Jejak Daerah – Jejak News

Festival Al-A’zhom XIII Sukses Padukan Kesalehan Sosial dan Kebangkitan Ekonomi Akar Rumput Kota Tangerang

admin — Mon, 29 Jun 2026 01:02:39 +0000

TANGERANG – Jejak News, Festival Al-A’zhom XIII Tahun 2026 resmi menutup tirainya setelah menyajikan simfoni kolaboratif antara spiritualitas dan ketahanan ekonomi lokal. Gelaran yang berlangsung sepanjang 15–27 Juni 2026 di pelataran Masjid Raya Al-A’zhom ini tidak sekadar menjadi ritual perayaan keagamaan tahunan, melainkan manifestasi nyata dari inklusivitas sosial dan penguatan ruang publik yang humanis. Pemkot Tangerang berhasil mentransformasi sekat-sekat sakralitas ibadah menjadi energi produktif yang menggerakkan roda ekonomi akar rumput.

Data perhelatan tahun ini menegaskan esensi tersebut. Keterlibatan ratusan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di sektor kuliner, kriya, hingga fesyen menjadi bukti empiris bahwa syiar keagamaan memiliki daya ungkit finansial yang masif bagi masyarakat. Integrasi ini mematahkan dikotomi lama yang memisahkan antara kesalehan ritual dan kemandirian fiskal daerah.

Hadir memimpin seremoni penutupan pada Sabtu malam (27/06/2026), Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Tangerang, Herman Suwarman, mengartikulasikan signifikansi konseptual dari festival ini. Menurutnya, peradaban sebuah kota tidak boleh diukur secara reduktif hanya dari kemegahan fisik semata.

“Inilah esensi Festival Al-A’zhom. Tidak hanya memperkuat nilai-nilai religius, tetapi juga menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat,” tutur Herman Suwarman. “Karena kita semua meyakini bahwa kemajuan kota tidak hanya sebatas dari pembangunan infrastruktur, tetapi juga melalui masyarakat yang religius, rukun, produktif, dan saling menguatkan,” imbuhnya secara filosofis.

Pernyataan Sekda tersebut menjadi argumen sosiologis yang kuat di tengah arus modernisasi perkotaan. Ketika banyak kota terjebak dalam pembangunan berbasis beton (infrastruktur-sentris), Tangerang justru memilih jalan investasi manusia (human-investment). Festival Al-A’zhom menjadi ruang interaksi keluarga sekaligus inkubator ekonomi yang sehat.

Herman menambahkan bahwa kehadiran ratusan pelaku UMKM dalam acara ini memvalidasi hipotesis bahwa ruang keagamaan bisa menjadi katalis pertumbuhan ekonomi lokal. “Mulai dari kuliner, kriya, fesyen, hingga berbagai produk kreatif lainnya menunjukkan bahwa UMKM Kota Tangerang memiliki potensi yang luar biasa,” jabarnya.

Sebagai langkah konkret, Pemkot Tangerang menegaskan komitmen jangka panjang untuk melakukan intervensi kebijakan yang berpihak pada pasar domestik. Herman menjanjikan penguatan ekosistem UMKM melalui lima pilar strategis: pendampingan usaha yang konsisten, simplifikasi kemudahan perizinan, peningkatan kapasitas SDM, perluasan promosi digital, serta penguatan akses pasar.

“Harapannya, semakin banyak masyarakat yang berani memulai usaha, semakin banyak UMKM yang naik kelas, dan semakin kuat pula perekonomian Kota Tangerang,” tandas Herman memungkasi komitmen birokrasi tersebut.

Di akhir pidatonya, apresiasi tinggi dialamatkan kepada seluruh elemen strategis—panitia, aparat keamanan, sponsor, mitra, pengisi acara, hingga masyarakat luas—yang berhasil menjaga stabilitas, keamanan, dan ketertiban selama dua pekan penuh.

