Itulah yang terungkap dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK di kantor Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

JAKARTA, Jejak News, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akhirnya membuka tabir gelap di balik pengelolaan uang negara yang paling sensitif: Dana Siap Pakai (DSP) kebencanaan di BNPB.

Ketua KPK, Setyo Budiyanto, dalam keterangannya di Prambanan, Yogyakarta, Rabu (14/10/2026), membenarkan bahwa yang disalahgunakan adalah Dana Siap Pakai — dana yang seharusnya cair dalam hitungan jam untuk menyelamatkan warga terdampak bencana.

“Ya kalau dari ekspose kemarin itu kan yang disalahgunakan itu kan dana siap pakai. Dari dana siap pakai inilah kemudian ada proses-proses yang seharusnya dilakukan sesuai ketentuan. Meskipun kami juga melihat ada beberapa persyaratan untuk bisa menggunakan dana siap pakai ini,” ujar Setyo.

Fakta yang ditemukan penyidik jauh lebih serius. Dana yang melibatkan perusahaan swasta itu diduga kuat telah dikondisikan sejak awal.

“Ini yang sedang kemudian didalami, yang terindikasi bahwa ada kerja sama, ada semacam pengkondisian, ya terutama dalam penyaluran anggaran, kemudian pemanfaatan, penggunaannya, yang sebagian disalahgunakan oleh beberapa oknum untuk keuntungan dirinya sendiri,” sambung Setyo.

KPK menemukan adanya dugaan permufakatan jahat (mens rea) antara pejabat BNPB dengan pihak swasta. Jabatan dimanfaatkan untuk memanggil vendor, mengatur pengadaan, dan meraup keuntungan.

“Dari RIC (Richard Erlangga), dengan posisinya dia berada di situ, memanfaatkan statusnya, kemudian melakukan pendekatan dengan beberapa pihak yang saya sebut mungkin sebagai vendor atau penyedia jasanya, melakukan kegiatan-kegiatan sebagaimana yang dibutuhkan oleh badan tersebut, ya dan kemudian ada kerja sama,” ungkap Setyo.

Dari hasil ekspose, KPK menetapkan lima orang tersangka:

1. Gery Prasetiawan selaku pihak swasta

2. Syifa Nrika Ghifarian selaku pihak swasta

3. Gabriel Purwaka Sigit selaku Kasubdit Pengelolaan Bantuan dan Kedaruratan BNPB sekaligus Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)

4. Bima Setiawan selaku Tenaga Ahli sekaligus adik Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto

5. Richard Erlangga selaku Tenaga Ahli Kepala BNPB

Penetapan Bima Setiawan menjadi sorotan. KPK menegaskan tidak melihat siapa dia, melainkan perbuatannya.

“Ya, terinformasi seperti itu (adik Kepala BNPB). Kita tidak melihatnya siapa dia. Ini kan yang dimintai pertanggungjawaban adalah subjek yang melakukan atau diduga melakukan perbuatan melawan hukum,” jelas Setyo.

Dalam OTT tersebut, KPK mengamankan barang bukti uang tunai dan logam mulia emas senilai Rp1,4 miliar.

Sementara itu, BNPB melalui juru bicara Berton Padjaitan menyatakan menghormati proses hukum dan menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah.

“BNPB menghormati sepenuhnya proses dan prosedur hukum yang sedang dilakukan oleh KPK. BNPB menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah,” kata Berton, Selasa (13/10).

BNPB juga mengklaim kooperatif dan tidak akan melakukan intervensi.

“BNPB berkomitmen kooperatif dan akan memberikan dukungan data serta akses informasi yang diperlukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. BNPB tidak akan melakukan intervensi dalam bentuk apapun terhadap proses penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan APH,” ujarnya.

Data ini penting: DSP BNPB adalah dana yang diatur dalam Peraturan Kepala BNPB dan Peraturan Menteri Keuangan tentang pengelolaan dana siap pakai. Penggunaannya seharusnya melalui mekanisme kedaruratan, bukan penunjukan langsung yang dikondisikan untuk keuntungan vendor tertentu.

