurandeh (Manyak Payed), Kecamatan Tenggulun di dua lokasi, Padang Linggis, Pante Cempa, Bandar Khalifah Hulu, dan Ronggoh. Pada 10 Januari 2026, survei geolistrik tambahan juga dilaksanakan di beberapa lokasi usulan baru, termasuk wilayah Manyak Payed dan Kantor Kejaksaan Negeri, serta penambahan dua titik cadangan sebagai antisipasi kebutuhan ke depan.(IMH)

Di Pesantren Darul Mukhlisin, Aceh Tamiang, pembersihan dilakukan oleh tim gabungan dengan dukungan 34 unit alat berat yang masih beroperasi aktif. Hingga Senin (29/12), progres pembersihan mencapai sekitar 94 persen, mencakup area utama pesantren serta fasilitas pendukung seperti ruang belajar, ruang guru, tempat wudu masjid, dan rumah warga di sekitar lokasi.

Kepala Balai Besar Taman Nasional Gunung Leuser (BBTNGL), Subhan, menyampaikan bahwa fokus pembersihan tidak hanya pada pemindahan kayu, tetapi juga pemulihan fungsi fasilitas sosial.

“Pembersihan kami arahkan agar aktivitas pendidikan dan ibadah dapat segera kembali berjalan. Pekerjaan lembur malam terus dilakukan untuk mempercepat penyelesaian,” ujar Subhan.

Sementara itu, di Kecamatan Langkahan, Aceh Utara, pembersihan akses jalan dan fasilitas umum terus berlanjut dengan dukungan enam unit ekskavator. Akses jalan Desa Geudumbak terus terbuka dan pembersihan fasilitas pendidikan telah diselesaikan di SMPN 3 Langkahan serta sembilan ruang belajar di SD Negeri 7 Langkahan.

Di Sumatera Utara, kegiatan pembersihan dilaksanakan di Desa Aek Ngadol, Garoga, dan Huta Godang dengan dukungan alat berat dan dump truck dari Kemenhut, TNI, BNPB, serta mitra perusahaan. Kegiatan difokuskan pada pembersihan rumah warga, fasilitas umum, penanganan lumpur, serta pemilahan kayu di sekitar Sungai Garoga.

Kepala Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BBKSDA) Sumatera Utara, Novita Kusuma Wardani, menegaskan bahwa kegiatan di Sumatera Utara dilaksanakan secara kolaboratif mengikuti komando satuan tugas daerah.

“Kami mendukung penuh upaya pemulihan yang dipimpin pemerintah daerah dan TNI, dengan memastikan pembersihan berjalan tertib, aman, dan bermanfaat langsung bagi masyarakat,” jelas Novita.

Kemenhut memastikan operasi pembersihan akan terus dilanjutkan sesuai kondisi lapangan dan cuaca, dengan koordinasi lintas sektor sebagai kunci percepatan pemulihan pascabencana.(IMH)