“Keberhasilan sebuah festival bukan hanya diukur dari ramainya pengunjung, tetapi dari manfaat yang dirasakan masyarakat serta nilai-nilai kebersamaan yang terus tumbuh setelah acara ini berakhir,” tutup Herman seraya mengajak publik untuk merawat modal sosial (social capital) berupa silaturahmi dan kecintaan pada produk lokal demi masa depan Tangerang.

Reporter: Ridwan| Editor: Ismail Saleh

Serba Baduy 2026, Harmoni Andra Soni dan Kearifan Lokal dalam Menjaga Arsitektur Alam Banten

admin — Sun, 26 Apr 2026 03:42:54 +0000

SERANG – Jejak News, Gedung Negara Provinsi Banten menjadi saksi bisu sebuah pertemuan epik antara otoritas formal dan kearifan purba. Gubernur Banten, Andra Soni, secara resmi menerima kedatangan ratusan masyarakat adat Baduy dalam tradisi tahunan Seba Baduy pada Sabtu (25/4/2026). Momentum ini bukan sekadar seremoni rutin, melainkan sebuah dialog peradaban yang menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara pembangunan modern dan konservasi alam.

Ritual dimulai sejak siang hari melalui prosesi Muka Panto, di mana Gubernur membuka pintu Gedung Negara sebagai simbol keterbukaan hati pemimpin terhadap aspirasi rakyatnya. Puncak acara terjadi pada malam hari dalam suasana yang khidmat, saat masyarakat Kanekes menyampaikan amanat sakral “Gunung ulah dilebur, lebak ulah dirusak”. Sebuah pesan ekologis mendalam yang mengingatkan bahwa eksistensi manusia sangat bergantung pada kelestarian hutan dan aliran sungai.

Gubernur Andra Soni, dalam sambutannya yang penuh apresiasi, menegaskan bahwa nilai-nilai yang dibawa masyarakat Baduy adalah kompas moral bagi pembangunan di Provinsi Banten. Beliau secara spesifik merespons aspirasi masyarakat adat untuk memfasilitasi ritual pelestarian alam di Sanghyang Sirah dan Gunung Honje, wilayah Ujung Kulon.

“Kami tidak hanya mendengarkan, tetapi akan menginternalisasi pesan ini ke dalam kebijakan publik. Melalui Dinas Lingkungan Hidup, kami akan memastikan kolaborasi lintas daerah antara Lebak dan Pandeglang untuk mendukung ritual Ngaraksa Gunung Ngarawat Alam. Ini adalah bentuk penghormatan kami terhadap penjaga paru-paru Banten,” tegas Andra Soni dengan nada intelektual yang progresif.

Jaro Oom, selaku Jaro Pamarentah, menekankan bahwa Seba adalah wujud kesetiaan kepada pemerintah (Bapak Gede) sekaligus pengingat tugas bersama untuk merawat ulayat dan wilayah di luarnya. Rencana ritual di Sanghyang Sirah dipandang sebagai langkah spiritual untuk menetralisir kerusakan alam yang kian mengancam stabilitas ekosistem regional.

Pertemuan ini menegaskan posisi Banten sebagai provinsi yang mampu menyandingkan modernitas dengan keteguhan adat. Komitmen Pemprov Banten untuk memfasilitasi kebutuhan ritual adat ini diharapkan menjadi preseden nasional dalam hal pengakuan hak-hak masyarakat adat terhadap lingkungan hidup.

Seba Baduy 2026 menjadi bukti bahwa di tengah kepungan industrialisasi, kolaborasi antara kepemimpinan yang bervisi dengan kearifan lokal yang tulus adalah kunci utama dalam merawat masa depan bumi Banten.

Pewarta: Arya Kusuma | Editor: Ismail Saleh

JIHAD KEMANUSIAAN DARI BERANDA DESA: MENGGUGAT EGO BIROKRASI DALAM ERADIKASI TB

admin — Tue, 07 Apr 2026 08:39:49 +0000

JN-Di tengah hiruk-pikuk modernitas medis, sebuah kesadaran fundamental kembali ke akarnya: desa. Pemerintah kini tengah mendorong perluasan Desa Siaga TB di seluruh penjuru Nusantara. Langkah ini bukan sekadar kebijakan administratif, melainkan sebuah pengakuan intelektual bahwa benteng pertahanan kesehatan nasional yang sesungguhnya tidak berada di koridor rumah sakit mewah, melainkan di posko-posko desa yang bersentuhan langsung dengan denyut nadi rakyat.