Reporter: Ananta Fathur| Editor: Ismail Saleh

Kementerian PANRB menekankan pentingnya komitmen pimpinan (leadership) serta perubahan budaya kerja (mindset) aparatur di lingkungan Ditjen Saintek. Reformasi birokrasi tematik di sektor sains dan teknologi dinilai sangat strategis untuk mempercepat tata kelola riset yang transparan, penyederhanaan perizinan/layanan sains, serta efisiensi tata kelola kelembagaan.

Dalam proses pendampingan evaluasi ZI, PANRB mendorong Ditjen Saintek untuk terus memperkuat inovasi layanan digital, meningkatkan kualitas pengelolaan pengaduan masyarakat, serta melakukan mitigasi risiko area rawan korupsi secara konsisten. Keberhasilan pembangunan Zona Integritas ditentukan oleh sejauh mana inovasi birokrasi mampu memangkas hambatan pelayanan publik serta mempermudah akses riset dan inovasi nasional.

Melalui komitmen bersama dan konsistensi pelaksanaan Zona Integritas ini, Kementerian PANRB optimistis Ditjen Saintek mampu menjadi instansi percontohan yang memiliki integritas tinggi, berkinerja unggul, serta memberikan kontribusi langsung dalam memperkuat ekosistem sains dan teknologi nasional.(Yusuf)

Penyaluran dana bantuan ini ditujukan untuk memodernisasi infrastruktur pertanian, pengadaan benih unggul, alat dan mesin pertanian (alsintan), serta penyediaan sarana dan prasarana peternakan, seperti pakan berkualitas dan bantuan bibit ternak produktif. Jawa Timur dinilai memegang peranan krusial sebagai lumbung pangan dan sentra pakan ternak nasional yang menyokong stabilitas pasokan pangan di kawasan Indonesia bagian timur.

Melalui tambahan alokasi Rp600 miliar untuk sektor peternakan, Kementan mendorong para peternak lokal di Jawa Timur agar dapat meningkatkan ketersediaan daging dan susu dalam negeri. Langkah strategis ini selaras dengan program prioritas nasional dalam memenuhi kebutuhan gizi masyarakat serta menekan ketergantungan impor produk olahan ternak secara bertahap.

Pemerintah optimistis bahwa intervensi anggaran yang masif disertai pendampingan teknis kepada kelompok tani dan peternak akan memperkokoh posisi Jawa Timur sebagai tulang punggung kedaulatan pangan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat perdesaan, serta memacu pertumbuhan ekonomi daerah secara signifikan.(Yusuf)

Jenama-jenama yang terkurasi mencakup berbagai subsektor ekonomi kreatif unggulan, seperti fesyen, kriya, kuliner kemasan, hingga produk desain interior. Kementerian Ekraf memberikan penguatan kapasitas pra-pameran melalui pendampingan business matching, penyusunan katalog berstandar internasional, serta optimalisasi strategi komunikasi merek untuk menarik minat para buyer dan investor mancanegara.

Ajang TEI 2026 menjadi sarana strategis bagi para pelaku usaha kreatif untuk membangun jejaring bisnis internasional, menjajaki kerja sama distribusi lintas negara, serta mengukur daya saing produk di tingkat global. Pemerintah menargetkan partisipasi dalam pameran dagang terbesar di Indonesia ini dapat mencatatkan potensi kesepakatan dagang (trade commitment) yang signifikan bagi sektor ekonomi kreatif nasional.