Secara filosofis, menjadikan desa sebagai ujung tombak penanganan Tuberkulosis (TB) adalah upaya mendesentralisasi tanggung jawab kemanusiaan. Selama ini, TB seringkali dianggap sebagai “aib” yang disembunyikan di balik pintu-pintu rumah warga. Dengan Desa Siaga TB, stigma tersebut coba didekonstruksi menjadi sebuah aksi kolektif. Desa tidak lagi hanya menjadi objek data, melainkan subjek aktif yang mendeteksi, mengawal, hingga memastikan kesembuhan setiap raga yang terjangkit.

Otokritik Atas Sentralisasi Kesehatan
Namun, dorongan ini juga menyimpan sebuah kritik bagi sistem kesehatan kita yang selama ini terlalu “menara gading”. Perluasan Desa Siaga TB menuntut ketangkasan perangkat desa dan kesukarelaan kader yang seringkali diabaikan dalam peta anggaran besar. Jika pemerintah hanya mendorong tanpa memperkuat kapasitas intelektual dan fasilitas dasar di tingkat lokal, maka perluasan ini dikhawatirkan hanya akan menjadi seremonial belaka di atas kertas birokrasi.

Keberhasilan program ini bergantung pada sinergi yang jujur—sebuah gotong royong yang tidak dimanipulasi oleh kepentingan pencitraan. Desa Siaga TB harus menjadi ruang di mana hak asasi atas kesehatan dijemput secara proaktif, bukan menunggu masyarakat menyerah pada penyakit karena akses yang jauh dan mahal.

Closing: Martabat Bangsa dalam Napas yang Sehat
Pada akhirnya, memerangi TB adalah jihad kemanusiaan yang membutuhkan napas panjang. Melalui penguatan desa, kita sedang membangun peradaban yang menghargai setiap embusan napas warganya. Ketangguhan sebuah negara tidak diukur dari megahnya gedung di pusat kota, tetapi dari seberapa tanggap perangkat desa menyelamatkan satu nyawa di pelosok negeri. Kesehatan adalah hak asasi yang paling purba, dan desa adalah garda terakhir yang menjaganya tetap tegak.(Yonex)

18 SPPG di Asahan diberhentikan oleh Badan Gizi Nasional akibat pelanggaran standar higiene dan limbah

admin — Wed, 11 Mar 2026 12:23:43 +0000

ASAHAN, Jejak News – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digadang-gadang sebagai oase bagi masa depan generasi, kini justru terjebak dalam labirin birokrasi dan defisit standarisasi. Badan Gizi Nasional (BGN) secara resmi menarik rem darurat terhadap operasional 18 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kabupaten Asahan. Keputusan ini bukan sekadar urusan administratif, melainkan sebuah pengakuan implisit atas ketergesaan yang mengabaikan martabat kesehatan.

Berdasarkan surat resmi nomor 769/D.TWS/03/2026, penghentian ini dipicu oleh absennya Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) dan ketiadaan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL). Fenomena ini menunjukkan adanya kontradiksi tajam: pemerintah ingin memberi gizi, namun dapur yang digunakan justru berpotensi menjadi sumber polusi dan patogen karena melalaikan aspek ekologis serta sanitasi dasar.