Kementerian Ekraf optimistis bahwa penguatan promosi ekspor yang terintegrasi serta perluasan akses pasar global bagi produk lokal binaan akan mendorong pertumbuhan nilai tambah ekonomi kreatif, memperkuat cadangan devisa, dan menegaskan posisi Indonesia sebagai salah satu pemain utama dalam industri kreatif internasional.(Yusuf)

Berdasarkan regulasi yang diatur dalam Undang-Undang tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (MD3) serta Undang-Undang Pemerintahan Daerah, proses PAW diawali dengan pengajuan usulan resmi dari pimpinan partai politik asal anggota yang bersangkutan kepada pimpinan DPRD. Pimpinan DPRD kemudian meneruskan usulan tersebut kepada gubernur atau bupati/wali kota melalui kepala daerah untuk diterbitkan surat keputusan pengesahannya setelah melalui verifikasi administratif oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) daerah.

Calon pengganti antarwaktu diambil dari daftar peringkat perolehan suara sah berikutnya dari partai politik yang sama pada daerah pemilihan (dapil) yang bersangkutan. Proses verifikasi ini memastikan bahwa pengganti yang ditunjuk memiliki legalitas yang sah serta memenuhi seluruh persyaratan administratif dan integritas moral sebagai wakil rakyat.

Pemerintah terus mengingatkan pentingnya pemahaman yang komprehensif terkait regulasi PAW bagi seluruh partai politik, sekretariat DPRD, dan penyelenggara pemilu. Kejelasan tahapan dan kepatuhan terhadap prosedur hukum ini sangat krusial untuk menjamin kelangsungan fungsi pengawasan, legislasi, dan penganggaran di lembaga legislatif daerah tanpa mengganggu stabilitas politik lokal.(Yusuf)

Kegiatan Senam Rabu Bugar ini dirancang sebagai wadah pembudayaan olahraga secara konsisten di kalangan pegawai Kemenpora maupun masyarakat umum. Sinergi bersama komunitas olahraga rekreasi dan kebugaran dinilai menjadi langkah efektif untuk memasyarakatkan olahraga serta mengolahragakan masyarakat demi mewujudkan gaya hidup sehat dan aktif.

Selain senam aerobik dan latihan ketahanan jantung bersama Klub Jantung Sehat, antusiasme peserta tampak saat memperagakan gerak lembut nan bertenaga dari jurus Tai Chi yang dipandu oleh instruktur ADYTI. Penggabungan berbagai variasi olahraga ini bertujuan untuk memperkuat kesehatan kardiovaskular, kelenturan tubuh, serta keseimbangan mental para peserta.

Kemenpora menegaskan komitmennya untuk terus memfasilitasi dan mengajak seluruh lapisan masyarakat agar rutin berolahraga setidaknya 30 menit sehari. Melalui konsistensi program kebugaran seperti Senam Rabu Bugar, pemerintah berharap tingkat kebugaran dan angka harapan hidup masyarakat Indonesia dapat terus meningkat secara signifikan.(Yusuf)

Kemenhaj meminta para jemaah untuk mematuhi aturan dan arahan keselamatan yang dikeluarkan oleh otoritas berwenang di Arab Saudi maupun perwakilan diplomatik Republik Indonesia (KBRI Riyadh dan KJRI Jeddah). Jemaah juga diimbau untuk selalu berada dalam rombongan, menghindari lokasi-lokasi kerumunan non-ibadah yang berpotensi memicu risiko keamanan, serta memastikan sarana komunikasi tetap aktif selama menjalankan ibadah.

Selain itu, Kemenhaj menginstruksikan kepada seluruh PPIU untuk memperketat koordinasi, melakukan pemantauan berkala terhadap kondisi para jemaah di tanah suci, serta memastikan kesiapan mitigasi darurat dan skenario kepulangan yang aman. Pemerintah Indonesia melalui Kedutaan Besar dan Konsulat Jenderal terus memantau situasi secara intensif 24 jam guna memberikan perlindungan optimal bagi seluruh WNI.