Daftar 18 SPPG di Asahan yang Operasionalnya Dibekukan:

SPPG Asahan Kota Kisaran Barat 2
SPPG Asahan Tanjung Balai Sei Apung 2
SPPG Silau Laut Silo Lama
SPPG Asahan Air Joman
SPPG Asahan Pulo Bandring Sidomulyo
SPPG Asahan Simpang Empat 4
SPPG Asahan Bandar Pulau Gonting Malaha
SPPG Asahan Rahuning II
SPPG Asahan Teluk Dalam, Air Teluk Kiri
SPPG Asahan Bandar Pulau Pekan
SPPG Asahan Kisaran Baru 2
SPPG Asahan Bandar Pasir Mandoge 2
SPPG Asahan Rawang Pasar V 2
SPPG Asahan Rahuning
SPPG Asahan Buntu Pane, Mekar Sari
SPPG Asahan Sei Alim Ulu 2
SPPG Asahan Aek Loba Afd I
SPPG Asahan Kota Kisaran Barat

Masalah di Asahan hanyalah puncak gunung es dari rentetan patologi program MBG secara nasional. Dari temuan lauk mentah di Pamekasan hingga dugaan nepotisme keluarga dalam rekrutmen pengelola SPPG, program ini tampak kehilangan kompas moralnya. “Negara tidak boleh hanya pandai menghitung kalori di atas kertas, namun dungu dalam memastikan kebersihan piring di lapangan,” ungkap sebuah kritik tajam terhadap tata kelola ini.

Daftar SPPG yang dihentikan karena bermasalah

Wakil Bupati Asahan, Rianto, mengonfirmasi bahwa langkah ini adalah bagian dari upaya penyelamatan kualitas. Namun, publik tetap bertanya: mengapa operasional diizinkan berjalan selama 30 hari tanpa dokumen dasar yang menjamin keselamatan nyawa.

Program ini seolah hendak memberi makan pada masa depan, tapi lupa membasuh tangan di masa kini. Kita melihat gizi yang dipolitisasi, sementara nalar higiene dikarantina. Pada akhirnya, piring makan anak bangsa tidak butuh retorika kekuasaan, ia butuh kepastian akal sehat agar nutrisi tidak berubah menjadi racun birokrasi. Mari kita tunggu, apakah dapur-dapur ini akan berasap kembali dengan standar peradaban, atau sekadar formalitas demi menggugurkan kewajiban anggaran.(Yusuf/ARM)

Uji Materiil Akuntabilitas Pemerintah dan Janji Advokasi bagi Rakyat Kecil

admin — Sat, 28 Feb 2026 08:50:50 +0000

PANDEGLANG – Marwah keadilan kini tengah diuji di ruang sidang Pengadilan Negeri (PN) Pandeglang. Sebuah gugatan perdata resmi dilayangkan oleh Al Amin Maksum (43), seorang tukang ojek pangkalan yang menjadi korban sekaligus tersangka atas insiden tragis akibat infrastruktur yang terabaikan. Gugatan ini menyeret nama-nama besar di tampuk kekuasaan, mulai dari Gubernur Banten Andra Soni, Kadis PUPR Banten Arlan Marzan, hingga Bupati Pandeglang Raden Dewi Setiani.

Langkah hukum ini merupakan respons atas kecelakaan maut pada 27 Januari lalu di jalanan berlubang Kabupaten Pandeglang yang merenggut nyawa Khairi Rafi. Secara intelektual, gugatan ini menjadi preseden penting mengenai tanggung jawab penyelenggara jalan sebagaimana diatur dalam undang-undang, di mana kegagalan pemeliharaan infrastruktur bukan sekadar masalah teknis, melainkan pelanggaran hak asasi warga atas keselamatan.

Di sisi lain, dimensi humanis muncul dari respons Wakil Gubernur Banten, Dimyati Natakusumah. Menyadari posisi Al Amin yang terjepit di antara duka kehilangan penumpang dan jeratan status tersangka, Dimyati berkomitmen memberikan pendampingan hukum. Namun, komitmen ini membawa pesan politis yang tajam: ia mendesak Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pandeglang untuk berhenti menunda dan segera menempatkan pembangunan infrastruktur sebagai prioritas utama.

“Negara harus hadir bukan hanya saat menuntut kewajiban rakyat, tapi juga saat rakyat menuntut hak atas keamanan di jalan raya. Advokasi terhadap tukang ojek ini adalah bentuk keberpihakan, namun perbaikan jalan adalah solusi jangka panjang yang tidak bisa dinegosiasikan,” tutur Suryadi . Ketua PANRI menyikapi yang berkembang di lingkungan pemerintahan provinsi.

Kini, publik menunggu apakah persidangan ini akan menjadi momentum transformasi pembangunan di Banten, atau sekadar menjadi catatan duka yang terkubur di lubang-lubang jalan yang sama.

Kasus Pandeglang adalah alarm keras bagi seluruh kepala daerah di Indonesia: bahwa setiap lubang di aspal yang tidak tertutup adalah potensi dakwaan di pengadilan. Keadilan bagi Al Amin adalah simbol perjuangan rakyat kecil yang menagih janji negara, bahwa pembangunan bukan sekadar angka di APBD, melainkan jaminan keselamatan nyawa setiap warga negara.(Jhony Harahap)

Peninjauan Fasilitas Ibu Kota Nusantara

admin — Sat, 14 Feb 2026 06:46:59 +0000

JN-Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini meninjau berbagai fasilitas penunjang yang ada di Ibu Kota Nusantara (IKN), Penjaem Paser Utara, Kalimantan Timur, Jumat (13/2/2026). Di antara fasilitas yang ditinjau antara lain gedung perkantoran ASN, rumah susun hunian ASN, Rumah Sakit Nusantara Kemenkes, Istana Presiden, serta area wisata glamping.

Hadir mendampingi Sekretaris OIKN Bimo Adi Nursanthyasto, beserta jajaran Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di lingkup OIKN; Sekretaris Menteri PANRB Reni Suzana, dan Sekretaris Deputi Sumber Daya Manusia Aparatur Kementerian PANRB Diah Faras.(IMH)

Lurah Plawad Kukuhkan Pengurus RW 06 di Tengah Hamparan Sawah Totoang Tanjung

admin — Fri, 13 Feb 2026 18:26:35 +0000

KARAWANG, Jejak News – Sebuah pemandangan yang mendobrak pakem birokrasi tersaji di kawasan Totoang Tanjung, Babakan Loa, pada Rabu (11/2/2026). Di tengah hembusan angin sawah yang asri, Kepala Kelurahan Plawad,Nabiyil Anzal Diaswara, S.Tr.IP., M.A., secara resmi mengukuhkan pengurus RW 06 serta jajaran Ketua RT 23 hingga 26. Pemilihan lokasi di ruang terbuka ini bukan sekadar estetika, melainkan sebuah pernyataan politik-humanis bahwa kepemimpinan sejatinya lahir dan mengakar dari rakyat.

Keputusan Lurah muda lulusan IPDN ini untuk melantik para pengurus lingkungan di “halaman depan” rumah warga—bukan di ruang tertutup kantor kelurahan—mendapat apresiasi luas dari masyarakat sekitar. Warga yang melintas maupun yang bermukim di sekitar persawahan terlihat antusias menyaksikan prosesi tersebut. Langkah ini dianggap berhasil meruntuhkan sekat formalitas yang selama ini sering membuat masyarakat merasa canggung terhadap institusi pemerintahan.

“Kami ingin birokrasi itu terlihat nyata, bukan sekadar administrasi di atas kertas. Dengan melantik langsung di wilayah, masyarakat bisa melihat, mengenal, dan menaruh harapan langsung kepada pemimpin mereka,” ujar Nabiyil dengan penuh keyakinan. Ia menegaskan bahwa pola komunikasi door-to-door dan kehadiran fisik di lapangan adalah harga mati untuk menyerap aspirasi warga secara presisi, sejalan dengan jargon “Karawang Maju” yang tengah digelorakan.

Sinergi yang dibangun Nabiyil bersama pengurus RW 06 diharapkan mampu menjadi motor penggerak pembangunan yang merata. Baginya, RT dan RW adalah ujung tombak pelayanan publik yang paling krusial. Kehadiran birokrat muda dengan pendekatan personal ini membawa angin segar bagi tata kelola lingkungan di Plawad, di mana penyelesaian masalah warga kini diprioritaskan melalui pemetaan langsung di lokasi kejadian.