Pemerintah optimistis bahwa melalui kesiapsiagaan penuh, kepatuhan jemaah terhadap panduan keselamatan, serta koordinasi erat antara PPIU dan perwakilan RI di Arab Saudi, pelaksanaan ibadah umrah bagi jemaah Indonesia dapat terus berlangsung dengan aman, tertib, dan lancar.(Yusuf)

Dalam sambutannya, Menteri Kebudayaan menekankan bahwa peresmian Galeri Prajnaparamita merupakan manifestasi nyata dari komitmen pemerintah untuk menjadikan museum tidak hanya sekadar tempat penyimpanan artefak bersejarah, tetapi sebagai ruang publik edukatif yang inklusif, inspiratif, dan hidup. Galeri ini dilengkapi dengan fasilitas aksesibilitas bagi penyandang disabilitas, seperti label berhuruf Braille, taktil arca 3D, serta media pemandu audio (audio guide).

Pemerintah terus mendorong transformasi museum nasional melalui penataan kuratorial berbasis teknologi digital, peningkatan aspek pencahayaan dan estetika display, serta penyediaan program publik yang menjangkau generasi muda. Kehadiran galeri tematik seperti Galeri Prajnaparamita diharapkan mampu memperkuat apresiasi kebudayaan, memacu daya tarik wisata sejarah, dan menjadikan kekayaan peradaban bangsa sebagai penggerak ekonomi kreatif berbasis budaya.

Kementerian Kebudayaan optimistis bahwa lewat pembaharuan tata pamer museum yang inklusif dan modern di seluruh Indonesia, nilai-nilai luhur serta keindahan warisan leluhur bangsa akan terus terjaga kelestariannya sekaligus memberikan wawasan mendalam bagi masyarakat nasional maupun mancanegara.(Yusuf)

Infrastruktur JIAT ini menjadi solusi strategis dalam mengantisipasi ancaman kekeringan serta mempertahankan indeks pertanaman (IP) di salah satu kawasan lumbung beras utama Jawa Barat tersebut. Dengan tersedianya sumber air yang memadai dan terkelola secara teknis, para petani dapat mengoptimalkan masa tanam hingga dua hingga tiga kali dalam setahun tanpa khawatir mengalami gagal panen akibat kelangkaan air.

Kementerian PU melalui Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) terkait terus melakukan pemeliharaan berkala, perbaikan pompa, serta pendampingan teknis kepada Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) setempat. Penguatan kelembagaan dan pengelolaan irigasi partisipatif ini bertujuan agar pengoperasian sumur bor dan pembagian air tanah dapat berjalan efisien, merata, serta adil bagi seluruh kelompok tani pemanfaat.

Pemerintah optimistis bahwa keberlanjutan operasional 53 titik JIAT di Indramayu ini akan memperkuat produksi beras daerah, menjaga tingkat produktivitas lahan pertanian rakyat, serta memberikan kontribusi nyata dalam memperkokoh ketahanan dan kedaulatan pangan nasional.(Yusuf)

Menko PMK menekankan bahwa percepatan rehab-rekon merupakan prioritas utama guna memulihkan fungsi fasilitas publik, hunian warga, dan sarana perekonomian daerah yang rusak akibat bencana. Sinergi antara Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Kementerian Pekerjaan Umum, serta pemerintah daerah terus dipererat agar alokasi bantuan perbaikan dan pembangunan infrastruktur dasar dapat terealisasi secara efisien dan tepat sasaran.

Terkait ancaman karhutla, pemerintah pusat mengordinasikan kesiapsiagaan personel pemadam darat dan pemantauan titik panas (hotspot) melalui pemanfaatan teknologi modifikasi cuaca (TMC) serta penguatan partisipasi masyarakat lokal. Pendekatan terpadu ini ditujukan untuk mengantisipasi risiko perluasan area terbakar serta menekan dampak polusi asap terhadap kesehatan masyarakat.

Pemerintah optimistis bahwa melalui pengawasan terpadu, pemangkasan kendala birokrasi, dan kesiapsiagaan lintas instansi, tahapan pemulihan wilayah terdampak bencana di Sumatra dapat berjalan lebih cepat sekaligus meminimalkan potensi risiko bencana ekologis karhutla di masa mendatang.(Yusuf)