Pelantikan unik di tengah hamparan sawah Plawad ini adalah pengingat bahwa di era digital 2026, sentuhan humanis dan kehadiran fisik seorang pemimpin tetap tidak tergantikan. Dengan mengukuhkan pengurus lingkungan di tengah rakyatnya sendiri, Lurah Nabiyil Anzal Diaswara tidak hanya sedang melantik jabatan, tetapi sedang menanam kepercayaan—bahwa pembangunan di Karawang dimulai dari langkah nyata di setapak sawah hingga ke pintu-pintu rumah warga.(Mas Budi)

Disambut Hangat Warga Desa Landuh Rantau, Menteri Dody Pastikan Negara Hadir Pascabencana Aceh

admin — Thu, 22 Jan 2026 10:54:19 +0000

JN-Bencana banjir bandang yang melanda Aceh Tamiang, Privinsi Aceh pada 27 November 2025 tidak hanya merusak rumah warga dan fasilitas umum, tetapi juga sempat melumpuhkan aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat di Desa Landuh, Kecamatan Rantau. Pascabencana, lumpur banjir setinggi pinggang yang menutup jalan lingkungan dan kawasan permukiman masih membekas di ingatan warga setempat.

Di tengah kondisi itu, Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo datang langsung ke Desa Landuh pada Rabu, 24 Desember 2025. Tanpa ragu, Menteri Dody menyusuri sudut-sudut desa yang masih tertutup lumpur dengan membonceng sepeda motor. Tanpa pengawalan ketat, Menteri Dody menyapa warga dan mendengarkan langsung cerita mereka tentang hari-hari sulit pascabencana.

Warga menyampaikan bahwa sebelum kunjungan tersebut, belum ada pejabat negara yang meninjau langsung kondisi Desa Landuh. Kehadiran Menteri Dody menjadi penguat tersendiri bagi masyarakat bahwa negara hadir hingga ke pelosok desa yang terdampak paling parah.

Menteri Dody mengatakan, percepatan pembersihan, khususnya fasilitas umum menjadi prioritas agar aktivitas sosial, ekonomi, dan pelayanan publik masyarakat Aceh Tamiang dapat segera pulih.

“Kita semua ingin memastikan masyarakat terdampak bencana tidak berlama-lama berada dalam kondisi sulit,” kata Menteri Dody.

Usai berkeliling desa dan menyerap aspirasi masyarakat, Menteri Dody langsung memerintahkan unit teknis Kementerian PU untuk bergerak cepat. Alat berat dikirimkan ke lokasi guna membantu pembersihan lumpur, terutama di jalan-jalan lingkungan yang menjadi urat nadi aktivitas warga.

Komitmen tersebut tidak berhenti pada kunjungan pertama. Pada Selasa, 20 Januari 2026, Menteri Dody kembali mengunjungi Desa Landuh untuk memastikan bahwa penanganan benar-benar berjalan dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Hasilnya, pembersihan telah dilakukan secara signifikan, khususnya pada jalan-jalan lingkungan desa yang kini sudah dapat dilalui kembali.

Kepala Desa Landuh Helmi menyampaikan apresiasi dan terima kasih langsung kepada Menteri Dody atas perhatian dan tindak lanjut yang dilakukan Kementerian PU. Helmi menggambarkan perubahan yang dirasakan warganya, dari kondisi jalan yang sebelumnya tertutup lumpur hingga kini kembali bisa dilalui, sehingga aktivitas masyarakat dan roda ekonomi perlahan mulai bergerak kembali.

“Sekarang warga sudah bisa beraktivitas, anak-anak bisa melintas, dan kegiatan ekonomi mulai hidup lagi,” ujarnya.

Pertemuan Menteri Dody dengan Kepala Desa menjadi bukti menjadi bagian dari komitmen Kementerian PU dalam memastikan penanganan pascabencana tidak hanya berhenti pada respons awal, tetapi berlanjut hingga masyarakat benar-benar merasakan pemulihan dan dapat kembali menjalani kehidupan secara normal.

Menteri Dody menyampaikan pesan keteguhan kepada masyarakat Desa Landuh dan mengajak warga untuk tetap sabar dan tabah menghadapi cobaan, terus berdoa, serta menegaskan bahwa pemerintah akan terus berupaya hadir dan membantu sesuai kewenangan yang dimiliki.

“Kita hadapi ini bersama. Negara tidak akan nenunggalkan bapak-bapak,” pesan Menteri Dody kepada warga.(IMH)

Terendam 2 Meter, Warga Bertahan di Atap Rumah Kirim Pesan ke Presiden

admin — Fri, 16 Jan 2026 15:09:53 +0000

TANGERANG, Jejak News– Jeritan minta tolong membubung dari balik atap-atap rumah di Perumahan Taman Cikande, Desa Cikande, Kecamatan Jayanti, Kabupaten Tangerang. Hingga Jumat malam (16/1/2026), banjir akibat luapan Sungai Cidurian mencapai titik ekstrem hingga ketinggian 2 meter.

Dalam kondisi terjepit antara kedinginan dan kelaparan, sejumlah warga menyampaikan pesan terbuka kepada Presiden RI agar segera mengintervensi penanganan infrastruktur sungai yang menjadi akar penderitaan menahun mereka. Ketinggian air yang menenggelamkan lantai satu rumah warga ini memaksa operasi evakuasi berlangsung dramatis. Tim penyelamat harus berjibaku menembus arus deras demi menyelamatkan lansia dan balita yang masih terjebak di loteng rumah.

Jeritan Warga: “Pak Presiden, Tolong Kami!”

Ketidakpastian kapan air akan surut memicu keputusasaan di kalangan korban terdampak. Salah satu warga yang berhasil dievakuasi ke titik aman menyampaikan aspirasi mendalamnya.

“Kami sudah lelah, Pak. Setiap tahun selalu begini, tapi kali ini yang paling parah sampai 2 meter. Harta benda kami habis. Kami mohon kepada Bapak Presiden, tolong perhatikan nasib kami di Cikande. Kami butuh tanggul permanen, bukan cuma bantuan mi instan setiap banjir datang,” ungkap Suryadi, salah seorang warga Perumahan Taman Cikande, saat ditemui di atas Perahu Karet Evakuasi, Jumat (16/1/2026).

Merespons situasi darurat ini, Bupati Tangerang turun langsung ke lokasi krisis. Di tengah genangan air, beliau memastikan bahwa pemerintah daerah tidak akan membiarkan warga berjuang sendirian, meskipun kewenangan penanganan sungai besar berada di tingkat pusat.

Bupati Tangerang, Moch. Maesyal Rasyid, dalam statemennya di Posko Pengungsian Desa Cikande, menegaskan bahwa dirinya telah mendengar langsung permintaan warga untuk melibatkan intervensi pusat melalui Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS).

“Kondisi di Cikande hari ini memang sangat memprihatinkan, air mencapai 2 meter di beberapa titik. Saya mendengar aspirasi warga yang meminta bantuan hingga ke tingkat pusat/Presiden. Secara teknis, kami sedang memperjuangkan pembangunan tanggul Sungai Cidurian dan pintu air kepada kementerian terkait. Saya pastikan Pemkab Tangerang terus mendampingi warga, dan aspirasi mengenai kebutuhan infrastruktur skala nasional ini akan kami kawal terus ke pemerintah pusat agar segera terealisasi di 2026 ini,” tegas Bupati Maesyal Rasyid di hadapan kerumunan pengungsi.

Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Tangerang, Ujat Sudrajat, menambahkan bahwa prioritas utama saat ini adalah memastikan tidak ada warga yang tertinggal di lokasi banjir yang membahayakan nyawa.

“Tim kami bersiaga 24 jam. Dengan ketinggian air mencapai 2 meter, risiko keselamatan sangat tinggi. Kami fokus pada evakuasi total dan penyediaan makanan siap saji di dapur umum. Kami juga berkoordinasi dengan tim medis untuk memantau kesehatan warga yang sudah berhari-hari terpapar air banjir,” ujar Ujat Sudrajat di Pusat Komando Evakuasi Jayanti.

Saat ini, mata publik nasional tertuju pada Cikande, menanti langkah nyata dari sinergi pemerintah pusat dan daerah untuk mengakhiri siklus bencana yang merampas hak hidup layak ribuan warga Tangerang.(Yusrizal)

Solusi Macet Bayur-Cadas: Jembatan Baru Beroperasi, Napas Baru Bagi Komunitas Urban

admin — Tue, 13 Jan 2026 15:08:03 +0000

TANGERANG, Jejak News – Mobilitas warga di koridor Jalan Raya Bayur-Sangego-Cadas kini memasuki babak baru yang lebih lega. Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang resmi mengoperasikan Jembatan Penghubung Bayur per Selasa (13/1/2026). Infrastruktur strategis ini hadir sebagai jawaban atas keluhan menahun para komuter yang selama ini terjebak dalam kepadatan lalu lintas di kawasan tersebut.

Jembatan ini bukan sekadar konstruksi beton, melainkan urat nadi yang menghubungkan Jalan Raya Bayur-Cadas dengan Jalan Cisadane Barat Bayur. Kehadirannya memecah konsentrasi kendaraan yang selama ini bertumpu pada satu jalur tunggal, menciptakan aliran distribusi warga yang lebih manusiawi dan efisien.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Tangerang, Taufik Syahzaeni, menjelaskan bahwa jembatan ini adalah kepingan terakhir yang melengkapi ruas jalan baru yang rampung akhir tahun lalu. Tanpa jembatan ini, efektivitas jalan baru tersebut tidak akan mencapai potensi maksimalnya.

“Terpantau hari ini, jembatan sudah dimanfaatkan secara masif oleh pengguna jalan, terutama dari arah Cadas menuju pusat Kota Tangerang. Dampaknya sangat signifikan dalam mengurangi beban kemacetan di sepanjang jalur utama Bayur-Cadas,” ungkap Taufik pada Selasa (13/1/2026).

Keberhasilan Jembatan Bayur menjadi pemicu bagi Pemkot Tangerang untuk terus melakukan ekspansi infrastruktur. Wali Kota Tangerang menegaskan bahwa tahun 2026 akan menjadi tahun konektivitas bagi kota ini.

“Pembangunan tidak boleh berhenti pada satu titik. Di tahun 2026 ini, kami menargetkan realisasi 8 ruas jalan baru dan 6 titik jembatan tambahan di berbagai lokasi strategis. Kami ingin memastikan setiap sudut Kota Tangerang memiliki aksesibilitas yang inklusif, sehingga produktivitas warga tidak terhambat oleh masalah klasik kemacetan,” tegas Wali Kota Tangerang.

Di sisi lain, pembangunan infrastruktur yang masif ini juga mendapat atensi dari otoritas keselamatan. Mengingat lokasi jembatan yang bersinggungan dengan aliran sungai, aspek keamanan menjadi prioritas.

Sejumlah tokoh masyarakat Bayur turut memberikan apresiasi terhadap integrasi pembangunan jalan dan jembatan yang memperhatikan faktor hidrologi.

“Infrastruktur jembatan yang kokoh dan jalur alternatif yang luas sangat membantu dalam skenario tanggap darurat. Akses yang lancar memudahkan armada penyelamat menjangkau lokasi bencana jika diperlukan. Kami berharap standar keamanan ini terus dipertahankan di seluruh wilayah Banten,” tuturnya.

Dengan beroperasinya Jembatan Bayur, Pemkot Tangerang membuktikan bahwa sinergi antara perencanaan teknis dan kebutuhan humanis dapat melahirkan solusi nyata bagi dinamika kehidupan perkotaan yang semakin kompleks.( Rahman)